Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

                    

 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar RI

Dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi, begitu kuatnya tuntutan perubahan di segala bidang dari generasi muda, elite politik dan para mahasiswa. Mereka menuntut perubahan dan perbaikan ekonomi  sampai pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi. Akhirnya MPR merespon tuntutan tersebut dengan menyiapkan proses Amandemen. Sebagaimana kita tahu pasal 37 UUD 1945 bahwa yang berkewenangan mengubah UUD 1945 hanya berada di tangan MPR, dan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Referendum yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor IV /MPR/ 1983. 
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945; MPR meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan pendapat.  Pemberi Pendapat Rakyat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan begitu kuatnya tuntutan masyarakat tentang perubahan, maka Sidang Umum MPR Tahun 1998 merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia untuk mencabut Ketetapan MPR tentang Referendum dan membuka jalan bagi MPR untuk mengamandemen UUD 1945. Pada Sidang Umum MPR RI  tahun 1999 semua fraksi bersepakat bahwa : Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Karena mengubah Pembukaan UUD 1945 sama saja dengan membubarkan negara.

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai :

1. Tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum pada Pembukaan UUD 
    1945 dan Pancasila
2. Tatanan jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat.
3. Jaminan dan perlindungan hak azasi manusia agar sesuai dengan perkembangan peradaban 

    manusia.
4. Kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan aspirasi masyarakat.


    Proses Amandemen  UUD 1945 dilaksanakan dalam 4 kali persidangan selama kurun waktu 4 tahun, 

    yaitu :
         Perubahan Pertama disahkan Selasa Paing, 19 Oktober 1999.
         Perubahan Kedua disahkan Jumat Legi, 18 Agustus 2000.
    Perubahan Ketiga disahkan Sabtu Kliwon, 10 November 2001,
         Perubahan Keempat disahkan Sabtu Pon, 10 Agustus 2002.
        
1. Amandemen ke-1 disahkan pada Selasa Paing, 19 Oktober 1999, terdiri dari 9 pasal yaitu : pasal 5,

    7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan pasal 21. Inti dari perubahan ini adalah pergeseran kekuasaan 
    Presiden yang dinilai  terlampau kuat. Yaitu pada pasal 7 memuat peraturan bahwa Presiden dan 
    Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, pasal ini
    bisa ditafsirkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden bisa selama hidup  sepanjang masih terpilih. 
    Sehingga diamandemen menjadi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima 
    tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 
    jabatan. 

2. Amandemen ke-2 disahkan pada Jumat Legi, 18 Agustus 2000, terdiri dari 5 Bab dan 25 Pasal yaitu:

    Pasal 18; Pasal 18A; Pasal 18B; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 20A; Pasal 22A; Pasal 22B; Bab IXA, Pasal
    25 E; Bab X, Pasal 26; Pasal 27; Bab XA, Pasal 28A;  Pasal 28B;  Pasal 28C; Pasal 28D; Pasal 28E; 
    Pasal 28F; Pasal 28G; Pasal 28H; Pasal 28I;  Pasal 28J; Bab XII, Pasal  30; Bab XV, Pasal  36A;
    Pasal 36B; dan Pasal 36C.
    Inti perubahan adalah tentang Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, 

    Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Pada pasal 18 :  Pembagian Daerah Indonesia atas daerah 
    besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,
    dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, 
    dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, di amandemen menjadi :
    Pasal 18 ayat 1 : Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan 
    daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
    mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ini terdiri atas 7
    ayat. Pasal 18 A terdiri atas 2 ayat dan Pasal 18B juga terdiri atas 2 ayat.

3. Amandemen ke-3 disahkan pada Sabtu Kliwon, 10 November 2001,  Perubahan 3 Bab dan 22 Pasal:

    Pasal 1; Pasal 3; Pasal 6; Pasal 6A; Pasal 7A; Pasal 7B; Pasal 7C; Pasal 8; Pasal 11; Pasal 17, Bab
    VIIA, Pasal 22C; Pasal 22D; Bab VIIB, Pasal  22E; Pasal 23; Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 
    23E; Pasal 23F; Pasal 23G; Pasal 24; Pasal 24A; Pasal 24B; dan Pasal 24C.
    Inti Perubahan adalah : Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Lembaga Kepresidenan,
    Impeachment, Keuangan Negara,  Kekuasaan Kehakiman. Pasal  1 ayat 2 dari Kedaulatan adalah di 
    tangan rakyat,  dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat  di  amandemen
    menjadi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. 
    Pasal 1 ayat 3 : Negara Indonesia adalah negara hukum.

4. Amandemen ke-4 disahkan pada Sabtu Pon, 10 Agustus 2002 Perubahan 2 Bab dan 13 Pasal: Ps.2;

    Pasal.6A; Pasal.8; Pasal.11; Pasal.16; Pasal.23B; Pasal.23D; Pasal.24; Pasal. 31; Pasal.32; Bab XIV,
    Pasal.33; Pasal.34; Pasal.37. Inti perubahan ini adalah : DPD sebagai bagian MPR, Penggantian 
    Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, nilai mata uang, bank sentral, hak warga
    negara untuk mendapat pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan
    sosial, perubahan UUD. Pada  pasal 2 ayat 1 : Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 
    anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah 
    dan golongan-golongan, menurut aturan yang  ditetapkan dengan undang-undang. Di  amandemen
    menjadi: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
    dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut 
    dengan undang-undang.

Selengkapnya klik di sini

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :