Harapan Guru Wiyata Bakti

                                        

Guru Wiyata Bakti adalah guru bukan PNS yang membantu mengajar di sekolah-sekolah negeri, dengan jumlah jam mengajar dan tanggung jawab sama seperti  guru PNS. Mereka wajib mengajar minimal 24 jam perminggu dan harus memiliki kualifikasi sebagai guru dengan pendidikan Strata 1 Kependidikan sesuai dengan PP 74 Tahun 2008 , meskipun mereka bukan PNS tetapi melaksanakan tugas profesinya sama dengan tugas Guru PNS. Menurut PP 74 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maksudnya adalah Guru tidak hanya transfer pengetahuan saja, tetapi juga harus membentuk kepribadian peserta didik sesuai kultur yang ada. Mereka harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibutuhkan.

Baca klik di sini: Harapan Guru Honorer K 2

Kekurangan Guru 
Tanpa bantuan Guru Wiyata Bakti, maka pelaksanaan pembelajaran akan sangat terganggu, karena saat ini untuk Sekolah Dasar, mestinya ada 6 Guru kelas bila jumlah rombelnya ada 6 dari kelas 1 sampai kelas 6, dan ditambah seorang Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dan seorang Guru Agama serta seorang Kepala sekolah. sehingga setiap sekolah dasar harusnya memiliki 9 guru PNS termasuk Kepala S ekolah, agar pembelajaran dapat berjalan lancar, belum termasuk petugas Taman atau Penjaga sekolah. Saat ini jumlah guru PNS di sekolah dasar negeri rata-rata hanya 3-4 orang PNS, sehingga banyak kekurangan Guru, katakan setiap sekolah kekurangan Guru antara 3 - 4 orang. Itu terjadi pada sekolah yang jumlah rombongan belajarnya hanya 6 rombel, padahal dalam kenyataan ada sekolah yang memiliki kelas paralel terutama sekolah yang ada di perkotaan, artinya kelas 1 ada 2 rombel atau 3 rombel, katakan Kelas IA, B dan C, maka kekurangan Gurunya akan semakin nyata. K ekurangan Guru tersebut sampai saat ini hanya bisa diatasi dengan kehadiran Guru Wiyata Bakti. Tanpa kehadiran mereka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik dan nyaris lumpuh.  Setelah terbitnya PP 48 Tahun 2005 tanggal 11 November 2005 pemerintah dan sekolah tidak bisa mengangkat Guru Wiyata Bakti. Dalam hal ini pemerintah memang tidak pernah mengangkat Guru Wiyata Bakti, karena Guru Wiyata Bakti yang dimaksud di sini Surat Keputusannya harus ditandatangani oleh Bupati atau Walikota , karena sekolah tidak memiliki Guru secara lengkap, dan tidak ada pilihan lain kecuali sekolah harus mengangkat Guru Wiyata Bakti oleh Komite sekolah, karena memang sangat dibutuhkan. Bila tidak ada mereka maka kegiatan belajar mengajar akan tidak dapat berjalan dengan baik, sebab ada beberapa kelas yang tidak ada Gurunya. Wali murid atau orang tua murid akan menuntut agar putra-putrinya tetap bisa mendapat pelajaran di sekolah. Sekolah mengangkat Guru Wiyata Bakti adalah solusi yang cerdas, meskipun tidak ada anggaran untuk honor, kecuali dana Bantuan BOS yang sangat terbatas.

Gelombang Pensiun Guru Inpres
Dengan pengangkatan Guru Inpres secara masal pada masa pemerintah Orde Baru, yang dimulai tahun 1974, sekali mengangkat bisa mencapai belasan ribu Guru, dan diperkirakan mulai tahun 2015, Guru tersebut akan mulai pensiun masal. Saat ini juga sudah mulai terasa terjadi pensiun dari pengangkatan masal tersebut , rata-rata setiap kecamatan yang pensiun ada 2-3 orang Guru setiap bulan. maka dalam satu tahun di setiap kecamatan yang pensiun sekitar 25-30 orang Guru, bila satu kabupaten ada 25 kecamatan, maka yang pensiun dalam satu bulan sekitar 25 X 25 orang = 625 orang. Bila dihitung skala provinsi maka angkanya menjadi sangat besar, tidak sebanding dengan pengangkatan guru PNS yang saat ini terjadi, dengan kuota sekitar 30 orang untuk guru Sekolah Dasar, belum termasuk guru di lingkungan SMP sampai SMA / SMK. Secara perhitungan kasar pada suatu titik tertentu akan terjadi kekurangan guru yang luar biasa, dan siapa yang akan mengajar anak- anak generasi muda kita , kita sadar bahwa masa depan bangsa dan negara ini ada di tangan generasi muda yang kita didik saat ini. Tetapi bila pemerintah tidak segera mengambil keputusan untuk mengangkat Guru sebanding dengan yang pensiun, maka kekurangan itu tidak akan pernah tertangani secara nyata.  R erata Guru yang ada saat ini usianya di atas 50 tahun dan sebagian besar sudah mendekati pensiun karena pengangkatan masal Guru Inpres tahun 70-an. Bila dihitung rata -rata jumlah sekolah dan jumlah guru secara nasional dinyatakan Indonesia tidak kekurangan guru, barangkali ada penumpukan guru entah di mana. Percayalah pemerintah pasti sudah memikirkannya, di bulan Agustus 2015 menurut informasi akan ada seleksi K-2 yang belum lolos dan kuota hanya 30 ribu seluruh Indonesia, dan bulan September 2015 yang disiarkan mass media pemerintah melalui Menpan & RB, menyatakan akan mengangkat seluruh Guru Kategori 2, secara bertahap sampai tahun 2019, hanya masih menunggu payung hukumnya. Tapi saat ini sudah masuk pertengahan tahun 2016, berita seleksi K2 yang pernah dijanjikan tidak pernah ada . Semoga para Guru Wiyata Bakti tetap bersabar, pemerintah pasti memikirkannya, dan peraturan bisa berubah sangat cepat karena kebutuhan.

Kelompok Guru Wiyata Bakti

Pada kenyataan di Sekolah, Guru Wiyata Bakti dapat di kelompokkan menjadi:
1. Guru Honorer K 2 yang pernah ikut Ujian Seleksi CPNS tahun 2013 dan belum lulus. honorer  
    kelompok K 2 ini yang mestinya diangkat menjadi CPNS sesuai janji pemerintah.
2. Wiyata Bakti yang sudah memiliki ijazah linier S1 Kepedidikan dan mengajar 24 jam perminggu, 
   oleh Pemerintah Daerah dihargai dengan mendapat bantuan kesejahteraan perbulan yang diberikan
   2 kali dalam setahun jumalh nominal sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
3. Guru Wiyata Bakti yang sedang menyelesaikan Pendidikan, dan mungkin sudah memiliki S1 non
    kependidikan, dan sedang mengikuti S1 Kependidikan agar linier.

Honor yang Tidak Layak
Saat artikel ini saya tulis, masih ada Guru Wiyata Bakti yang mendapat honor sekitar Rp150.000 sampai Rp 300.000, ada juga yang lebih dari itu. B ersyukur ada Pemerintah Daerah yang sudah membantu Tunjangan Kesejahteraan atau fungsional sebesar Rp 400.000. Perbulan yang diterimakan 2 kali dalam setahun. Ini bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Guru WB. Namun karena Guru Wiyata Bakti jumlahnya sangat banyak, maka belum semua Guru WB dapat menerimanya, mereka yang menerimanya karena  sudah mengabdi minimal 3-4 tahun dan memenuhi syarat memegang kelas dengan jum lah jam mengajar minimal 24 jam perminggu.  Saat ini mestinya sekolah hanya menerima Guru Wiyata Bakti yang sudah memenuhi kualifikasi akademik artinya sudah lulus S1 PGSD, nyatanya tidak demikian, banyak yang menjadi Guru Wiyata Bakti tetapi belum memiliki S1 PGSD bahkan sedang kuliah karena syarat untuk bisa kuliah di Universitas Terbuka harus mengajar, menurut ketentuan mestinya tidak demikian. Setelah kuliah mereka menuntut honor, ada yang sudah bakti bertahun-tahun tetapi tidak memiliki kelas karena sejatinya sekolah tidak membutuhkannya. Menurut aturan, sekolah mengambil guru Wiyata Bakti karena memang sekolah kekurangan guru, saat ini yang saya amati guru yang ingin kuliah minta keterangan mengajar hanya sebagai syarat untuk bisa kuliah satu atau 2 kali seminggu.  Padahal sekolah tidak membutuhkannya, sehingga terjadi penumpukan guru Wiyata Bakti yang jumlahnya cukup banyak di suatu sekolah, jadi wajar bila mereka tidak pernah mendapat kelas untuk mengajar, ia hadir di sekolah untuk bekerja apa saja. Pemberian keterangan mengajar oleh Kepala sekolah atau Komite sekolah dikarenakan rasa tidak enak dan tidak kepenak, karena hubungan pertemanan dengan orang tua Guru Wiyata Bakti tersebut.
Sumber gambar aktual.com

Sumber honor Guru Wiyata Bakti berasal dari Dana BOS dan paling banyak hanya 15% dibagi jumlah Guru Wiyata Bakti. Dana lain memang tidak ada, karena bila Guru WB jumlahnya banyak, maka penerimaannya juga tidak banyak, kisaran Rp 150.00 sampai Rp 300.000. Nominal angka itu memang belum layak, dan sangat tidak layak, karena kebutuhan hidup personal juga meningkat. Banyak keluhan para Guru Wiyata Bakti, terkait dengan honor, namun harus berbuat apa karena adanya seperti itu, bahkan ada yang menuntut untuk diangkat menjadi PNS, itu sah-sah saja tetapi pengangkatan menjadi PNS ada mekanisme dan atura nnya. 

A nton Awaludin, S.Pd dari Cicalengka Kab. Bandung dalam suratnya kepada MPR inti tulisan antara lain demikian:
............... Kami adalah guru honorer yang berpenghasilan Rp 400.000, - / bulan. Tidak sebanding dengan lama kuliah 5 tahun, penghasilan kami di bawah pemulung, kuli sapu, pengemis, sedangkan kami dituntut untuk mendidik, mengajar baca, tulis dst .... maaf bila ada kata yang menyinggung ...
Demikian inti surat tersebut.

Nilai Plus Guru Wiyata Bakti

Sebagai Praktisi Pendidikan saya mengapresiasi pada Mas Anton Awaludin S.Pd, tentang Surat nya kepada MPR tersebut. Selamat berjuang Mas Anton ! Tuhan memberkati perjuangan Saudara! 
Sebagian besar Guru Wiyata Bakti yang sudah lama mengabdi memiliki gelar Sarjana Pendidikan dari LPTK dengan Gelar S.Pd. (Sarjana Pendidikan) Jurusan PGSD . B agi Guru yang memiliki gelar Sarjana bukan Pendidikan misalnya: SH, SE, S.Si, atau yang lain , mereka rela untuk kuliah lagi di Universitas Terbuka untuk mendapatkan gelar S.Pd. SD agar pendidikannya linier, mereka memiliki ijazah 2S, bukan S2, mereka kuliah dengan biaya sendiri atau mendapatkan bantuan sebesar Rp 3.500.000 ada yang menerima satu kali selama kuliah, dan ada yang belum pernah menerima bantuan sama sekali, tetapi tetap mengikuti kuliah. M ereka tertarik menjadi Guru barangkali karena kesejahteraan Guru yang baik dengan adanya Tunjangan Profesi, sungguh pun belum semua mendapatkannya. rata-rata mereka masih muda dan memiliki semangat kerja yang tinggi, cekatan bila mendapatkan tugas, menguasai Teknologi Informasi yang baik, sehingga dalam mengajarnya-pun cukup baik, meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang kurang dan tidak bisa mengajar sama sekali. Jam kerja mereka sama dengan Guru PNS dari pukul 07.00 sampai 14.00 setiap hari dan kadang ada yang pulang sampai sore hari, bahkan bila ada kegiatan kepramukaan mereka pulang malam dan sering tidak pulang karena harus menjaga adik-adik pramuka di tenda.  
Dengan kurikulum 2013 sungguhpun belum dilaksanakan oleh semua sekolah , namun gema pemberlakuan kepramukaan sebagai kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib , sudah terasa oleh semua sekolah. 

Sehingga bila ada kegiatan kepramukaan para Guru Wiyata Bakti inilah yang diandalkan dalam perkemahan pramuka , karena Guru Wiyata Bakti mudah untuk diberi tugas, mungkin karena takut pada pimpinan atau memang kinerjanya cukup baik. Menurut pengamatan penulis Guru Wiyata Bakti kinerjanya cukup baik, kadang Guru PNS mengandalkan pada Guru Wiyata Bakti untuk bekerja penuh waktu di tempat perkemahan, dari mengangkat material tenda, mendirikan , membongkar tenda kembali sampai membawa ke basis di sekolah . Itu tidak salah, namun perlu dipikirkan bahwa Guru Wiyata Bakti juga butuh istirahat secara fisik dan barangkali kecukupan logistik . S angat diharapkan Guru PNS ikut aktif dalam kegiatan ini , meskipun tidak semua se kolah demikian, tetapi ada beberapa basis yang mengandalkan kepada mereka. S alut pada Guru Wiyata Ba kti atas perjuangannya, sungguhpun penghasilan nya tidak layak, tetapi mereka tetap m au bekerja keras dem i masa depan bangsa dan negara. T idak menutup kemungkinan ada juga Guru WB yang kinerjanya tidak baik, ada yang sering absen dengan berbagai alasan, ini yang tidak kita harapkan, karena bila sudah memiliki kelas atau menjadi wali kelas, siswanya yang kebingungan seperti anak ayam kehilangan induk. Bila terjadi seperti ini Guru lain yang harus mengajar rangkap, yang pasti tidak efektif. Mudah-mudahan para Guru Wiyata Bakti menyadarinya sehingga absennya tidak bolong-bolong.

Harapan Menjadi PNS

Semua Guru Wiyata Bakti dan tenaga bakti yang lain di sekolah, baik Penjaga Sekolah maupun Tenaga Tata Usaha pasti punya harapan untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dan saat ini pengangkatan CPNS dengan seleksi tertulis, sehingga banyak yang tidak lolos selain karena kuotanya sangat terbatas. Yang baru lulus dari LPTK dan ikut seleksi tertulis, bisa lolos karena kemampuan  akademik bisa diandalkan , namun yang sudah berbakti berlama-lama bisa juga tidak lolos. harapan mereka untuk Honorer Kategori 2 yang sudah ikut Seleksi CPNS tahun 2013 bermasa kerja 3 tahun bahkan lebih dari itu dan sudah memenuhi kualifikasi akademik dengan mengantongi gelar sarjana Pendidikan yang sesuai dengan tugasnya dan memenuhi jam mengajar 24 jam / minggu dan sudah terdata dalam Dapodik, harap bisa diangkat menjadi CPNS sesuai janji pemerintah, mungkin dengan seleksi administrasi. Harapan lain bila mereka belum terangkat menjadi CPNS berharap Pemerintah Daerah bisa memberi honor secara rutin yang dibayarkan setiap bulan minimal sama dengan UMK atau UMR Kabupaten / Kota , sehingga layak sesuai dengan pendidikan mereka. Pemerintah pasti sudah memikirkan nasib Guru Wiyata Bakti, hanya karena anggaran yang belum ada sehingga pemerintah tidak bisa berbuat banyak.

Baca juga klik di sini:  Harapan Guru Honorer K 2

Semoga Bermanfaat, selamat berjuang  !

Kata Kunci:


Sumber Bahan: PP 48 Tahun 2005, Pengamatan Pribadi 
Penulis: Praktisi dan Peduli Pendidikan.

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :