Mulai 1 Januari 2016 Guru Harus S1

                       Mulai 1 Januari 2016 Guru Harus S1
                                                                                                   
Amanat Undang-undang bahwa Mulai 1 Januari 2016 Guru harus S1, amanat adalah perintah yang harus dilaksanakan. Sehingga kualifikasi akademik yang harus dipenuhi Guru sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen adalah beriijazah Strata 1 atau Diploma IV sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal tempat guru tersebut ditempatkan. Karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, menuntut Guru harus  memenuhi kualifikasi akademik yaitu memiliki ijazah Strata 1 atau Diploma IV dan bersertifikat pendidik  paling lama sepuluh ( 10 ) tahun sejak di undangkan pada 30 Desember 2005. Sehingga mulai 1 Januari 2016 semua Guru di Indonesia harus sudah memiliki pendidikan S1 atau Diploma  IV, dan sudah bersertifikat pendidik.

Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa pemerintah mulai melaksanakan program  sertifikasi pendidik  paling lama 12  (dua  belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Sehingga sejak 1 Januari 2006 pemerintah sudah memulai melaksanakan Program sertifikasi, sungguhpun saat itu Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Guru belum terbit, karena itu kuota Guru  yang bersertifikat pendidik sangat terbatas. Dengan berjalannya waktu pemenuhan kualifikasi dan sertifikat pendidik terus dipacu agar akhir tahun 2015 sudah selesai sesuai amanat Undang-Undang. Hal ini berkaitan dengan tugas Guru sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki ilmu dan cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Bantu aku mengerjakan survey di sini

Bapak Sumarna Surapranata, Ph.D. selaku Direktur Jendral Guru  dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemdikbud ) merancang  program yang berpihak kepada Guru yaitu untuk menyelesaikan masalah kualifikasi Guru yang sampai akhir 2015 belum memiliki pendidikan minimal ijazah Strata 1 Kependidikan atau Diploma IV Kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Menurut rancangan program ini ditujukan kepada 11.000 ( baca : sebelas ribu ) Guru di Provinsi Maluku yang bekerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tuntutan UU Nomor 14 tahun 2005 sebenarnya sudah selesai. Pencapaian itu didukung dengan inisiatif pemerintah melalui Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) yang mengatur agar guru tidak perlu mengambil seluruh SKS yang dipersyaratkan untuk lulus dalam jenjang pendidikan tersebut, karena Guru yang menempuh Program PPKHB hanya sepertiga dari kewajiban yang harus diselesaikan, katanya di Jakarta 19 Juni 2015.

Menurut Sumber dari Data NUPTK 2014 Kemendikbud jumlah Guru seluruh Indonesia saat itu tercatat berjumlah 3.015.315 orang guru dan yang belum berkualifikasi S1 berjumlah 855.166 orang atau setara dengan 28,4 %, dengan berjalannya waktu barangkali saat ini jumlahnya sudah menurun. Menurut Bapak Sumarna Surapranata, Ph.D, bahwa tuntutan UU Nomor 14 tahun 2005 sudah selesai, namun di lapangan masih banyak Guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau sedang menyelesaikan studinya itupun belum memiliki sertifikat pendidik. Di salah satu kabupaten di Jawa Tengah pernah di beritakan terdapat hampir 1.500 guru ( baca : seribu limaratus ) yang tidak memenuhi kualifikasi S1 dan belum bersertifikat pendidik sesuai tuntutan Undang-Undang. Jumlah sebanyak itu didominasi Guru SD,  konon mereka bisa dialihkan menjadi tenaga fungsional umum, maksudnya dikantorkan menjadi staf. Seandainya mereka tidak dikantorkan sekalipun, sekolah belum juga memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk tenaga Guru karena sekolah sebagian besar kekurangan Guru. Bila dikantorkan lalu siapa yang akan mengajar para peserta didik ? Selain itu bila guru dikantorkan jumlahnya banyak mau kerja apa, sama saja tidak kerja tapi digaji, tentu tidak dikehendaki banyak pihak. Tetapi percayalah pemerintah atau pemerintah daerah sedang mencari solusi, tunggu saja. Bagi yang usianya di atas 50 tahun, mereka pasrah bila dipaksa melanjutkan kuliah pasti tidak mau, sehingga belum menerima tunjangan  sertifikasi karena syaratnya harus S1. Kondisi seperti ini bahwa di kabupaten/ kota banyak Guru yang tidak memenuhi tuntutan UU No 14 Tahun 2005 mestinya terjadi juga di kabupaten lain di Jawa Tengah bahkan di provinsi lain.

Tugas Pemerintah
Bapak Pranata Ph.D. selanjutnya mengatakan bahwa dengan kondisi seperti ini pemerintah melalui Kemendikbud mengambil inisiatif untuk membuat program menyekolahkan Guru. Bentuknya adalah dengan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar ( PPKHB ) Program yang sudah berjalan ini mengupayakan agar guru bisa melanjutkan studi untuk memenuhi kualifikasi S1 tidak harus memenuhi jumlah satuan kredit semester sepenuhnya, melainkan hanya sepertiganya. Dalam kurun waktu 2005 sampai 2015 ini, pertambahan Guru mencapai 1 juta orang, yang merupakan pengangkatan Guru oleh pemerintah daerah atau oleh komite sekolah. Sebagian besar mereka belum memenuhi kualifikasi Strata 1 yang linier. Mestinya sekolah mengangkat Guru yang sudah memenuhi syarat pendidikan S1 sesuai dengan bidang tugasnya. Barangkali yang dimaksud dalam pengangkatan ini adalah Guru Wiyata Bakti, atau tambahan Guru PNS sesuai Kategori 2 yang saat ini masih tersisa. Mereka dibutuhkan karena nyatanya sekolah sangat kekurangan Guru. Pemerintah menurut  akan terus menuntaskan peningkatan kualifikasi Guru dengan memberikan subsidi setiap tahun ditujukan untuk 80-100 ribu Guru Indonesia. Tujuannnya untuk membantu para Guru agar mereka sekolah, selain sistemnya yang diperbaiki, bantuan dana juga diberikan, tambahnya. Pemerintah saat ini terfokus untuk menuntaskan pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikasi Guru yang diangkat sebelum tahun 2005 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dan pemerintah akan mengkaji serta mendalami penambahan 1 juta Guru tersebut sesuai data yang ada. Pranata juga menambahkan, tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan anggaran bantuan kualifikasi untuk 70 ribu guru, tetapi sayangnya tidak seluruhnya terserap. “Hanya 30 ribu saja yang terserap. Karena sebagian masih sekolah, sebagian lagi sudah selesai,” katanya. Selain itu kuota sertifikasi untuk tahun 2015 sekitar 70 ribu Guru, tapi hanya 63 ribu Guru yang memenuhi persyaratan, untuk itu pemerintah akan mengkaji ulang sertifikasi pendidik menjadi 2 ( dua ) kelompok. Kedepan sertifikasi Guru akan mengacu pada kompetensi yang dimiliki Guru, pemerintah akan melihat kembali apakah Guru yang sudah mendapatkan sertifikasi benar-benar kompeten, yaitu dengan memperbaiki Uji Kompetensi Guru ( UKG ) secara komprehensif, jelasnya.

PPKHB
Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar ( PPKHB ) adalah suatu sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mencerminkan pengalaman kerja dan hasil belajar yang dimiliki guru sebagai pengurang beban studi yang wajib ditempuh. Pengalaman kerja berkaitan dengan masa bakti, kemampuan dalam menyusun RPP, dan prestasi tertentu yang diperoleh dalam bentuk penghargaan. Hasil belajar berkaitan dengan kualifikasi akademik yang telah diperoleh, dan pelatihan-pelatihan atau pendidikan dan latihan yang pernah diikuti, serta  prestasi akademik yang dicapai.
Persyaratan Guru yang bisa mengajukan Portofolio PPKHB apabila : Terdaftar sebagai peserta Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan pada suatu program studi/jurusan. Sudah berstatus sebagai Guru baik PNS atau bukan PNS dan belum memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV. Memiliki masa kerja minimal dua tahun secara terus menerus dan tercatat sebagai Guru Tetap Yayasan ( GTY ) bagi Guru Yayasan pada satuan pendidikan yang memiliki izin dari pemerintah, pemerintah daerah, atau penyelenggara pendidikan yang telah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerjasama. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( NUPTK ) atau sedang dalam proses pengajuan NUPTK. Dengan model PPKHB maka Guru bisa melanjutkan studi karena tuntutan Undang-Undang sekaligus juga tidak meninggalkan tugasnya sebagai Guru. Pelaksana PPKHB ini oleh Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( LPTK ) yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.




Semoga Bermanfaat !




Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :

1 komentar: