Jabatan Pengawas Sekolah Tidak Nyaman

                                         Departemen Pengawas Sekolah Tidak Nyaman
                                                     


Selama ini Pengawas Sekolah ini merupakan jabatan fungsional yang nyaman, karena tidak ada aturan periodisasi jabatan pengawas sekolah, sehingga sampai pensiun tetap bisa menduduki jabatan sebagai pengawas sekolah kecuali bila dipromosikan ke jabatan struktural atau jabatan lain, demikian anggapan kalangan Pendidikan di luar Jabatan Fungsional Pengawas pada saat itu, namun perkembangan dan perubahan peraturan terus terjadi. Sehingga kalangan pendidikan menyebutnya bahwa Pengawas Sekolah sebagai jabatan fungsional zona nyaman, katanya. Berbeda dengan jabatan Kepala Sekolah yang dibatasi dengan periodisasi empat tahunan, dan maksimal 2 (dua) periode atau menjabat sebagai Kepala Sekolah hanya 8 tahun. Di lingkungan sekolah swasta bisa mengacu pada aturan pemerintah, tetapi bisa juga memiliki aturan tersendiri, karena Pengurus Yayasan memiliki otoritas.

Kepala Sekolah tertutama di Sekolah Negeri diberi tugas dalam periode pertama selama 4 (empat) tahun. Masa tugas pertama dapat diperpanjang pada periode kedua atau satu kali masa tugas, bila telah dilakukan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) oleh Tim Penilai atau Asesor yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota. Bisa lolos ke periode ke-dua bila memiliki kinerja minimal baik dengan skor tertentu dengan rentang 1-100. Nilai minimal baik dengan rentang antara skor 81 - 100, di bawah nilai tersebut dianggap kurang sehingga harus berhenti, dan tidak bisa diperpanjang pada periode kedua
. Penilaian ini dilakukan secara profesional, tidak ada rekayasa dan pesanan atau nuansa politik.

Kembali Menjadi Guru
Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah dilakukan evaluasi pada periode ke-dua dan lolos dua kali masa tugas secara berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah / madrasah di sekolah / madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah / madrasah sebelumnya, bila a). telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau satu periode empat tahun; atau b). memiliki prestasi yang istimewa. Kinerja yang istimewa yang dimaksud adalah Kepala Sekolah memiliki nilai kinerja amat baik dan memiliki prestasi di tingkat kabupaten / kota / provinsi atau tingkat nasional. Kepala sekolah / madrasah yang telah berakhir masa tugasnya, tetap melaksanakan tugas kembali sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan. Karena peraturan menteri berlaku secara nasional, dan pemerintah kabupaten / kota menindaklanjuti dengan membuat peraturan bupati atau walikota. Peraturan Bupati ini yang menjadi acuan penilaian kinerja kepala sekolah, maka peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Bagi Kepala Sekolah yang tidak memenuhi nilai minimal dalam Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, harus berhenti dan kembali menjadi guru, karena kepala sekolah pada hakekatnya adalah guru yag diberi tugas tambahan. Bila tugas tambahan dikembalikan maka Kepala Sekolah harus siap menjadi Guru.

Terima kasih atas waktu Anda sekitar 1 menit untuk mengerjakan survey yang sangat saya butuhkan, klik  di sini

Tidak Nyaman
Pertama:

Dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014, jabatan fungsional Pengawas Sekolah, tidak seperti anggapan yang selama ini bahwa jabatan Pengawas Sekolah sebagai zona nyaman. Kenyataannnya bila aturan ini diberlakukan maka Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah karena tidak bisa mengumpulkan angka kredit bila telah 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan terakhir tidak bisa mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Angka kredit yang dikumpulkan hanya terganjal pada karya ilmiah yang sangat sulit dipenuhi, karena karya ilmiah harus dimuat di jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Padahal jurnal yang ada di Jawa Tengah jumlahnya sangat terbatas, dibanding jumlah Pengawas dan Jumlah Guru yang sangat banyak, dari data NUPTK 2014 jumlah Pengawas se Jawa Tengah berjumlah 2.317 orang. Sehingga Pengawas Sekolah harus siap dibebaskan sementara sebagai Pengawas Sekolah. Amanat Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 niatnya baik demi untuk peningkatan kompetensi Pengawas, namun bila ujungnya pemberhentian tunjangan Pengawas, maka membuat ketidaknyamanan Pengawas menjadi terusik dalam melaksanakan tugas. Tetapi sungguhpun dibebaskan tetap harus melaksanakan tugas sebagai Pengawas, dan dalam PP 74 tahun 2008, dinyatakan bila Pengawas melaksanakan tugas kepengawasan maka tetap mendapatkan tunjangan profesi. Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 baru saja diluncurkan, mestinya ada tenggang waktu sosialisasi, bukan sertamerta diberlakukan. Seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyebutkan Guru harus berijazah S1 yang relevan dengan tugas mengajarnya, itupun diberi tenggang waktu sampai 10 tahun, dan nyatanya sampai 1 Januari 2016 Guru yang belum S1 juga tidak diberhentikan menjadi Guru. Tapi mengapa Permendikbud 143 Tahun 2014 langsung diberlakukan, itupun tidak semua Kabupaten / Kota memberlakukannya. Masalahnya ada yang dirugikan, pemerintah mestinya harus menyejahterakan pegawainya bukan sebaliknya.
kedua:
Bagi Pengawas yang menempati Golongan tertinggi yaitu IV / E, tetap diberlakukan pemberhentian sementara bagi yang tidak bisa mengumpulkan angka kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima) setiap tahun dari kegiatan tugas pokok, sejak menduduki jabatan terakhir. Selama diberhentikan maka tidak mendapat tunjangan kepengawasan. Pengawas sekolah juga bisa diberhentikan sementara karena melakukan hukuman disiplin. Bukan hanya pengawas kantor lain juga bisa diberhentikan bila melanggar peraturan disiplin. Sungguhpun pemberhentian ini sifatnya sementara, dan setelah Pengawas Sekolah bisa memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, Pengawas Sekolah bisa diangkat kembali untuk menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah. Bila dibebaskan sementara dan ditugaskan di luar Departemen Pengawas Sekolah, bisa diangkat kembali menjadi Pengawas Sekolah dengan persyaratan bila usianya belum mencapai 55 tahun.

Kenaikan Pangkat Menumpuk
Aturan inilah yang membuat Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dianggap membuat tidak nyaman. Sungguhpun setiap departemen atau pekerjaan apapun pasti membawa konsekuensi dan tanggung jawab. Pengawas Sekolah saat ini sedang sibuk menyusun karya tulis dalam rangka memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kesulitan yang dihadapi Pengawas Sekolah saat ini adalah usul kenaikaan pangkat harus sampai ke Jakarta, karena aturannya demikian. Gagalnya usul kenaikan pangkat Pengawas Sekolah umumnya pada penilaian karya tulis ilmiah. Sehingga pangkat dan golongan para Pengawas Sekolah saat ini banyak yang menumpuk di Golongan IV / A. Bila ketentuan ini diberlakukan maka diperkirakan banyak Pengawas Sekolah yang tidak bisa memenuhi ketentuan karena harus berhenti di Golongan IV / a, lalu akan dikemanakan mereka? Dampak selanjutnya adalah Promosi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah bisa menjadi tidak menarik. Lalu siapakah yang akan melakukan supervisi akademik dan managerial di sekolah, sedangkan bekerja di gedung saja harus ada pengawas bangunan.

Tim Penilai Belum Siap
Berdasarkan Permenpan dan RB pasal 23 ayat 1 huruf e disebutkan bahwa Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit di kabupaten / kota adalah Bupati / Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan bagi Pengawas Muda Golongan III / C sampai Golongan IV / A, dan Pembina IV / a yang akan naik pangkat ke IV / B. Sampai saat ini Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah di tingkat Kabupaten / Kota belum terbentuk. Sehingga Pengawas Sekolah kesulitan untuk usul kenaikan pangkat sampai pusat, selain gagalnya pada karya tulis ilmiah juga jalurnya sangat panjang, yang membutuhkan banyak biaya untuk mengantar atau mengirim, belum lagi berkas yang hilang sampai di pusat. Bila Tim Penilai ada di Kabupaten / Kota, memfasilitasi konsultasi termasuk konsultasi karya tulias ilmiah. Bantu aku mengerjakan survey di sini

Karya Tulis Aspal

Kesulitan yang dihadapi Pengawas Sekolah bagi yang usul angka kredit termasuk karya tulis ilmiah bisa memicu pembuatan karya tulis ilmiah yang tidak asli atau asli tapi palsu, bahkan sampai pada Penetapan Angka Kredit (PAK) palsu. Mudah-mudahan tidak ada karya tulis yang ( bahasa Jawa: ndandakke ) dibuatkan dengan ganti ongkos kertas atau sejenisnya, sungguhpun kemungkinan itu bisa terjadi. Semoga peraturan ini ditunda pelaksanaannya atau ada solusi yang tepat dengan Usul Angka Kredit cukup di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, sehingga Pengawas Sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang. Pada awal informasi ini, Pengawas Sekolah resah dan gelisah, belum lagi dengan tugas sekolah binaan (SD) 10 sekolah, karena dalam peraturan disebutkan Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan managerial maupun akademis di sekolah Dasar / Madrasah dengan sekolah binaan diatur untuk Pengawas SD / MI paling sedikit 10 sekolah binaan / satuan pendidikan. Tidak disebutkan SD dan TK, karena Pengawas TK / RA ada sendiri. Dalam kenyataan di lapangan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional disebutkan sebagai Pengawas TK / SD. Padahal dalam aturan disebutkan sangat jelas Pengawas TK dan Pengawas SD, bagi Pengawas SMP, SMA dan SMK tidak ada masalah. Bila Pengawas TK / SD yang ada saat ini di inpas menjadi Pengawas TK dan SD, akan menggunakan cara mana yang paling tepat. Karena Pengawas TK berasal dari Guru dan Kepala TK PNS, padahal TK Negeri di tiap kabupaten / kota jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Bila diangkat semua juga tidak akan mencukupi. Lalu bagaimana? Barangkali karena aturannya yang sulit dilaksanakan, mestinya aturannya yang di revisi, katanya.

Usul sebagai Solusi 

Agar segera dibentuk Tim Penilai Angka Kredit bagi Pengawas di tingkat Kabupaten / Kota, sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010. Mencari solusi yang tepat agar Pengawas tidak diberhentikan sementara, karena konsekuensinya tunjangan profesi juga hilang. Untuk mengembalikan tunjangan profesi biasanya membutuhkan waktu satu tahun.

Pengalaman yang terjadi di tahun 2014 tentang aturan SK Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai persyaratan mengajukan pensiun pengawas sekolah, banyak yang tidak membuat Perpanjangan Batas Usia Pensiun, karena Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten / Kota saat itu tidak menginformasikannya. Namun setelah ada Pengawas Sekolah yang mengajukan Pensiun sudah sampai Kantor BKN Regional I, usulannya di tolak karena tidak ada Keterangan Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP), sehingga harus kembali memperbaharui dan melengkapi untuk membuat Perpanjangan BUP lewat Bupati / Walikota setempat. Bersyukurlah para Pengawas Sekolah karena terbit Peraturan Pemerintah N o mor 21 Tahun 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pengawas Sekolah menjadi 60 tahun. Kekhawatiran Pengawas Sekolah dalam usulan Pensiun, bila Tugas kepengawasan sesuai Permendikbud berbunyi Pengawas Sekolah Dasar, namun tercantum dalam SK tertulis Pengawas Sekolah TK / SD apa tidak dipermasahkan? Selama ini tidak ada masalah karena Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 belum terbit. Solusinya serahkan saja pada pemerintah, pasti ada  solusi. 

Mengumpulkan mata uang baru, Bitcoin namanya ada di sini!

Setiap Permasalahan Pasti ada Solusinya!

Tag:  pengawas sekolahpengawas pendidikan

Sumber: Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014, Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010.


Penulis: Drs. Yulianto, M.Pd.K. Praktisi Pendidikan Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :