Pengawas Sekolah Dibebaskan Sementara Karena Tidak Memenuhi Angka Kredit


Pengawas Sekolah Dibebaskan Sementara 
Karena Tidak Memenuhi Angka Kredit 
                                        

Pengawas Sekolah dapat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (Permendikbud 143 Tahun 2014 Bab XII.B.1)
Pengawas Sekolah adalah Guru PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas, yang memiliki lingkup dan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas kegiatan pengawasan yang meliputi pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan. 

Persyaratan Pengangkatan Pengawas Sekolah:
satu:  
Berstatus PNS dalam jabatan fungsional Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah / Madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan jenjang dan satuan pendidikannya masing-masing. Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan yang dimaksud adalah:

    a.   Pengawas Sekolah bidang pengawasan TK diangkat dari Guru TK atau Kepala TK.
    b.   Pengawas Sekolah bidang pengawasan SD diangkat dari Guru SD atau Kepala SD.
    c. Pengawas Sekolah bidang pengawasan PLB diangkat dari Guru SLB atau Kepala SLB.
    D.   Pengawas Sekolah bidang pengawasan Rumpun Mata Pelajaran / Mata Pelajaran diangkat dari 
Guru SMP / SMA / SMK atau
         Kepala SMP / SMA / SMK.
    e. Pengawas Sekolah bidang pengawasan BK / Konselor diangkat dari Guru BK / Konselor atau       
         Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK / Konselor dan atau bersertifikat Pendidik  BK.
dua:
Pendidikan paling rendah Sarjana / Diploma IV bidang pendidikan atau Sarjana S1 / Diploma IV bidang non kependidikan yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG);
tiga:
Memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang kepengawasan yang dinyatakan dalam bentuk Surat Rekomendasi dari SKPD bidang Pendidikan;
Empat:
Pangkat paling rendah Penata III / C;

Lima:
Usia diutamakan di bawah 50 tahun dan maksimal 55 tahun saat diangkat;

Enam:
Lulus seleksi Calon Pengawas meliputi seleksi administrasi dan akademik oleh SKPD bidang Pendidikan;

Tujuh:
Telah mengikuti diklat fungsional Calon Pengawas dan memperoleh STTPL dari lembaga pelatihan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Delapan :
DP 3 dua tahun terakhir minimal baik.


Bidang Tugas Pengawasan
pertama: 
Pengawas TK / RA adalah Pengawas Sekolah yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas kepengawasan akademik dan managerial pada Taman Kanak-Kanak / Raudatul Atfal (TK / RA) Pandidikan Anak Usia Dini jalur Formal. 
kedua:
Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah adalah Pengawas Sekolah yang memiliki tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan managerial pada Sekolah dasar / Madrasah Ibtidaiyah.
ketiga:
Pengawas Sekolah rumpun mata pelajaran / mata pelajaran adalah Pengawas Sekolah yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan tugas managerial pada SMP / MTs, SMA / MA, dan SMK / MAK.
keempat:
Pengawas Pendidikan Luar Biasa adalah Pengawas Sekolah yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan managerial di Pendidikan Luar Biasa.
kelima:
Pengawas Bimbingan dan Konseling adalah Pengawas Sekolah yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah / madrasah.

Beban Kerja Pengawas Sekolah
Beban Kerja Pengawas dalam melaksanakan tugas adalah 37,5 jam per-minggu termasuk penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program, evaluasi program dan pelaksanaan bimbingan dan pelatihan profesi guru dan atau Kepala Sekolah Binaan dengan diatur sebagai berikut:
a. Pengawas TK / RA paling sedikit 10 sekolah binaan.
b. Pengawas SD / MI paling sedikit 10 sekolah binaan.
C. Pengawas SMP / MTs, SMA / MA, dan SMK / MAK paling sedikit 7 sekolah binaan atau 40 (empat puluh) 
guru.
d. Pengawas Sekolah Luar Biasa paling sedikit 5 (lima) sekolah binaan dan atau 40 (empat puluh)  guru.
e. Pengawas Bimbingan dan Konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru  
f. Pengawas Rumpun Mata Pelajaran (Pendidikan Agama) dan pengawas Muda untuk TK dan SD 

     paling sedikit 60 (enam puluh) guru, dan SMP / MTs, SMA / MA, SMK / MAK paling sedikit 40 (empat  puluh) guru.
g. Pengawas Sekolah yang bertugas di daerah khusus paling sedikit 5 (lima)  satuan pendidikan lintas jenis dan jenjang satuan 
    pendidikan.

Tugas Pengawas Sekolah

Seorang Pengawas Sekolah memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan akademik dan managerial pada satuan pendidikan atau sekolah binaan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan konstruksi, pemantauan pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan, melaksanakan evaluasi, pembimbingan dan pelatihan profesi guru, dan evaluasi program pengawasan.

Rincian tugas pokok antara lain seperti berikut ini:
1. Menyusun Program Pengawasan.
2. Melaksanakan pembangunan Guru.
3. Melaksanakan pembangunan Kepala Sekolah.
4. Melaksanakan pemantauan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar 
penilaian.
5. Memantau pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar  sarana dan prasarana, dan standar
    pembiayaan.
6. Melaksanakan Penilaian Kinerja Guru (PKG).
7. Melaksanakan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
8. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di sekolah binaan, dan tugas lainnya.


Kondisi Pengawas Sekolah Saat ini
1. Kualifikasi Pengawas TK dan SD 38% belum S1 / D IV.
2. Kualifikasi Pengawas Dikmen 65% belum S2.
3. Rekruitmen tidak berdasarkan kompetensi.

4. Jabatan dan Karir Pengawas tidak menarik.
5. Belum ada Induction Program.
6. Kurang menguasai Supervisi Akademis.
7. Kompetensi belum memadai.
8. Remunerasi belum diatur dengan baik.
9. Citra dan wibawa akademik masih rendah.
10. Program kepengawasan belum disusun berdasarkan analisis kebutuhan sekolah.
11. Laporan kepengawasan belum digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan. 

12. Belum ada Continuing Professional Development ( CPD ) yang terprogram.

Pembebasan Sementara Jabatan Pengawas

Peraturan Bersama Mendiknas Nomor 6 Tahun 2011 dan Kepala BKN Nomor 01 / III / PB / 2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan Angka Kreditnya, Pasal 35, Ayat 1,2,3,4,5,6,7,8 masing -masing menyatakan:
1. Ayat 1:
Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata golongan ruang III / C sampai Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV / d dibebaskan sementara dari jabatannya setelah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang jabatannya pengawasnya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki. 
2. Ayat 2:
Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata golongan ruang III / c sampai Pengawas Sekolah Utama pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV / d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setelah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
3. Ayat 3:
Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata golongan III / c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV / b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
4. Ayat 4:
Pengawas Sekolah Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV / e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan sidikitnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
5. Ayat 5:
Pembebasan Sementara bagi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat, 1,2,3,4 didahului dengan peringatan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
6. Ayat 6:
Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.
7. Ayat 7:
Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1,2,3,4, Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau
     transfer dalam penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;
d. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.
8. Ayat 8;
Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat, 1,2,3,4 dan ayat 7 huruf a dalam menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok dan dievaluasi serta ditetapkan angka kreditnya.
Pasal 49 .Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Selanjutnya dijelaskan bahwa:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 143 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pada Lampiran Romawi XII atau mungkin Romawi XIII (karena setelah Romawi XII kemudian muncul Romawi XII lagi barangkali yang dimaksud Romawi XIII) huruf B tentang pembebasan sementara: Pengawas Sekolah dapat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: 

1. Pengawas Sekolah Muda pangkat Pembina, golongan ruang IIIC sampai dengan Pengawas Sekolah 
    Utama, pangkat Pembina  Utama Madya, golongan ruang IV / D, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) 
    tahun  dalam jabatan terakhir t idak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi
    Pengawas  Sekolah yang  jabatannya  lebih rendah dari Departemen yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
2. Peringatan tentang Pembebasan Sementara dilakukan 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara 
    diberlakukan,  dibuat menurut contoh dalam lampiran.
3. Bila mencermati ketentuan sesuai dengan Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN maka Pembebasan Sementara
    Jabatan    Fungsional Pengawas bagi Pengawas Sekolah yang sudah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat
    mengumpulkan   angka  kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, khusus diperuntukkan bagi:
a. Pengawas Sekolah yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara sesuai pangkat yang dimiliki.
b. Bagi Pengawas Sekolah yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan 
     terakhir.
c. Bagi Pengawas Sekolah yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat, sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
d. Pengawas Sekolah Utama pangkat Pembina IV / e yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit sedikitnya 25 (dua puluh lima) 
     dari kegiatan pokok.

Pengangkatan Kembali
1. Bila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
2. Pengawas yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat, dapat 
diangkat kembali dalam jabatan 
    fungsional pengawas paling kurang 1 tahun setelah  pembebasan sementara.
3. Bila keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak  bersalah atau dijatuhi pidana 
    percobaan.
4. Bila berusia paling tinggi 55 tahun.
5. Bila telah selesai menjalani pembebasan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 bulan dapat 
diangkat kembali. 

Pembebasan Sementara Jabatan Pengawas
Pertama:
Bila dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau transfer dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

kedua:
Dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari Departemen Pengawas Golongan III C sampai IV E tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, sehingga yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain di luar Pengawas Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan. Ada yang bilang saat ini menjadi Pengawas sekolah tidak nyamanDari hasil dialog yang dilakukan oleh Perwakilan Pengawas sekolah Kabupaten Kota dengan Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta menyebutkan bahwa daerah bisa menerapkan aturan pembebasan sementara bagi Pengawas sekolah, apabila Kabupaten / Kota sudah memiliki Tim Penilai Angka  kredit bagi Pengawas. 

Dengan pemberlakuan Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 yang berakibat langsung pada keberadaan Pengawas Sekolah menjadi terusik sehingga kinerjanya menjadi tidak nyaman dan tidak fokus.  Pengawas diberi kesempatan selama 1 tahun sejak di bebaskan sementara untuk bisa mengumpulkan angka kredit, terutama dari pembuatan karya tulis ilmiah, yang dimungkinkan tidak akan bisa karena waktunya sangat sudah pendek.  Karya ilmiah tidak bisa dibuat mendadak, karena untuk menyusun sebuah penelitian membutuhkan waktu paling tidak satu semester atau paling cepat 3 (tiga) bulan, namun dengan pemberhentian sementara yang diawali dengan peringatan enam bulan sebelumnya, ternyata Pengawas cepat merespon sehingga dalam waktu enam bulan bisa membuat dua atau tiga karya tulis sekaligus yang dibutuhkan dalam pengumpulan angka kredit.   Kesulitan yang lain adalah karena harus dimuat pada jurnal ilmiah yang telah terakreditasi minimal tingkat Provinsi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. yang terjadi justru bagi yang bisa menulis tapi tidak bisa di angkat di jurnal karena jurnal terbitnya tiga bulanan atau enam bulanan, dengan jumlah artikel yang amat sangat terbatas. Barangkali ke depan ada solusi yang lebih baik. 

Sertifikasi 
Bila dicermati sertifikasi adalah bentuk kesejahteraan bagi Guru dan Pengawas yang pada masa-masa lalu sangat menderita, karena harus ada yang  nyambi ngojek untuk mencukupi kebutuhan keseharian sebagai bentuk tanggung jawab berkeluarga. Bila Permenpan RB juga diberlakukan, dengan dicabutnya sertifikasi yang selama ini diterimanya, lalu kinerja mereka sebagai printer masa depan bangsa dan negara juga menjadi tidak fokus. Sungguhpun SK Dirjen Tetap diterbitkan, namun Sertifikasi tidak diberikan.  Memang semua tahu bahwa sertifikasi itu penghargaan bukan hak. Tapi juga sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan bagi Guru dan Pengawas. Lalu bagaimana nantinya bila ribuan Guru dan sebagian Pengawas yang sudah menerima sertifikasi lalu harus dicabut sertifikasinya? atau barangkali diganti dengan remunerasi, sebab sampai saat ini masih banyak guru yang belum pernah menerima Tunjangan Profesi. Kenaikan pangkat itu penghargaan bagi Pengawas, bukan hak (rumor yang selama ini disampaikan) akan tetapi ada yang berseloroh Pengawas yang tidak naik pangkat berarti tidak mendapat penghargaan, mengapa justru dibebaskan sementara, dan seolah-olah terkena sanksi hukuman disiplin, jawabnya yang tepat adalah karena aturannya begitu. Kesulitan yang dihadapi Pengawas adalah tentang kemampuan dan kesempatan untuk menulis karya ilmiah. Kesulitan ini bisa menjadi peluang  munculnya jasa karya tulis bodong, tetapi kita tidak bisa berandai-andai dan menghakimi, sungguh-pun senyatanya hal itu dapat saja terjadi. Namun ada juga Pengawas yang tetap berprinsip tidak mau membuat karya tulis bodong dengan ndandakke (minta tolong untuk dibuatkan dengan imbalan uang), dengan resiko dibebaskan sementara juga tidak masalah dan tidak menerima Tunjangan Profesi.

Sehubungan dengan pembebasan sementara Jabatan Fungsional Pengawas, menurut PP 74 Tahun 2008 disebutkan bahwa Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap  diberi tunjangan profesi Guru ketika yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang:
a. Berpengalaman sebagai Guru minimal 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah  minimal 4 (empat) tahun;
b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Dalam hal ini Pengawas Sekolah yang 
   d ibebaskan sementara tetap dituntut untuk melaksanakan tugas kepengawasan, sehingga ditafsirkan tetap menerima  tunjangan
    profesi. 

Tunjangan akan diberikan atau tidak semua kewenangan apa pada pemerintah kabupaten / kota, ada pemkab yang sedang mendiskusikan, tinggal tunggu saja hasilnya. Semoga PP 74 tahun 2008 tetap menjadi pertimbangan. Sehingga tunggu saja regulasi selanjutnya sebab Pemerintah pasti tetap akan menyejahterakan aparat-nya, apalagi mendidik pada anak bangsa sebagai aset masa depan bangsa dan negara. 
Tapi ....
Menurut informasi dari Pengawas Sekolah, yang dibebaskan sementara ternyata Tunjangan Profesi tidak diberikan bagi mereka dan dicabut, sungguhpun SK Dirjen sebagai dasar pemberian TP juga terbit, dan TP tidak diterimakan akan tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai Pengawas. Dan tunjangan fungsional yang melekat pada Pengawas juga di cabut, yang aturan pencabutan tunjangan fungsional ini tidak jelas karena tidak ada Surat Keputusan yang menyebutkan Alih Jabatan, ini betul terjadi bukan katanya.   Mudah-mudahan mereka menganggap suatu ibadah, zaman dahulu tanpa tunjangan Para Opsiner atau Penilik Sekolah sebutan saat itu, juga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Lalu bagi Pengawas sekolah yang memasuki masa pensiun pada tahun 2016, mereka sudah tidak cukup waktu lagi untuk membuat karya tulis sehingga tidak mengusulkan PAK, karena mereka diberi waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara, untuk mengusulkan angka kredit, dan waktunya sudah habis karena purna tugas. Lalu diperlakukan bagaimana? Mudah-mudahan pembebasan sementara ini bukan yang dimaksud pada pasal 7 poin 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. karena di sana disebutkan pembebasan dari jabatan , bukan pembebasan sementara. pembebasan dari jabatan, dan tidak mendapatkan tunjangan sama artinya dengan terkena sanksi hukuman disiplin berat, demikian amanat PP 53 tahun 2010 pasal 7 poin 4 huruf c. Lalu pertanyaannya mana yang benar, padahal dia sudah bekerja 35 tahun lebih dan tidak pernah mangkir. Kita tunggu jawabannya! 

Pengawas Pensiun dalam Waktu Pembebasan Sementara

Aturan pembebasan sementara menurut banyak informasi, belum diberlakukan secara menyeluruh oleh Kabupaten / Kota, karena Pemendikbud 143 Tahun 2014 baru saja terbit, sehingga membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan penyiapan semua yang terkena aturan. Pembebasan sementara berlaku satu tahun sejak diberikan Surat pembebasan. Dalam waktu satu tahun ada Pengawas yang Pensiun sejak dibebaskan, lalu apa yang harus dilakukan, karena tidak mungkin lagi membuat usulan angka kredit. Misalnya Pengawas Pensiun per 1 Maret 2016, dan dibebaskan  mulai 1 November 2015, padahal batas waktu usul angka kredit satu tahun sejak 1 November 2015 yaitu sampai 30 Oktober 2016, saat itu Pengawas tersebut sudah pensiun per- 1 Maret 2016. Di sana ada kejanggalan karena SK pembebasan tidak bisa dicabut, dan sampai pensiun masih memiliki SK pembebasan Sementara yang di istilahkan SK Menggantung. Menurut Bab XII huruf C Nomor 1 Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pengawas Sekolah yang dibebaskan bisa diangkat kembali bila telah mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan. Seperti kasus di atas, Pengawas tersebut sudah pensiun sejak 1 Maret 2016 sehingga tidak mungkin lagi mengumpulkan angka kredit, teori aturan adalah sampai Oktober 2016 itu di beri kesempatan untuk mengumpulkan angka kredit, namun 1 Maret 2016 sudah pensiun, Jadi ada SK Pemberhentian Sementara yang menggantung dan masih dipegang Pengawas yang Pensiun, yang mestinya sudah tidak memegang SK Menggantung. 

Perbedaan Penafsiran Peraturan

Menurut pemahaman umum, Pengawas tersebut tidak dibebaskan sementara karena pengecualian dan hak-haknya tetap diberikan. Yang terkena aturan pengecualian adalah yang pensiun 1 Januari sampai 1 Oktober 2016, satu tahun sejak pembebasan sementara yaitu setelah 31 Oktober 2016 setelah tanggal tersebut yaitu yang pensiun mulai 1 November 2016 ke depan, maka Pengawas tersebut tetap terkena Pembebasan Sementara, dan bisa diangkat kembali bila mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan. Pengecualian ini hanya diberikan kepada yang Pensiun sejak 1 Januari - 31 Oktober 2016, bisa terjadi ada yang pensiun dan bisa juga tidak ada yang pensiun sama sekali pada periode itu. Pengecualian ini bersifat kasuistis, karena tidak mungkin lagi usul angka kredit untuk diangkat kembali sebagai Pengawas. Ini sebuah opini berdasarkan logika aturan, lalu yang benar mana ...? jawabannya ... terserah kamu, katanya! Ternyata pemerintah lewat Dinas Pendidikan menafsirkan bahwa  semua pengawas yang dibebaskan sementara tetap tidak mendapatkan Tunjangan Profesi, dan lucunya Tunjangan Fungsional sebagai Pengawas juga di cabut, padahal dalam SK Pemberhentian Sementara tidak pernah disebutkan menduduki Jabatan Fungsional Umum. Tetapi nyatanya mereka diberlakukan menerima Tunjangan Fungsional Umum seperti Pelaksana di Kantor Dinas. Sehingga ada perbedaan penafsiran tentang aturan ini. Salah satu Pejabat di Dinas Pendidikan di salah satu Kabupaten Kota pada pelepasan pengawas yang Pensiun dan kebetulan dibebaskan Sementara pernah menyampaikan dalam sambutannya di depan para Kepala Sekolah dan Pengawas, bahwa Pengawas Sekolah yang dibebaskan Sementara dan memasuki masa pensiun penuh karena BUP, tidak mendapat Tunjangan Profesi, bila Pensiunnya mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, atau mendapat tunjangan profesi tetapi tidak mendapat kenaikan pangkat pengabdian. Menurut pemahaman umum bahwa PNS yang pensiun penuh karena BUP katakan 60 tahun, secara otomatis mendapat Kenaikan Pangkat Pengabdian karena aturan, bukan karena Perjuangan oleh Pejabat Dinas, demikian keterangan dari Kepegawaian. Jadi tidak benar bila kenaikan pangkat pengabdian itu diperjuangkan oleh Pejabat Dinas, katanya.

Semoga Bermanfaat!

Sumber: Permendikbud 143/ 2014, Permenpan RB No 21/ 2010, Kemendikbud April 2015, PP Nomor 53/ 2010 dan Pengamatan di lapangan. Penulis: Drs. Yulianto, M.Pd.K. Praktisi Pendidikan - Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi

Kata kunci: Pengawas Sekolah , dibebaskan sementara , angka kredit.



Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :