Sertifikasi Guru, Hak atau Penghargaan ?

                                       Sertifikasi Guru, Hak atau Penghargaan?


Kala itu Kongres XVII PGRI tanggal 4-9 Juli 1994 di Istora Senayan Jakarta dihadiri sekitar 11.000 Guru se Indonesia dan Tamu Utusan Organisasi Guru di Kawasan Asean, saat itu Penulis ikut hadir menginap di Asrama Haji Pondok Gede. PGRI telah memutuskan antara lain untuk terus memperjuangkan kesejahteraan Guru, baik Guru PNS dan Guru Bukan PNS atau Guru Tetap Yayasan yang dikenal GTY. Kesejahteraan Guru sangat gencar diperjuangkan karena adanya kenyataan bahwa kesejahteraan Guru saat itu memang belum layak, di bandingkan dengan instansi lain. Indikatornya adalah bahwa adanya Guru yang harus nyambi (Bahasa Jawa) bekerja di luar jam mengajar untuk mencari tambahan penghasilan. Pekerjaan nyambi ini terpaksa dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena rasa tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kapan sih bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik sementara waktunya terfokus untuk mencari tambahan, kan capai. Betul saat itu ada yang bekerja sebagai tukang becak, tukang ojek, membuka warung kecil bukan besar, malem hari jualan bakso, mie ayam dan lainnya. Ya itu dulu. Apakah pekerjaan itu tidak pantas, ya bisa si, tapi pekerjaan Guru bukan untuk jualan mie ayam, tapi untuk mengajar. Bila saat ini masih ada yang jadi tukang ojek, barangkali itu sebagai hiburan saja.

Gerakan Reformasi


Reformasi yang menuntut adanya perubahan di segala bidang, antara lain dengan klaim Amandemen UUD 1945 , dengan tuntutan anggaran pendidikan minimal 20% di luar gaji, pada perubahan keempat pasal 31 ayat 4 tahun 2002. Tuntutan peningkatan kesejahteraan terus didengungkan oleh PGRI termasuk tuntutan adanya Undang- undang Guru. Waktu terus berjalan seiring dengan perputaran waktu, tahun 2003 lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 untuk menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Materi yang bersentuhan dengan masalah Guru tercantum dalam UU Sisdiknas adalah pasal 40 antara lain:


Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: penghasilan & jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; Pasal ini muncul barangkali karena adanya Guru yang terpaksa bekerja dan tidak sesuai dengan profesi Guru, yang dianggap tidak pantas, tidak patut. Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005, yang sangat diharapkan bisa menjadi kado pada Hari Guru tanggal 25 November 2005 ternyata tertunda dan baru di tandatangani oleh Pemerintah pada tanggal 30 Desember 2005, itupun atas desakan Organisasi Guru, kalau perlu demo, ya bisa sih asal tidak panjat pagar istana, tidak patut sebagai intelektual. Dalam UUGD di akui bahwa guru dan dosen memiliki fungsi, peran, dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan sebagai profesi yang bermartabat;

Guru sebagai Pendidik Profesional
Dalam Undang-Undang Sisdiknas maupun UUGD diamanatkan bahwa Guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional maka ia hidup dari pekerjaan yang dilakukan itu sebagai sumber penghasilan dalam kehidupannya. Penafsiran bebas pasal ini adalah bahwa Guru sebagai tenaga profesional, mendapatkan penghasilan yang layak dan pantas, atau cukup dalam kehidupan dengan standar kewajaran, sehingga tidak diperlukan lagi untuk mencari tambahan penghasilan lain. Kalimat lain adalah mestinya guru tidak miskin , sehingga para Guru dapat fokus dalam melaksanakan tugas profesinya itu sebagai pendidik yang bermartabat. Pasal lain disebutkan bagi Guru profesional yang telah memenuhi persyaratan, maka pemerintah memberikan Sertifikat Pendidik. Karena itu Sertifikat Pendidik adalah bukti formal atau pengakuan yang diberikan kepada Guru dan atau Dosen. 

Selanjutnya Guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik, pemerintah memberikan tunjangan profesi. Besarnya tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi adalah setara 1 (satu) kali gaji pokok guru, sumber dana tunjangan profesi dialokasikan pada APBN dan atau APBD. Pasal 14 UU GD menyebutkan bahwa Guru dan Dosen mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan terkait dengan tugasnya sebagai Guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar kinerja . Lalu bagaimana dengan Guru Wiyata Bakti  yang bertugas di Sekolah Negeri itu memiliki ijazah S1 PGSD dan melaksanakan tugas pekerjaan sama seperti Guru PNS mulai bekerja pukul 07.00 dan pulang pukul 14.00 namun hanya mendapat honor antara Rp 150.000 - Rp 400.000. Semoga Pemerintah maupun Pemerintah Daerah mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan solusi dengan mengalokasikan APBN atau APBD untuk mereka, benar mereka sangat mengharapkan! 
 
Penghargaan karena Kinerja, bukan Hak

Sertifikat Profesi hanya diberikan bagi Guru yang telah memenuhi persyaratan, maka Guru yang tidak memenuhi syarat, tidak atau belum diberikan sertifikat Profesi. Kalau demikian maka ia belum dan tidak mendapatkan tunjangan profesi. Karena itu tunjangan profesi adalah bentuk penghargaan karena prestasi sesuai dengan pasal 15 UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga ia mendapat Sertifikat Pendidik, merupakan penghargaan atas dasar prestasi, bukan hak!. Karena itu ke depan pemberian sertifikasi akan semakin ketat, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa kompetensi guru saat ini belum sesuai yang diharapkan. Sertifikasi diberikan pada Guru yang telah memiliki ijazah S1 Keguruan yang sesuai dengan bidang tugasnya, katakan bila mengajar di SD maka Guru harus memiliki gelar S1 PGSD. Selama ini guru yang mendapat tunjangan profesi adalah guru yang berkualifikasi akademik S1, sehingga semua guru yang memiliki ijazah Sarjana dari semua disiplin ilmu bisa mendapatkan tunjangan profesi. 
Menurut Data NUPTK Tahun 2014 Kemendikbud jumlah Guru dari TK sampai SMA / SMK termasuk SLB, baik Guru PNS maupun Guru Bukan PNS yang tercatat sudah memiliki NUPTK berjumlah 3.015.315 orang. Dari data tersebut yang belum memenuhi kualifikasi S1 berjumlah 2.160.149. atau 78,8%. Oleh karena itu kualitas, kompetensi dan profesionalitas guru masih harus ditingkatkan, seperti diamanatkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Guru yang diangkat setelah tahun 2005 tidak selalu memenuhi persyaratan tersebut di atas, sehingga beban untuk meningkatkan kualifikasi guru tak kunjung terselesaikan. Pasal 28 UUGD No 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan Sertifikat Pendidik Wajib memenuhi kulifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya UUGD. Sehingga mulai 1 Januari 2016 semua guru wajib memenuhi aturan tersebut, informasi terbaru bila tidak memenuhi pasal 28 UUGD, maka tunjangan profesi akan dicabut, termasuk yang 5 tahun terakhir tidak naik pangkat. 

Tunjangan Terlambat

Kalau demikian maka semua Guru yang telah memiliki sertifikat profesi atau sertifikat pendidik, pemerintah wajib memberikan tunjangan profesi. Namun dalam kenyataan sering terjadi keterlambatan penyaluran tunjangan profesi, sungguhpun telah memiliki Sertifikat Pendidik. Ketika tulisan ini saya unggah masih banyak yang belum menerima Tunjangan Sertifikasi meskipun sudah memiliki Sertifikat Pendidik, tidak terlambat hanya belum menerima . Dengan adanya otonomi daerah, maka dana sertifikasi dialokasikan dalam APBN maupun APBD, sudah semestinya penyalurannya tidak terlambat dan tepat waktu, katanya dana sudah ditransfer ke daerah. Kalau sering terlambat barangkali ada sistem yang tidak bekerja dengan baik, karena dana sudah dialokasikan, sesuai rencana namun pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Keterlambatan bisa kita maklumi karena jumlah Guru sangat banyak, dibanding dengan instansi lain. Dan sistem administrasi yang harus tidak bisa salah karena di audit. Dan pelayanan penyaluran sertifikasi guru saat ini makin baik. 
 
Solusi dan Harapan

Banyak yang berharap penyaluran tunjangan Sertifikasi ini tepat waktu, setiap akhir triwulan. Terlambat tak apa barangkali karena sistem, namun yang penting triwulan pertama dan seterusnya disalurkan tepat pada akhir Maret, akhir Juni, akhir September dan akhir Desember. Dan bank penyalur tidak berganti, kembali di Bank Daerah, pindah ke BRI dan pindah lagi bank lain, itu kata Guru. Alasan Guru perubahan rekening bank itu membuat mereka harus membuka rekening baru dan pasti ada saldo pengendapan yang tidak bisa diambil. Para Guru berharap penyaluran sertifikasi yang rumit karena adanya regulasi atau aturannya yang demikian, maka kata mereka juga, yang harus diubah itu aturannya. Itu urusan pemerintah kata yang lain, Guru hanya berharap tunjangan lancar, teknisnya bagaimana itu urusan pemerintah. Kalau bisa langsung masuk ke rekening setiap bulan, itu maunya.

Dengan berputarnya waktu, pada saat ini banyak perubahan dalam penyaluran sertifikasi Guru, ini merupakan peningkatan pelayanan pada Para Guru. Namun masa depan bangsa ini ada di tangan para Pendidik, bagaimana mendidik anak bangsa saat ini. Semoga dengan pemerintahan baru akan memberikan harapan baru.

Semoga bermanfaat!


Kata Kunci: 
Persyaratan sertfikasi guru
informasi sertifikasi guru
informasi sertifikasi
daftar guru sertifikasi
daftar calon peserta sertifikasi




Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :