Ikut BPJS, Pegawai Swasta Dapat Pensiun

                                        Ikut BPJS, Pegawai Swasta Dapat Pensiun    
                                                                        


Topyulianto tertarik untuk mengangkat artikel Ikut BPJS, Pegawai Swasta Dapat Pensiun, karena ini  berita menyenangkan yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan karyawan swasta. Dengan menjadi Peserta BPJS, maka Pegawai Swasta Dapat Pensiunan. Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak pensiun semua sudah tahu. Dengan demikian maka Pegawai swasta dan PNS  setiap bulan bisa menikmati uang pensiun di hari tua. Pegawai swasta mendapat hak pensiun itulah yang luar biasa, dan betul ditunggu, karena selama ini untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sulitnya luar biasa karena persaingannya sangat ketat, namun demikian bila Tuhan mengendaki semuanya bisa terjadi, dan mukjijat masih ada hingga saat ini, ditambah lagi nasib lagi untung. Menjadi Pegawai Negeri sangat didambakan bagi generasi muda kita, sungguhpun ada yang tidak tertarik menjadi Pegawai Negeri. 
Ada sebagian yang tidak tertarik menjadi Pegawai Negeri, karena gajinya kecil, naiknya sangat lambat. Dengan alasan kata seorang anak pada Bapaknya : selama ini Bapak menjadi Pegawai Negeri, kondisinya ajeg seperti ini. Anak tadi lupa bahwa dia bisa kuliah sampai Magister karena gajih Pegawai Negeri. Tapi yang kepengin jadi Pegawai Negeri juga banyak. Motivasi untuk menjadi Pegawai Negeri, katanya karena setiap bulan mendapat uang pensiun di usia tua setelah tidak produktif dan tinggal menikmati  manfaat pensiun. Sehingga dengan berita Pegawai Swasta akan mendapat uang pensiun, responnya cukup positif, asalkan syaratnya tidak memberatkan. Bantu aku mengerjakan survey di sini

Keanggotaan Bersifat Wajib
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan  Elvyn G. Masassya menyampaikan pemberitahuan tentang pemberian uang pensiun tiap bulan merupakan ketentuan yang berlaku mulai 1 Juli 2015, seiring dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan secara penuh. Aturannya persis sama dengan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  semua perusahaan hukumnya wajib mendaftarkan karyawannya atau pekerjanya untuk menjadi anggota atau peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015. Disebutkan  dalam Undang-Undang bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.  Bila tidak mendaftarkan karyawannya maka Direksi atau Pemilik Perusahaan terancam pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan denda Rp 1 miliar. Karena itu dalam hal ini Presiden memanggil Menteri Tenaga Kerja Bapak Hanif  Dhakiri dan Menegemen BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta laporan tentang kesiapan program ini. 

Infrastruktur Siap
Direktur Utama BPJS menyampaikan bahwa seluruh infrastruktur terkait sudah siap, tinggal menunggu keputusan dari pemerintah. Keputusan dari pemerintah dimaksud antara lain adalah besaran iuran yang harus dibayar perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Tenaga Kerja supaya mengusulkan opsi iuran sebesar 8 % dari pokok gaji dengan rincian 5 % dibayar oleh perusahaan dan 3 % dibayar oleh pekerja atau karyawan, kata Direktur Utama BPJS Elvyn. Pihak Perusahaan menganggap angka iuran 8% itu terlalu besar dan meminta agar iuran diturunkan menjadi hanya 1,5%. Dari Kementerian Keuangan juga muncul opsi jalan tengah yaitu iuran sebesar hanya 3 %,  itupun belum final karena kepastiannya akan dihitung dan diputuskan dalam Ratas ( Rapat Kabinet Terbatas ).

Manfaat Ikut BPJS
Direktur Utama BPJS menyampaikan bahwa angka 8% sudah dikaji secara matang. Karena dengan besaran iuran itu, institusi yang dulu bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ) bisa memberikan manfaat bagi karyawan sebagai Jaminan Hari Tua yang cukup bagi pekerja swasta. Hitungan menurut BPJS uang pensiun ini sifatnya tetap setiap bulan sampai pendidikan para putra selesai kuliah, katanya. Menurut BPJS Ketenagakerjaan skema jaminan hari tua pekerja swasta  yang mendapat pensiun di usia 56 ( lima puluh enam ) tahun, akan mendapatkan uang pensiun senilai 40 % ( empat puluh prosen ) dari rerata gaji bulanan sewaktu masih bekerja sebagai pegawai swasta. Dana itu akan dibayarkan setiap bulan, apabila pekerja meninggal dunia, dana pensiun akan dibayarkan kepada isteri atau jandanya yang sah. Selanjutnya bila janda atau isteri yang sah meninggal dunia, maka uang pensiun akan dibayarkan pada putranya atau anaknya yang sah sampai anak berusia 23 tahun ( dua puluh tiga tahun ). Batas usia ini ditentukan atau ditetapkan dengan asumsi bahwa Anak sudah selesai kuliah sampai Stara 1 ( S1). Pertanyaannya adalah, bagaimana bila anaknya lebih dari satu ?, dijawab bahwa uang pensiun akan diberikan sampai anak ketiga berusia 23 tahun. Karena itu manfaat  pensiun sangat tepat diberlakukan pada karyawan swasta saat ini. Direktur Utama BPJS menambahkan bahwa skema ini dapat dinikmati oleh pekerja yang masa iurannya minimal 15 tahun.  Sebagai gambaran kasar bila pekerja saat ini berusia 41 tahun, dan ikut program BPJS Ketenagakerjaan, pada saat pensiun usia 56 tahun pada tahun 2030 mendatang misalnya, maka pekerja tersebut berhak mendapat uang pensiun setiap bulan.

Besaran Iuran
Pertanyaan lain, bagaimana bila iurannya tidak sampai 15 tahun terus pensiun ? Dicontohkan, jika pekerja saat ini usianya 45 tahun dan mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pada saat pensiun usia 56 tahun, maka iurannya baru mencapai 11 tahun pada saat  pensiun. Pekerja tersebut tidak mendapat uang pensiun setiap bulan, akan tetapi Pekerja tetap  mendapat uang pensiun senilai besaran jumlah iuran yang dibayarkan ditambah pengembangannya atau bunga hasil investasi. Serikat Pekerja sendiri juga memiliki acuan angka besaran iuran jaminan pensiun. Para Pekerja meminta agar iuran yang dibayarkan dibukukan atau diadministrasikan sebesar 15 % dengan rincian pemberi kerja membayar 10 % dan Pekerja hanya 5 % dari gaji yang diterima atau dari pokok gaji. Mereka menilai bahwa besaran angka iuran yang disodorkan Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS sebeser 8 % dirasa sudah cukup baik.  Selanjutnya Sekretaris Jendral Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ( OPSI ) Bapak Timboel Siregar mengatakan bahwa skema itu akan memenuhi kebutuhan layak bagi para Pekerja pada saat pensiun nanti. Bila masa iur kurang dari 15 tahun tidak akan cukup untuk memenuhi 40% gaji yang diterimakan nantinya. Apabila itu terjadi maka pekerja akan menghadapi masa sulit saat pensiun, karena sejatinya biaya yang akan dikeluarkan oleh pekerja saat pensiun akan jauh berbeda dengan komponen standar kebutuhan hidup layak ( KLH ) saat ini. Kebutuhan primer seperti pangan sandang papan dan lainnya akan mengalami kenaikan dikemudian hari. Bedanya hanya pada transport karena yang pensiun tidak pergi kerja sehingga tidak mengeluarkan dana transport.

Karena itu iuran BPJS demi untuk persiapan hari tua sangat berarti dan memberikan manfaat pada saatnya nanti. Katanya sedia payung sebelum hujan. Baca juga Batas Pensiun Pengawas Sekolah 60 Tahun. Barangkali ini bisa menjadi solusi keuangan Anda, klik di sini

Semoga Bermanfaat !
Tag : 
pegawai swasta
program pensiun




Sumber Bacaan : UU No 24 Tahun 2011, Suara Merdeka dan Bacaan lain



Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :