Pola Sertifikasi Guru Tahun 2015

                                  Pola Sertifikasi Guru Tahun 2015
                                                   

Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 mengamanatkan bahwa : Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, selanjutnya pasal 42 ayat 1 guru harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi  sesuai  dengan  jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta  memiliki  kemampuan  untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi minimun Guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen adalah memiliki kualifikasi akademik minimal S1 / Diploma IV sesuai dengan bidang tugas mengajarnya serta memiliki sertifikat pendidik. Sehingga semua Guru dari Taman Kanak-Kanak sampai setingkat Sekolah Menengah Atas harus berijasah Strata 1 Kependidikan sesuai dengan bidang tugas mengajarnya.

Pola Sertifikasi 2007-2014

Sertifikasi selama ini diberikan kepada Guru yang berpendidikan S1 atau Diploma IV sesuai masa kerja tertinggi ke bawah, karena sertifikasi ini dilakukan sesuai kuota kabupaten/kota dan kuota jenjang mengajarnya, kecuali untuk Guru Tetap Yayasan. Guru yang memiliki Ijazah S1 tetapi masa kerjanya berbeda belum tentu mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi pertama kali diberikan tahun 2006 karena tuntutan UU No 14 Tahun 2005. Sertifikasi diberikan kepada Guru yang sudah mengikuti portopolio dan memperoleh Sertifikat Pendidik. Sertifikasi Guru ini diberikan pada Guru sebagai penghargaan karena prestasi, bukan hak.

Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud merupakan pengakuan atas pengalaman profesional Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan tentang kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan,  pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,  penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial,  penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan. Bagi peserta portopolio yang belum memenuhi persyaratan uji kompetensi bisa melengkapi persyaratan portopolio sampai mendapat Sertifikat Pendidik.

Portopolio ini berlaku sistem rayon, yang menilai portopolio adalah Perguruan Tinggi Pendidikan atau Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan  ( LPTK ). Perguruan Tinggi penyelenggara  pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri  dengan kriteria: memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan,  memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pemberian sertifikasi guru pertama kali dilaksanakan tahun 2006/ 2007 sejumlah 183.136 guru se Indonesia dari TK sampai setingkat SMA, baik PNS maupun non PNS, tidak termasuk Pengawas Sekolah, tahun 2008  sejumlah 173.021 guru. Pengawas saat itu belum ada yang memperoleh  sertifikasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008  pasal 15 butir 4 disebutkan bahwa Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan Profesi  Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik. Sehingga tahun 2009 guru yang memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah 193.097 termasuk di dalamnya Pengawas Sekolah sejumlah 15.141 orang.  Sampai akhir Maret 2014 guru yang telah tersertifikasi sejumlah 1.465.755 orang guru, dari 3.015.315 Guru PNS dan non PNS dari TK sampai setingkat SMA.

Kebijakan Sertifikasi Melalui PPGJ 2015

Sertifikasi dengan pola portopolio maupun PLPG hanya sampai akhir tahun 2014, dan selanjutnya akan memakai pola Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan ( PPGJ ), dengan penjelasan sebagai berikut :

Satu : Sasaran
Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang diangkat sebelum dan sesudah UUGD terbit, dan Guru yang akan mengikuti sertifikasi kedua yang telah memenuhi persyaratan, dan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( NUPTK ).
Dua : Nilai UKA yang digunakan
Uji Kompetensi Guru Tahun 2013 dan Uji Kompetensi Guru Tahun 2014, serta Uji Kompetensi Awal 2015 untuk guru yang belum mengikuti Uji Kompetensi Awal dan sertifikasi kedua.
Tiga : Peserta UKA 2015
Guru yang tidak lulus UKG Tahun 2013 dan 2014 serta Guru yang pindah mata pelajaran, Guru yang mengikuti sertifikasi kedua, Guru bidangstudi yang sertifikasinya tidak sama dengan UKG 2013, dan 2014.
Empat : Nilai Minimum UKA sebagai Peserta PPGJ
Ranking, Tidak ada batas nilai untuk guru yang diangkat sebelum Januari 2006, Nilai dapat dilihat di laman sergur.kemdikbud.go.id.
Lima: Tambahan Berkas Administrasi
Bagi Guru PNS yang lulus  S-1 ketika sudah menjadi guru, melampirkan Surat Izin Belajar  dari Dinas Pendidikan Kabupaten/  Kota/ Pejabat yang berwenang, sedangkan  bagi  guru  bukan  PNS/ GTYmelampirkan Surat keterangan dari Pengurus Yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studke S-1/DIV, dan Surat Keterangan dari Pengurus Yayasan bagi Guru Tetap Yayasan minimal telah melaksanakan tugas dua tahun secara terus-menerus. Surat Akreditasi Perguruan Tinggi tempat ia melanjutkan. Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari Dokter.
Enam : Prioritas Penetapan PPGJ
Peserta yang tidak lulus Sertifikasi Guru Tahun 2013 dan Tahun 2014, dengan tidak melihat batas Nilai Uji Kompetensi, bagi yang pindah mata pelajaran harus ikut Uji Kompetensi ulang.
Tujuh : Penetapan Sekolah Cluster
Oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota.
Delapan : Penetapan bidang studi Sertifikasi
Linier dengan bidang studi kualifikasi akademik S1 / DIV, kecuali Guru yang diangkat sebelum tahun 2006, data linier dengan bidang study pada kualifikasi akademik S1/ DIV atau  yang diampu minimal selama lima tahun berturut-turut.
Sembilan : Batas minimal SKS untuk perbaikan RPL
Yang boleh memperbaiki RPL adalah jika memiliki minimal 7 SKS RPL, Jika kurang dari 7, maka mengikuti tahun berikutnya.
Sepuluh : Batas Waktu Perbaikan RPL
Maksimum 20 hari setelah diumumkan, jika lebih 20 hari diikutkan tahun berikutnya. Pada tanggal 1 Januari 2016 belum memasuki usia 60 ( enam puluh ) tahun.

Keterangan Umum Peserta
Satu: 

Semua guru yang memenuhi syarat seperti di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan seleksi akademik berbasis hasil uji kompetensi (UKA atau UKG). UKA dan UKG yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 dan2014. Guru dalam jabatan yang belum memiliki nilai UKA/UKG akan diikutkan pada pelaksanaan UKA tahun 2015.
Dua :  
Guru  yang  didiskualifikasi  pada  sertifikasi  tahun  2007-2014 karena memalsukan dokumen, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ sesuai Pasal 63 ayat (5) Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 
Tiga :

Guru berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang tidak lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.
Empat :  
Guru berkualifikasi akademik BELUM S-1/D-IV yang TIDAK LULUS sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015, apabila pada 30 November 2013:

    1)  Sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau

    2) Golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan   IV/a 
        (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

Lima : 
Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota/ Provinsi  dapamenghapus calon peserta yang sudah tercantum  dalam daftar calon peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ atas persetujuan LPMP dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:


1)  meninggal dunia, 2)  sakit permanen, 3)  melakukan pelanggaran disiplin, 4)  mutasi ke jabatan selain guru, 5)  mutasi ke kabupaten/kota lain, 6)  mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain, 7)  pensiun, 8)  mengundurkan diri dari  Calon Peserta.

Enam :  

Calon peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ tahun 2015 tidak dialihtugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun struktural.
Tujuh :  
Penetapan calon peserta jenjang TK, SD, dan SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK dan SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi, jika Dinas Pendidikan Provinsi belum siap, maka dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tempat guru bertugas.  
RPL ( Recognisi Pembelajaran Lampau ) : adalah suatu sistem dalam memberikan penghargaan terhadap, pengetahuan, wawasan, nilai dan keterampilan, serta sikap yang menggambarkan  pengalaman kerja Guru dan hasil belajar yang telah dimiliki oleh Para Guru sebagai cara untuk mengurangi beban studi yang harus  ditempuh dalam program sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan ( PPGJ )
Pengalaman Kerja : adalah yang berkaitan dengan pengalaman masa bakti Guru, kemampuan dalam menyusun rencana dan melaksanakan proses pembelajaran, serta prestasi tertentu yang telah dicapai.
Hasil Belajar : adalah yang berkaitan dengan kualifikasi akademik atau pendidikan yang telah diperoleh, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh Guru yang bersangkutan, serta  prestasi akademik yang dicapai.
Linieritas: Sesuai Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik. Pola Sertifikasi Guru tahun 2007 – 2014 bagi Guru yang memiliki ijazah S1 dan mengajar minimal 24 jam/ minggu mendapat Sertifikat  Pendidik. Sertifikasi Guru tahun 2015 pendidikan harus linier artinya sesuai dengan tugas mengajarnya, ijazah yang belum sesuai dengan tugas mengajarnya supaya menyesuaikan dan mengikuti pendidikan yang sesuai.  Di Sekolah Dasar terdapat  guru yang berijazah S1 Hukum, Ekonomi, Biologi, dan yang lain, mereka studi lagi di Universitas Terbuka untuk mendapatkan Ijasah S1 PGSD. Sampai Maret 2014 jumlah Guru dari TK sampai tingkat SMA baik PNS maupun non PNS yang telah memiliki NUPTK tercatat sejumlah 3.015.315 orang dan yang berkualifikasi S1 sejumlah 2.160.149 orang. Artinya masih tersisa 1.855.166 guru yang belum memiliki ijazah S1, barangkali sedang menyelesaikannya atau tidak melanjutkan studi  karena sudah memasuki masa menjelang pensiun. Bagi Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, “ wajib “ memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 ( sepuluh ) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru dan Dosen ( pasal 82 ). Sehingga  mulai 1 Januari 2016 semua Guru harus sudah S1  Kependidikan sesuai dengan tugas mengajarnya. Bagi Guru yang belum S1 Kependidikan dianggap tidak layak mengajar, dan informasinya bisa dikantorkan menjadi tenaga fungsional umum. Apa iya ?

Semoga bermanfaat !

Sumber Data : Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemendikbud, Pedoman Sertifikasi Guru 2015

Tag : 
syarat sertifikasi 2015 
informasi sertifikasi guru 
calon sertifikasi 
sertifikasi guru 

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :

1 komentar: