Generasi Muda Menolak Kekerasan Berbasis Agama

Generasi Muda Menolak Kekerasan Berbasis Agama
Harian Kompas Jumat16 Desember 2016 menulis tentang Radikalisme yang bersumber dari  hasil survey Internasional NGO Forum on Indonesian Development ( INFID ) dan Jaringan Gusdurian Indonesia. Disebutkan bahwa sebagian besar generasi muda tidak setuju terhadap tindakan radikal dan kekerasan mengatasnamakan agama. Mayoritas kaum muda Indonesia memandang bahwa Pancasila terbukti dapat menyatukan semua komponen bangsa.
Survey dilakukan antara bulan September – November 2016 dengan mewawancara langsung kepada 1.200 responden yang berusia  antara 15 sampai 30 tahun. Disebutkan bahwa survey ini dilaksanakan di enam kota besar yaitu Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Pontianak dan Makasar. Dengan menggunakan metode proportionale stratified random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 %. Demikian hasil survey yang disampaikan oleh Manager Advokasi INVID Beka Ulung Hapsara dalam diskusi publik tentang Sosialisasi Hasil Survey Persepsi Orang Muda dan Pemetaan Internet Media Sosial tentang Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia, di Solo Jawa Tengah.

Hasil survey  pada aspek radikalisme dan kekerasan berbasis agama menunjukkan angka 88,2 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap kelompok agama yang menggunakan kekerasan, sedangkan yang setuju hanya 3,8 persen dan sisanya 8 persen tidak menjawab atau tidak tahu. Pada aspek nasionalisme dan kebangsaan sebanyak 60,0 persen responden menyatakan setuju dan 31.3 persen menyatakan sangat setuju bila Indonesia menjadi bangsa besar karena mampu menaungi semua aspek masyarakat, baik ras, suku, maupun agama yang berbeda-beda.Selain itu 63,1 persen responden menyatakan setuju dan 28,1 menyatakan sangat setuju bahwa Pancasila menyatukan semua komponen bangsa untuk bersatu dan menjaga keutuhan bangsa,  tanpa Pancasila mungkin Indonesia sudah terpecah-belah.

Indonesia masih bisa optimistis dengan sikap generasi muda karena mayoritas anak muda Indonesia tidak menyukasi tindakan radikal dan ekstrem berbasis agama, sungguhpaun ada kecenderungan penurunan toleransi  di kalangan anak muda, demikian disampaikan Beka. Aktivis Jaringan Gusdurian, Bapak Heru Prasetyo juga menyampaikan bahwa Jaringan Gusdurian melakukan pemetaan di internet dan media sosial untuk melihat pesan-pesan ekstremisme yang disebarkan oleh kelompok radikal. Ditemukan ada 8.049 kicauan pada periode satu bulan, itu yang secara jelas mengandung pesan ekstremisme, memberikan ujaran kebencian, menawarkan solusi ekstrem dan lainnya. Dalam fecebook ditemukan 170 posting yang memuat pesan ekstremisme, kata Pak Heru Prasetyo.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo KH Muhammad Dian Nafi, mengatakan bahwa generasi muda semakin individualistis. Karena itu hidup bermasyarakat dan membangun persahabatan harus dibangkitkan kembali di kalangan generasi muda.

Ilustrasi sumber KataKita.com

Dalam Kuliah Umum Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) Repubik Indonesia Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., di Unpad Bandung yang disiarkan unpaj.ac.id, mengajak para mahasiswa agar mewaspadai berbagai dimensi yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Dimensi tersebut merupakan berkembangnya globalisasi dan pembangunan bangsa.

Disampaikan bahwa  pembangunan bangsa akan melahirkan turbolensi yang bisa menghasilkan dua nilai, yaitu baik dan buruk, yang buruk akan menggerus nasionalisme. Semangat Sumpah Pemuda yang menyatukan seluruh keberagaman saat ini telah tercabik, semangat toleransi dikatakan hampir menghilang dengan bukti banyaknya kasus-kasus intoleransi di Indonesia. Fenomena radikalisme di Indonesia saat ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi kebhinekaan NKRI di masa yang akan datang.

Dengan perkembangan internet di Indonesia maka paham radikalisme yang diposting melalui media sosial dengan mudah diakses oleh semua kalangan termasuk generasi muda kita. Karena itu perlunya perhatian bagi para orangtua, pendidik dan semua pihak untuk mengawasi para putranya dalam menggunakan internet.

Sumber : Kompas 15 Desember 2016, unpad.ac.id.


Pesan Natal Bersama PGI dan KWI Tahun 2016

Pesan Natal Bersama PGI dan KWI

Tahun 2016

 “Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juruselamat, Yaitu Kristus, Tuhan di Kota Daud” 
(Lukas 2:11)

Saudari-Saudara umat Kristiani di Indonesia,
Salam sejahtera dalam kasih Kristus.

Setiap merayakan Natal hati kita dipenuhi rasa syukur dan sukacita. Allah berkenan turun ke dunia, masuk ke dalam hiruk-pikuk kehidupan kita. Allah bertindak memperbaiki situasi hidup umat-Nya. Berita sukacita itulah yang diserukan oleh Malaikat: “Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud” (Luk 2:11). Belarasa Allah itu mendorong kita untuk melakukan hal yang sama sebagaimana Dia lakukan. Inilah semangat atau spiritualitas inkarnasi.

Keikutsertaan kita pada belarasa Allah itu dapat kita wujudkan melalui upaya untuk menyikapi masalah-masalah kebangsaan yang sudah menahun. Dalam perjuangan mengatasi masalah-masalah seperti itu, kehadiran Juruselamat di dunia ini memberi kekuatan bagi kita. Penyertaan-Nya menumbuhkan sukacita dan harapan kita dalam mengusahakan hidup bersama yang lebih baik. Oleh karena itu, kita merayakan Natal sambil berharap dapat menimba inspirasi, kekuatan dan semangat baru bagi pelayanan dan kesaksian hidup, serta memberi dorongan untuk lebih berbakti dan taat kepada Allah dalam setiap pilihan hidup.

Saudari-saudara terkasih,

Kita akan segera meninggalkan tahun 2016 dan masuk tahun 2017. Ada hal-hal penting yang perlu kita renungkan bersama pada peristiwa Natal ini. Sebagai warga negara kita bersyukur bahwa upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia semakin memberi harapan bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang merata. Walaupun belum sesuai dengan harapan, kita sudah menyaksikan adanya peningkatan dan perbaikan pelayanan publik, penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan. Kita dapat memandangnya sebagai wujud nyata sukacita iman sebagaimana diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, “aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa” (Luk 2:10).

Memang harus kita akui bahwa masih ada juga segi-segi kehidupan bersama yang harus terus kita perhatikan dan perbaiki. Misalnya, kita kadang masih menghadapi kekerasan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Masalah korupsi dan pungli juga masih merajalela, bahkan tersebar dari pusat hingga daerah. Kita juga menghadapi kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan per Maret 2016 masih sebesar 28,01 juta jiwa. Keprihatinan lain yang juga memerlukan perhatian dan keterlibatan kita untuk mengatasinya adalah peredaran dan pemakaian narkoba. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2015 memperlihatkan bahwa pengguna narkoba terus meningkat jumlahnya. Pada periode Juni hingga November 2015 terjadi penambahan sebesar 1,7 juta jiwa, dari semula 4,2 juta menjadi 5,9 juta jiwa. Semakin banyaknya pengguna narkoba itu tidak lepas dari peran produsen dan pengedar yang juga bertambah.

Kita juga harus bekerja keras untuk mendewasakan dan meningkatkan kualitas demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu sarananya, seperti Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak (Pilkada serentak) yang akan dilaksanakan tanggal 15 Februari 2017 di 101 daerah terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Peristiwa itu akan menjadi ujian bagi partisipasi politik masyarakat dan peningkatan kualitas pelaksana serta proses penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Tantangan-tantangan tersebut, sebagaimana juga masalah lainnya, harus kita hadapi. Jangan sampai persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan itu membuat kita merasa takut. Kepada kita, seperti kepada para gembala, malaikat yang mewartakan kelahiranYesus mengatakan “jangan takut” (Luk 2:10).

Saudari-saudara terkasih,

Marilah kita jadikan tantangan-tantangan tersebut kesempatan untuk mengambil prakarsa dan peran secara lebih nyata dalam menyikapi berbagai persoalan hidup bersama ini. Kita ciptakan hidup bersama yang damai dengan terus melakukan dialog. Kita lawan korupsi dan pungli dengan ikut aktif mengawasi pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran pembangunan. Kita atasi problem kemiskinan, salah satunya dengan meningkatkan semangat berbagi. Kita lawan narkoba dengan ikut mengupayakan masyarakat yang bebas dari narkoba, khususnya dengan menjaga keluarga kita terhadap bahaya barang terlarang dan mematikan itu.

Kita tingkatkan kualitas demokrasi kita melalui keterlibatan penuh tanggungjawab dengan menggunakan hak pilih dan aktif berperan serta dalam seluruh tahapan dan pelaksanaan Pilkada. Kita juga berharap agar penyelenggara Pilkada dan para calon kepala daerah menjunjung tinggi kejujuran dan bersikap sportif, menaati semua aturan yang sudah ditentukan dan aktif berperan menjaga kedamaian demi terwujudnya Pilkada yang berkualitas. Kita tolak politik uang. Jangan sampai harga diri dan kedaulatan kita sebagai pemilih kita korbankan hanya demi uang.

Kita syukuri kehadiran Yesus Kristus yang mendamaikan kembali kita dengan Allah. Inilah kebesaran kasih karunia Allah, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah (1Yoh 2:1). Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh hidup sejati dan memperolehnya dalam segala kelimpahan (Yoh 10:10). Kita syukuri juga berkat yang telah kita terima sepanjang tahun yang segera berlalu.

Kita sampaikan berkat sukacita kelahiran Yesus Kristus ini kepada sesama kita dan seluruh ciptaan. Kita mewujudkan karya kebaikan Allah itu melalui perhatian dan kepedulian kita terhadap berbagai keprihatinan yang ada dengan aktif mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, perayaan kelahiran Yesus Kristus ini dapat menjadi titik tolak dan dasar bagi setiap usaha kita untuk lebih memuliakan Allah dalam langkah dan perbuatan kita.


SELAMAT NATAL 2016 DAN TAHUN BARU 2017

Jakarta, 10 November 2016

Atas nama

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)    KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI)

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI)
    Pdt. Dr. Henriette T.H-Lebang (Ketua Umum)
Pdt. Gomar Gultom (Sekretaris Umum)                        
Mgr. Ignatius Suharyo (Ketua)
Mgr. Antonius Subianto B (Sekretaris Jendral)
 

Sumber : Disadur oleh Drs. Yulianto, M.Pd.K dari Pesan Natal PGI dan KWI Tahun 2016


Harapan Indonesia Bebas Pungli

   Harapan Indonesia Bebas Pungli
Genderang perang terhadap Pungutan Liar (Pungli) terus berlanjut setelah Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT) di Kementerian Perhubungan Selasa 11 Oktober 2016. Berita ini sangat menarik dan menjadi heboh karena Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan dan Kapolda Metro Jaya langsung datang ke lokasi. Menurut informasi operasi tangkap tangan ini menyangkut masalah perizinan dengan bukti uang sejumlah Rp 60 juta dan rekening penampungan dana sejumlah Rp 1,2 miliar ( baca : Satu koma dua miliar rupiah ) angka yang cukup besar dibanding dengan gaji seorang PNS golongan 4 sekali-pun.

Bicara pungli sebetulnya merupakan cerita lama, teringat masa lalu di zaman  Presiden Soeharto, beliau menugaskan Laksamana Soedomo untuk membentuk Operasi Tertib ( Opstib) karena saat itu dianggap banyak yang tidak tertib dan pungutan liar ( pungli ) sudah sangat parah, hampir terjadi di semua instansi pemerintah. Begitu Laksamana Soedomo bergerak semuanya disikat habis dan menjadikan Indonesia heboh, karena operasi tangkap tangan juga terus berjalan saat itu, bahkan Pak Domo ikut turun tangan. Namun setelah berjalannya waktu akhirnya berita pungli hilang dan tidak berlanjut, karena Pak Domo, sebutan untuk Laksamana Soedomo pindah jabatan diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja. Waktu terus berjalan dan pungli-pun berjalan kembali sepertinya sudah membudaya, hampir terjadi di setiap instansi. Banyak yang bercerita di Pos Ronda tentang pungli, dari membuat Surat Izin Mengemudi ( SIM C ) sampai Rp 400.000 ( baca : empat ratus ribu rupiah ) padahal saat itu  hanya dibutuhkan biaya Rp 78.000 ( tujuh puluh delapan ribu rupiah ). Belum lagi pada saat membayar pajak kendaraan, bila BPKB di bank dan hanya foto copi yang sudah di beri keterangan sebagai agunan di bank, tetap harus di cap lagi di Kantor Samsat dan membayar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) dengan tidak ada bukti kuitansi. Tidak ada KTP juga harus membayar dan yang lain, banyak ceritanya dan itu sudah terjadi di masa lalu. Saat ini semua pelayanan di lingkungan samsat dan pembuatan SIM yang saya tahu sudah sangat baik, ini bentuk progres dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pungli di Lingkungan Pendidikan

Parah lagi pada saat pendaftaran siswa baru, saat itu di suatu SMA milik Pemerintah, masih menggunakan Nilai Ebtanas Murni. Ada siswa yang nilai NEM ( Nilai Ebtanas Murni ) hanya 36 koma sekian dapat diterima dan yang 39, 92 tidak diterima. Siswa yang nilainya 39,92 mengatakan lho itu kok bisa diterima padahal NEM-nya 36 koma, ada yang bertanya kok kamu tahu, jawabannya. Itu kan teman sekelas jadi saya tahu. Ternyata pada pendaftaran siswa baru ada istilah “ bilung “ artinya bina lingkungan, yaitu keluarga sekolah atau orang dekat bisa diterima walaupun nilainya kurang asalkan membayar dengan sejumlah uang, itu kata wali murid yang ikut mendaftar dengan kesal, karena mereka juga kecewa. Pasti itu merupakan contoh ketidakadilan yang betul nyata terjadi di masa lampau.

Pendaftaran era online-pun masih juga dapat diakali dengan permainan yang tidak fair. Suatu saat dengan adanya Pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB ) online, maka setiap wali murid atau siswa yang akan mendaftar sekolah dapat mengakses lewat internet. Rancangan itu sangat baik dan sangat membantu peserta didik baru. Siapa-pun dapat melihat secara terbuka dan transparan katanya, bahkan pada sosialisasi PPDB online juga dijelaskan bahwa dengan cara ini maka merupakan salah satu cara untuk mengurangi kecurangan, bukan menghilangkan kecurangan. Nyatanya bahwa peluang kecurangan masih saja terjadi, sekolah yang diunggulkan masih dapat bermain dengan sangat baik, kursi yang sudah penuh nyatanya masih ada yang dapat masuk dengan membayar sejumlah uang. Pertanyaannya : Uang itu untuk siapa ? Itu di sekolah menengah, dan mungkin juga terjadi di sekolah yang lebih tinggi. Siswa tersebut juga mengerti dan bangga bahwa dia dapat diterima, sehingga tanpa disadari kita sudah mendidik kecurangan yang dilegalkan, yang tidak sesuai dengan amanat pendidikan itu sendiri. Semoga saat ini tidak terjadi lagi, itu suatu harapan masyarakat kecil.

Pungli di Berbagai Sektor

Dari informasi masyarakat bahwa pungutan liar banyak terjadi di berbagai sektor termasuk di sektor paling bawah. Salah satunya adalah di tukang parkir kendaraan, barangkali Pemerintah Kabupaten / Kota tidak pernah mengerti bahwa dalam karcis parkir tertulis katakan Rp 500 ( lima ratus rupiah ) atau saat ini menjadi Rp 1000 ( seribu rupiah ). Karcis parkir ini tidak pernah diberikan pada pemilik kendaraan, dan mereka menarik dana Rp 2000 ( dua ribu rupiah ). Itu bukan katanya, namun betul terjadi. Parkir di terminal bus saat itu tertulis menginap satu malam Rp 1.500 ( seribu lima ratus rupiah ) dalam karcis tertulis Rp 1500.  Nyatanya pada saat mengambil kendaraan ditarik Rp 6000 ( enam ribu rupiah ). Angka itu kecil tetapi bila dikalikan dengan katakan 400 kendaraan sehari, dan dikalikan sebulan. Angka itu menjadi sangat besar, lalu dana itu dikemanakan, disetorkan ke pemerintah atau masuk kantong sendiri atau juga di bagi semua karyawan atau hanya kepada pimpinan terminal. Masih banyak terjadi kasus seperti ini, termasuk parkir di Rumah Sakit Pemerintah, di pasar, di depan toko dan yang lain. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Peristiwa ini memang pernah terjadi pada masa lalu. Saat ini tidak terjadi barangkali dengan gencarnya berita pungutan liar, sehingga mereka tidak mau  melakukan pungutan dengan penuh kesadaran, atau ketakutan.

Banyak cerita masyarakat tentang pungutan liar termasuk pungutan di jalan bila ada petugas kepolisian  ( orang Jawa mengatakan ada cegatan ). Saat itu bila lampu tidak menyala maka katanya denda Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ). Petugas mengatakan sidang atau damai, banyak yang memilih damai karena bersidang di pengadilan itu ribet sekali, karena jarak rumah dengan Pengadilan sangat jauh barangkali sedang dalam perjalanan keluar kota. Ini baru salah satu contoh dan itu terjadi waktu dulu, semoga saat ini tidak terjadi lagi.

Masih banyak keluhan masyarakat yang tidak pernah didengarkan, dan saat ini mulai didengar melalui pemerintah Presiden Joko Widodo dan Pak Jusuf Kalla. Terima kasih kepada pemerintah.Yang lalu biarlah berlalu, dan pemerintah perlu mengecek pihak-pihak yang dianggap belum baik untuk memperbaiki diri sehingga ke depan akan lebih baik untuk menuju Indonesia jaya. Yang pasti lembaga yang berpeluang untuk melakukan pungli agar memperbaiki diri, sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi. 

Perubahan Mental

Dengan banyaknya kasus yang berhubungan dengan uang untuk kepentingan pribadi atau dibagi bareng, memang diperlukan kesadaran berbagai pihak dan ini menyangkut mental para pengelola, dan juga petugas pemerintah, agar dapat melaksanakan kewajibannya atau tanggung jawabnya dengan baik. Mestinya perubahan mental  yang harus di perbaiki dengan dibekali dengan kekuatan iman yang tangguh, bahwa mengambil hak orang lain itu salah dan bahkan berdosa, menurut agama apapun. 

Presiden Jokowi pernah menjelaskan tentang nawa cita, salah satunya adalah adanya revolusi mental, yaitu mengedepankan pembangunan karakter bangsa, sehingga bangsa Indonesia memiliki jati diri memiliki identitas mampu beretika, mengerti  nilai kesopanan. Karena itu untuk mendidik perubahan karakter sungguhpun tidak dalam sekejap karena membutuhkan waktu yang panjang, pentingnya peran lembaga pendidikan melalui barangkali pembiasaan nilai moral yang masuk dalam kurikulum sekolah.  Saat ini banyak orang dengan enaknya saling menyalahkan orang lain melalui media sosial, dan bersyukur bagi yang selalu dipojokkan dan dipersulit tetapi tidak pernah marah, bahkan mendoakan kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, termasuk mengambil uang orang lain secara terstruktur. Pendidikan Karakter memang harus diawali dari setiap keluarga, karena keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama.
Semoga Bermanfaat !


Pilkada Serentak 2017 Cerdas Memilih


 Pilkada Serentak 2017 Cerdas Memilih

Pilkada Serentak 2017 Cerdas Memilih, sangat diharapkan untuk dapat dilaksanakan dengan aman dan damai karena tahun 2017 sudah ditetapkan untuk dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) secara serentak di seluruh Indonesia. Serentak maksudnya adalah Pilkada dilaksanakan dalam  waktu yang sama. Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak yaitu daerah yang Kepala Daerahnya selesai masa baktinya pada akhir Juli 2016 sampai Desember 2016. Waktu yang dipilih untuk melaksanakan Pilkada serentak yaitu pada hari Rabu Legi, 15 Februari 2017. Tanggal tersebut sudah diperhitungkan agar tidak berhubungan langsung dengan nomor urut Daftar Calon yang berpotensi sebagai alat kampanye Bakal Calon. Dipilih hari Rabu diharapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sebab bila hari libur atau mendekati libur katakan Senin atau Sabtu, dimungkinkan hak pilihnya tidak digunakan karena alasan libur akhir pekan atau mudik.  Penentuan tanggal ini sudah sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ada 7 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2017 yaitu sesuai abjad (1) Provinsi Aceh; (2), Provinsi Bangka Belitung; (3) Provinsi Banten;  (4) DKI Jakarta; (5) Provinsi Gorontalo; (6) Provinsi Papua Barat dan (7) Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah kota yang akan melaksanakan pilkada ada 18 kota, dan ada 76 Kabupaten di seluruh Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada. Sesuai siaran KPU  di Jawa Tengah adalah Kota Salatiga, di Papua adalah Kota Jayapura dan Sorong. Untuk kabupaten di Jawa Tengah yaitu (1) Kabupaten Banjarnegara;(2) Kabupaten Brebes; (3) Kabupaten Batang; (4) Kabupaten Jepara; (5) Kabupaten Pati; dan (6) Kabupaten Cilacap.

Pemilih Pemula

Berdasarkan informasi melalui Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam Pilkada Serentak 2017 diperkirakan ada sekitar 2 juta pemilih pemula, demikian siaran KPU. Mereka adalah yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum, karena mereka baru memasuki usia 17 tahun atau baru/ sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik   ( e-KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil   ( Disdukcapil ) masing-masing kabupaten-kota. Barangkali permasalahannya karena masih ada yang belum memiliki KTP elektronik, karena blangko e-KTP kehabisan stok. Bagi penduduk yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) dan sudah memiliki hak pilih dapat menggunakan e-KTP. Pemerintah sudah mengumumkan bagi penduduk yang belum memiliki e-KTP agar segera menyelesaikan di Disdukcapil setempat, agar pada saatnya nanti tidak menjadi masalah atau dapat menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil setempat bila memang belum terekam di e-KTP. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi atau kepada pemilih pemula, karena peristiwa ini merupakan momen yang sangat penting bagi mereka sebagai pendidikan politik dan barangkali menjadi pengalaman pertama mengikuti pemilukada. Sosialisasi akan lebih efektif bila masuk ke sekolah-sekolah karena sebagian besar mereka usia sekolah, namun bagi yang tidak sekolah dapat menggunakan jalur masyarakat. Tetapi sekolah bukan untuk kampanye Bakal Calon.

Pemilih yang Cerdas

Selama ini barangkali banyak yang terjebak untuk memilih Bakal Calon karena bujuk rayu oleh Tim Sukses, karena pemilih tidak memiliki pengetahuan tentang latar belakang Bakal Calon. Namun pemilih pemula ini sebagian masyarakat terdidik karena mereka pelajar di tingkat Sekolah Lanjutan Atas. Mereka bukan lagi anak kecil yang mudah di bohongi, namun mereka sudah mengerti yang baik dan yang tidak baik. Diharapkan pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas, sungguhpun fanatisme pemilih kepada Bakal Calon bisa saja terjadi. Kita akan membuat Kepala Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan, bukan untuk satu atau dua hari saja, karena itu dibutuhkan kecerdasan dalam memilih bakal Calon. Banyak pendapat masyarakat karena mereka membutuhkan bukti bukan janji, bagi Bakal Calon yang baru akan dipilih jelas mereka baru merancang program untuk memajukan daerahnya, bila pada saatnya nanti terpilih. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa yang penting bukti bukan hanya janji. Terserah pada pemilih, agar memilih figur yang tepat sesuai pilihan mereka karena ini untuk memimpin daerahnya dalam masa lima tahun ke depan. Dan faktor emosional kepada Bakal Calon sangat melekat, karena saudara atau karena kedekatan dan lain-lain..

Hindari Isu SARA

Negara ini dibangun oleh segenap rakyat Indonesia  sesuai amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan oleh kelompok suku tertentu, atau agama tertentu. Karena keberagaman atau kebhinekaan. bangsa Indonesia, maka kampanye dengan mengangkat isu Sara sudah bukan zamannya lagi karena masyarakat juga sudah cerdas. Siapapun boleh menjadi pemimpin di negeri ini, asalkan mampu dan dapat memajukan bangsa dan negara apapun agamanya dan apapun sukunya. Membangun daerah juga harus cerdas, supaya semua wilayah dan  berbagai sektor diperlakukan adil dan tidak diskriminatif. Semua sektor mendapat bagian sungguhpun dengan tetap mengedepankan skala prioritas, yakin aparat pemerintah sudah sangat memahami aturan itu, karena mereka juga bekerja bersama dengan legislatif. Tim kampanye harus cerdas dan perlu mengajak warga agar kreatif, inovatif serta mengangkat nasionalisme dalam membangun negara dan bangsa.

Kami warga masyarakat sangat menunggu persiapan pilkada dengan baik dan masyarakat juga sangat peka bila ada yang mengangkat isu Sara. Karena itu peran Bawaslu sangat diharapkan kinerjanya, dan selama ini sudah cukup mantap. Tempat ibadah bukan untuk kampanye, sungguhpun sering terdengar ada yang kampanye seperti itu, bahkan Pemilihan Kepala Daerah di Jakarta, di daerah ada yang ceramah yang dikemas seperti kampanye lewat tempat ibadah. Saat ini peran media sosial juga sangat maju, bahkan cenderung kelewatan, sungguhpun kebebasan mengeluarkan pendapat dijamin oleh undang-undang, namun sering bahkan acap kali, adanya tulisan yang tidak etis bahkan cenderung tidak sesuai dengan adat ketimuran. Berpendapat di media sosial itu hak pribadi dan sah-sah saja, namun tetap harus beretika, artinya bukan asal berpendapat dengan mengadu domba, menyampaikan provokasi ( Bahasa Jawa : ngompori supaya masa terbaka emosinya ). 

Waspada dengan Golput

Golput singkatan Golongan Putih yaitu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Karena pada saat pilkada ada kepentingan mendadak misalkan saudara sakit, harus ke rumah sakit dan tidak membawa keterangan apapun kecuali KTP. Atau harus bepergian karena suatu kepentingan. Atau dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya sungguhpun ikut datang ke Tempat Pemungutan Suara, atau tidak datang sama sekali namun orangnya ada di rumah. Bila mereka tidak menggunakan hak pilihnya maka akan mengurangi besaran angka prosentase partisipasi pemilih. Hal ini bisa terjadi karena kekecewaan pada pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kekecewaan itu banyak wujudnya barangkali karena pelayanan pemerintah yang tidak baik, adanya pungutan dalam mengurusi persuratan di pemerintahan, membayar pajak yang dikenai pungutan atau kekecewaan pada perorangan di pemerintahan. Bisa juga kecewa karena menonton berita sehingga adanya anggota legislatif atau pejabat pemerintah yang kena Operasi Tangkap Tangan. Penonton salah dalam menangkap berita, dengan adanya pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan berarti pemerintah semakin jeli dalam memberantas korupsi dan sejenisnya, termasuk keberhasilan KPK. Bukan dibalik, banyak pejabat yang korupsi sehingga terkena Operasi Tangkap Tangan berarti semuanya seperti itu. 
Pemerintah yang dimaksud bukan hanya pemerintah secara struktural tapi juga pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Pembagian raskin yang tidak adil dapat menjadi potensi Golput, atau pemberian bantuan kartu sehat, kartu pra sejahtera, bedah rumah atau bantuan lain yang tidak adil dapat menjadi peluang potensi Golput. Pemilihan perangkat desa juga bisa menjadi isu Golput, termasuk keprihatinan dan Harapan Guru Wiyata Bakti yang tidak kunjung ada pengangkatan, dapat menjadi peluang adanya Golput. Potensi golput bisa diantisipasi dengan kinerja yang baik, jujur dan tidak ada pungli bagi aparat pemerintah. Dan pemerintah memperhatikan kesejahteraan warganya, hak-hak warga negara supaya diberikan sesuai aturan, dan itupun membutuhkan waktu, bukan seperti membalik telapak tangan. Pasti suatu saat Indonesia akan bersih dari berbagai pungutan, korupsi dan sejenisnya.

Waspada Penebar Kebencian

Banyak cara yang dilakukan orang yang tidak suka pada kemapanan dan kedamaian, mereka memang dengan sengaja membuat agar suasana menjadi tidak kondusif dengan mengeluarkan isu Sara, menebar kebencian pada Bakal Calon baik melalui media internet atau sosial media, sungguhpan sudah ada Undang-Undang IT. Tetap saja potensi ini dapat muncul. Berpendapat di media tidak menjelek-jelekan pihak lain, mengejek bahkan merendahkan pihak lain, termasuk menghujat dengan nada emosional. Demikian pula dalam orasi kampanye ucapan demikian tidak boleh karena itu melanggar etika, bahkan ucapan kafir-pun mestinya tidak muncul dalam kampanye, karena kata-kata demikaian sangat peka dan menjadikan pihak lain menjadi terganggun. Sungguhpun kelompok yang tersinggung sudah memaafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang diucapkannya. Kampanye itu untuk menyampaikan pesan moral dan rancangan program pembangunan yang akan dikerjakan, bukan saling membantai, karena itu bukan kepribadian Indonesia. Mereka mengeluarkan kampanye hitam dengan menjelek-jelekkan Bakal Calon, atau membuat ulasan yang tidak seimbang. Memang masih ada orang yang tidak suka pada kemapanan, dan kedamaian. Karena itu peran Kementerian Komunikasi dan Informasi sangat dibutuhkan untuk tetap memantau perkembangan informasi melalui media internet. Tulisan atau situs yang menanamkan kebencian serta paham radikal perlu di blokir bahkan di tutup. Bukan tidak mungkin isu kebencian itu dapat juga terjadi. Sehingga diperlukan kewaspadaan kita semua. Pembicara dalam kampanye diharapkan oleh Tim, yang diketahui oleh KPU maupun Bawaslu, sehingga bila ada penyelewengan dapat mudah di ketahui. Tidak menebar isu yang menyesatkan, bicaranya santun dan tidak provokatif ajakannya untuk membangun daerahnya. Perbedaan itu untuk menyatukan bukan untuk menjadikan perpecahan, karena Tuhan  sudah merancang bangsa Indodnesia itu terdiri dari berbagai golongan suku, aliran rasn dan agama serta adanya perbedaan kebudayaan dan latar  belakang.

Politik Uang

Dalam pelaksanaan pemilihan umum praktek politik uang sudah biasa terjadi di masa lalu,  dan bahkan mungkin juga di pilkada serentak, sungguhpun sulit membuktikan dan sulitnya mendapatkan saksi, karena mereka takut. Tetapi bila ditelusuri bisa juga mendapatkan bukti yang akurat. Sebagai warga Indonesia kita sudah berulang kali mengikuti pemilu, cerita politik uang itu selalu ada. Hanya biasanya dalam pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, jarang ada politik uang ditingkat bawah atau di masyarakat. Bila Pilkada Bupati bisa juga ada politik uang, namun yang menerima bukan orang kecil tetapi orang yang memiliki jabatan tertentu dan punya masa, katakan sebagai pengurus tertentu dan yang lain, termasuk di lingkungan pemerintahan,  dana itu untuk biaya kampanye karena mengumpulkan masa. Orang kecil dikumpulkan untuk mendengarkan ajakan dan mendapat makan serta minum. Menurut peraturan kepegawaian, aparat pemerintah mestinya harus netral dalam pilkada, tetapi nyatanya bisa juga tidak netral karena mereka juga mengharapkan jabatan tertentu setelah pilihan selesai. Terbukti setelah pilihan selesai mereka berbondong-bondong datang ( bahasa Jawa : sowan ) kepada Bapak Bupati, atau Walikota, barangkali sebagai bentuk tunjuk muka, dan mengharapkan bila ada lowongan jabatan. Nyatanya memang demikian, tim sukses bisa mendapatkan kompensasi jabatan struktural di pemerintahan. Yang pasti ini tidak baik, karena yang diangkat belum tentu memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya, sehingga setelah pelantikan banyak komentar yang miring tentang jabatan tersebut. 

Politik uang dan yang lain terjadi karena diawali dengan mental masyarakat kita, yang tidak baik bila tidak boleh disebut mental pengemis. Lebih gencar lagi bila pilihan anggota legislatif, maka bakal Caleg yang banyak uang akan dapat menebar uang dengan serangan siang, bukan fajar. Dengan dikemas dalam seminar, sarasehan atau sosialisasi tertentu dan pulang mendapat amplop isi uang, katanya untuk ganti transport itu sah-sah saja karena datang ke suatu tujuan memang membutuhkan biaya transport. Jadi dari awal sudah dimulai dengan ketidakjujuran, karena awalnya tidak jujur maka ujung-ujungnya juga bisa tidak jujur, walaupun sifatnya kasuistis, bukan semuanya demikian.

Mari kita laksanakan Pemilukada yang jujur, aman, damai  dan sukses, yang menang adalah kita semua, dan Bakal Calon ada berapapun jumlahnya, yang menang dan jadi pasti hanya satu pasangan. Para pendukung Bakal Calon yang kalah harus dapat menerima kenyataan. 

Semoga Bermanfaat !

Penulis     : Drs. Yulianto, M.Pd.K Pengamat dan praktisi pendidikan, pengajar di STT Diakonos                            Banyumas, Jawa Tengah Indonesia.
Referensi : Diolah dari berbagai sumber dan pengalaman pribadi.

Korupsi Sebagai Bukti Keserakahan

Korupsi Sebagai Bukti Keserakahan

Korupsi Sebagai Bukti Keserakahan sengaja ditulis karena amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu menyejahterakan seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.  Itu sudah dilakukan dengan berbagai daya dan upaya, baik berupa fasilitas sarana dan prasana umum yang dapat kita nikmati, antara lain prasarana jalan umum, penerangan jalan dan kelistrikan, fasilitas kesehatan, air minum dan kemudahan mendapatkan pendidikan serta yang lain. Yang pasti semakin hari kualitas hidup harus kita semakin baik, dibanding zaman dahulu.

Namun terkadang keuangan negara ada yang diambil hanya oleh segelintir orang yang justru sudah memiliki penghasilan yang sangat layak dan mendapatkan fasilitas negara karena mereka memiliki jabatan penting di pemerintahan baik sipil maupun militer. Dari beberapa informasi media yang kita dengar dan baca,  para  koruptor adalah kebanyakan oknum yang memiliki kedudukan yang mapan dan mempunyai banyak kesempatan, sehingga andaikan tidak korupsi-pun mereka sudah sangat cukup untuk hidup keseharian. Penghasilan mereka sudah sangat  layak dibanding dengan pegawai negeri sipil pada umumnya, apalagi bila dibandingkan dengan Guru WiyataBakti yang memiliki ijazah Sarjana dengan masa kerja ada yang 20 tahun ( baca dua puluh tahun ),  namun penghasilan mereka sangat tidak layak dan tidak manusiawi, karena mereka hanya dibayar kisaran Rp 250.000-Rp 400.000 dengan beberapa anggota keluarga.

Pengertian Korupsi dan Keserakahan

Korupsi menurut penjelasan KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain; penggunaan waktu dinas untuk kepentingan pribadi. Mengorupsi dijelaskan adalah  menyelewengkan atau menggelapkan ( uang dsb). Yang termasuk korupsi adalah gratifikasi, menurut KPK adalah  pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Kata keserakahan berasal dari kata serakah berasal dari kata Bahasa Jawa artinya selalu hendak memiliki lebih dari yang sudah  dimiliki; loba; tamak; rakus; meskipun sudah kaya, ia masih juga ingin  menguasai  harta lebih banyak lagi. 

Dalam perbincangan di Pos Ronda komentar yang muncul tentang korupsi, adalah bahwa pelaku korupsi disebut koruptor. Koruptor menurut perbincangan itu pelakunya kebanyakan orang yang memiliki kedudukan penting baik di pemerintahan, sebagai bupati, gubernur maupun pejabat pemerintah dan pejabat  di kepolisian yang memiliki banyak kesempatan untuk korupsi. Atau ada yang memiliki jabatan politik sebagai anggota legislatif, baik anggota DPR, DPD maupun pejabat di lingkungan kejaksaan atau kehakiman yang justru mengerti tentang hukum dan yang lain. 
Andaikan tidak korupsi mereka sudah sangat cukup hartanya untuk hidup dengan gaji yang banyak dan mendapat fasilitas rumah, kendaraan dinas dan yang lain. Namun mereka masih korupsi juga karena barangkali hartanya kurang banyak atau tidak pernah cukup sehingga ada yang mengatakan rakus. Dengan fakta ini menurut perbincangan di pos ronda disimpulkan dan membuktikan bahwa mereka sangat serakah, atau karena faktor keserakahan sehingga mereka melakukan korupsi. 

Penyelenggara Negara Yang Bersih

Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan bahwa  dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek yang menguntungkan kelompok tertentu dengan wujud melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga hanya menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Praktek ini disebutkan melibatkan para pejabat negara, sehingga dibutuhkan pejabat negara atau penyelenggara negara yang bersih dan dapat dipercaya, dengan cara melaporkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat., melalui LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ) yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan ini dikandung maksud untuk memantau dan mengetahui kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Sehingga bila terjadi peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak logis maka bisa diindikasikan korupsi.

Karena itu penyelenggara negara pada lembaga-lembaga pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif  harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Sumpah ini selain disaksikan oleh yang hadir juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak Bersyukur Atas Berkat Tuhan

Terjadinya korupsi bisa diakibatkan karena tidak pernah beryukur atas berkat yang diterimanya, sehingga terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang, juga pungutan liar. Banyak terjadinya pungutan karena adanya pembayaran secara langsung muka ketemu muka, Ini dapat diatasi dengan sistem baru yaitu pembayaran online, sehingga mengurangi adanya pungutan. Karena itu diharapkan Jangan Mengandalkan Pada Kekayaan, harga diri kita bukan diukur dari kekayaan yang dimiliki, sehingga orang selalu berusaha agar kelihatannya kaya, sungguhpun dengan mencuri, pungli, gratifikasi dan yang lain. Bersyukur saat ini dengan OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) dan pemerintah cukup tegas dalam mengatasi ini, yang tertangkap mestinya di pecat dan tiada ampun. Itu komitmen Presiden Joko Widodo, sehingga menjadikan efek jera pada pelaku suap baik penerima maupun pemberi suap. Masyarakat sudah jenuh dengan berita-berita seperti ini, suatu kemajuan bagi kinerja KPK, selamat bekerja dan jalan terus. Pemerintah juga giat dalam penanganan Operasi Pemberantasan Pungli ( OPP), yang baru-baru ini terjadi di Kementerian Perhubungan.
Antikorupsi.org, akhir Agustus 2016 mengabarkan bahwa sebanyak 183 Kepala Daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang terjadi tahun 2010 sampai 2015, demikian pantauan ICW. Disebutkan paling banyak jabatan Bupati ada 110 orang, Walikota 34 orang disusul Wakil Bupati sebanyak 16 orang dan Gubernur yang korupsi sebanyak 14 orang, Wakil Walikota 7 orang dan Wakil Gubernur ada 2 orang. Bila di rata-rata maka setiap tahun ada 30 pejabat pemerinta yang terjerat kasus korupsi. ICW memantau terhadap penanganan kasus korupsi mulai 2010 – 2015. Tujuannya untuk mendorong transparansi data kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum.( sumber data ICW).

Koruptor agar Dimiskinkan

Dalam perbincangan di Pos Ronda ada yang berpendapat bahwa koruptor yang menggunakan uang negara dengan  jumlah milyaran dan mendapat vonis dihukum, setelah selesai melaksanakan hukuman dengan beberapa kali remisi, maka ia akan bebas. Namun koruptor masih memiliki simpanan yang banyak sehingga setelah bebas mereka bisa menikmati hasil korupsinya untuk tujuh turunan, katanya. Bahkan pernah terjadi belum bebas, tapi bisa jalan-jalan keluar tahanan,  dengan leluasa. Benar apa tidak perbincangan mereka juga tidak mengerti, namun bila dinalar benar juga perbincangan di Pos Ronda itu. Dan kata mereka kadang hanya di vonis beberapa tahun, yang tidak sebanding dengan hasil korupsinya. Karena itu ada yang berpendapat agar harta kekayaannya diambil untuk negara, dengan kata lain dimiskinkan. Sehinga menjadi efek jera bagi para pelaku korupsi. Bagi yang tidak puas dengan putusan hakim dan mengajukan banding, itu sah-sah saja karena memang ada aturannya, namun sangat diharapkan, putusan banding itu agar hukumannya diperberat saja, kata mereka. Oke setuju-setuju saja.

Solusinya

Pendidikan Anti Korupsi penting masuk dalam kurikulum sekolah dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Lingkungan Pendidikan juga harus memperbaiki diri dengan tidak melakukan KKN, misalnya melalui Penerimaan Siswa Baru atau apa namanya, regulasi harus ditegakkan, bila aturannya jelas maka Pejabat tidak boleh memaksakan putranya atau keponakannya untuk diterima di suatu sekolah, karena jumlah kursi yang terbatas dan sudah terisi semua. Cerita ini bukan katanya, dan sebagai Tenaga dan Praktisi di lingkungan pendidikan sering menyaksikan sandiwara serupa ini. Namun kita tidak bisa berbicara, karena tak punya kuasa untuk bicara, biarlah Tuhan yang tahu. Banyak terjadi penyelewengan di sekitar penerimaan siswa baru atau mungkin penerimaan mahasiswa baru. Lalu ada yang bertanya : Bila tidak memiliki kemampuan intelgensi dan dapat diterima karena uang, lalu bagaimana bila suatu saat menjadi pemimpin karena pendidikannya ? Aku tidak tahu !
Kondisi ini harus diperbaiki dikurangi dan dihilangkan, memang menyakitkan karena permainan ini bisa menyejahterakan pejabat tertentu, tapi menyakitkan bagi orang lain. PPDB online yang mestinya tidak bisa ditembus dengan KKN, karena jumlah kursi sudah penuh dan tidak ada yang dapat masuk dan bisa dikontrol banyak orang secara online, tapi nyatanya bisa masuk dan diterima, bahkan mereka bangga dengan menyanyi merdu artinya dia bercerita pada temannya, dengan  mengeluarkan uang jumlah tertentu sehingga dapat diterima. Secara tidak langsung siswa atau anak-anak kita menyaksikan lagu merdu ini, dan pelanggaran yang seperti ini menjadi maklum dan sepertinya bukan kesalahan, bahkan menjadi suatu kebanggan dan memang perlu kearifan semua pihak agar negeri ini betul-betul bersih.

Semoga Bermanfaat !

Penulis : Drs. Yulianto. M.Pd.K Praktisi Pendidikan, Pengurus Yayasan Pendidikan



Usaha Mendatangkan Trafik Blog

Usaha Mendatangkan Trafik Blog

Usaha Mendatangkan Traffik itu wajib bagi pemilik blog, karena memiliki blog pada awalnya tidak terpikirkan tentang kehadiran pengunjung blog, karena pertama punya blog dan mampu mengisinya dengan artikel itu sudah merupakan kepuasan dan kebanggan tersendiri. Tetapi dalam perjalanan waktu karena pada dasarnya manusia itu terus berkembang nalarnya dan tidak ada puasnya. Akhirnya kepikiran juga tentang cara mendatangkan pengunjung. Pada awal menulis artikel dan ternyata dapat muncul di halaman pertama pencarian dan artikelnya bertengger di rangking satu yang merupakan top 10 google senangnya luar biasa. Hampir setiap saat blognya selalu di buka dan dicermati ternyata bisa juga muncul di halaman pertama, lho kok bisa.

Cara mendatangkan trafik versi saya :

1. Buatlah artikel yang unik

Artikel unik menurut saya adalah artikel yang dibuat sendiri dan tidak ada pesaingnya, selain itu artikel ini banyak dibutuhkan oleh para pembaca, mereka membutuhkan informasi dari tulisan ini. Menurut pengalaman bisa juga tulisan ini tidak melalui riset, namun setelah ditulis ternyata banyak peminatnya untuk membaca karena mereka butuh informasi ini. Tetapi memang sebaiknya menulis artikel harus melalui riset kata kunci, sehingga artikelnya SEO Friendly.


2. Artikel pasti bukan hasil copi paste

Merupakan hasil penelitian di lapangan, bukan dari riset kata kunci. Pada awal saya menulis artikel yang langsung bertengger di halaman pertama, memang saya lakukan penelitian di lapangan, karena bekerja di lingkungan pendidikan, maka pada waktu tugas keliling ke sekolah hampir seluruh kecamatan se-kabupaten. Ditemukan data tentang tenaga kependidikan yang layak ditulis untuk sebuah artikel. Ternyata betul artikel itu muncul di halaman pertama pencarian di urut satu, dan terus bertengger sampai berbulan- bulan., yaitu tentang Harapan Guru Wiyata Bakti.


3. Artikel berisi masalah yang banyak di minati pembaca

Artikel yang dibuat dan langsung muncul di pencarian memang merupakan  permasalahan yang dialami tenaga kerja  di lingkungan pekerjaan, yang sekaligus merupakan masalah nasional dan belum ada yang mengangkat dalam blog. Bisa juga  merupakan keberuntungan atau kebetulan, sehingga artikelnya selalu terindek oleh  mesin pencarian.

4. Berkomitmen dengan Penggunaan Ejaan Baku

Kemampuan menulis tidak mesti harus memiliki pendidikan yang tinggi, walaupun pendidikan tinggi dapat memengaruhi kemampuan menulis. Tahun 80-an tulisan saya pernah dimuat di Harian Nasional di Jakarta yang distribusinya sampai ke seluruh Indonesia, dan ada juga yang di muat di beberapa Buletin setingkat Provinsi, saat itu saya lulusan setingkat SMA. Ini adalah bukti bahwa pendidikan tidak berhubungan langsung dengan kemampuan menulis. Tetapi memang ejaan sangat disoroti dalam setiap artikel yang masuk ke redaktur media, karena artikel yang tidak dimuat pasti ada komentar terutama penggunaan ejaan, penggunaan diksi atau pilihan kata dan kontek makna kalimat. Sehingga aturan tatatulis atau ejaan tetap harus diperhatikan.

5. Artikel merupakan pengalaman langsung

Setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda, sungguhpun beberapa orang menulis tentang satu objek yang sama, namun hasilnya akan berbeda. Karena mereka memiliki kemampuan sudut pandang dan intuisi yang berbeda, kemampuan menulis yang berbeda, termasuk cara memilih diksi atau pilihan kata dan gaya kepenulisan juga tidak sama. Terbukti bahwa tulisan yang  dialami penulis secara langsung dengan diskripsi yang runtut, akan membuat pembaca menjadi jelas tentang hasil tulisannya. Perbedaan diskripsi ini disebut sebagai tulisan unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ahli pendidikan ada yang pernah mengatakan bahwa pengalaman langsung sebaiknya di tulis agar orang lain dapat menikmatinya., baik sebagai pengetahuan maupun sebagai referensi.

6. Blog memenuhi harapan google

Menurut saya mesin pencarian itu sudah dirancang sedemikian canggih, sehingga memiliki kemampuan untuk mendeteksi blog di suruh dunia yang jumlahnya jutaan. Persyaratan blog yang umum kita kenal adalah memiliki menu artikel populer atau popular post, arsip, recent post, recent comment, categories, dan lain-lain. Selain itu blog menjadi sangat menarik, karena tampilan bersih, menyenangkan dan membuat pembaca menjadi betah berlama-lama di blog termasuk mesin robot. Menurut saya blog tidak terlalu banyak asesoris dan barangkali iklan yang menutupi artikel, sehingga sangat mengganggu pembaca dan mungkin juga mesin telusur, itu hanya perkiraan, namun tidak selalu demikian.

7. Kemampuan mengunjungi blog lain/ blogwalking

Blogwalking maksudnya adalah berkunjung ke blog lain untuk membaca artikel, dan usahakan rank blog yang dikunjungi memiliki alexa rank yang baik, diatas alexa rank yang kita punya. Sungguhpun berkunjung ke blog lain itu bebas dan sah-sah saja sesuai kebutuhan pembaca. Setelah anda berkunjung dan membaca artikelnya, maka diharapkan Anda memberikan komentar, dan tinggalkan jejak yang merupakan nama blog Anda. Barangkali jejak ini akan bermanfaat bagi kita karena diantara pengunjung yang memberikan komentar tahu alamat blog kita dan akan mereka bila tertarik maka akan berkunjung lagi. Dan perlu dipahami sungguhpun berkomentar itu hak pribadi, namun etika berkomentar harus selalu menjadi pertimbangan, komentar itu harus sopan, dan tidak mengandung sara karena kita hidup dalam negara yang pluralis, tidak menyudutkan perorangan dan kelompok tertentu, walaupun faktanya ada komentar yang tidak layak, dan itu akan menjadi bukti karakter orang yang memberikan komentar.

8. Selalu  perbaiki dan di edit blog


Blog yang kita miliki setelah diisi dengan artikel yang baik, barangkali banyak pengunjung yang mendatangi blog, dan ada komentar yang perlu ditanggapi, juga perlunya memperbaiki atau mengedit tulisan yang ada di blok kita secara berkala. Sehingga terkesan blog yang kita miliki itu terawat dengan baik, dan pengunjung akan merasa nyaman dengan perawatan yang terus kita lakukan, karena itu perlu editing bila sudah masuk online, termasuk lay out, atau tata letak huruf dan kata, bisa juga menjadi kacau, karena itu perlunya editing. Mengedit tulisan di blog untuk artikel baru, itu tidak mudah namun bisa dilakukan, karena tiap template memiliki karakter yang berbeda. Ini pengalaman dari beberapa blog yang saya miliki, sehingga untuk mempublikasikan artikel baru setelah muncul di blog, kalimat atau sejumlah kata menjadi tidak teratur, ada kata yang berjarak beberapa spasi yang harus diperbaiki dan tulisannya tidak rapih, karena itu perlu editing yang membutuhkan waktu lama. Yang sering lupa dari perhatian kita adalah merapikan artikel, usahakan artikel dalam tampilan blog itu rapih, di margin kanan dan kiri, caranya artikel di blok dan klik justify supaya artikel rata kiri dan kanan, seperti artikel yang sedang Anda baca ini.

Semoga Bermanfaat !