Sertifikasi Guru Diberikan Sesuai Prestasi

                                       Sertifikasi Guru Diberikan Sesuai Prestasi

Sertifikasi Guru diberikan sesuai Prestasi, memang seharusnya demikian, sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di luncurkan pada 30 Desember 2005, hingga saat ini menjelang 10 tahun diberlakukannya Undang-Undang tersebut tanggal 30 Desember 2015, penilaian profesi Guru dikatakan belum dilaksanakan dengan benar. Karena amanat Undang-Undang adalah tunjangan profesi diberikan pada guru yang profesional. Besaran tunjangan profesi satu kali gaji pokok guru, sehingga nominal penerimaan tunjangan tidak sama antara Guru satu dengan lainnya, karena perbedaan masa kerja pangkat dan golongan. Sampai saat ini penerima tunjangan masih sama sebesar satu kali pokok gaji, dan belum mengukur profesionalitas Guru penerima tunjangan. Mestinya tunjangan diberikan sesuai dengan capaian kinerja dan prestasi masing-masing Guru. Bagi Guru Swasta atau Guru Tetap Yayasan ( GTY ) yang bekerja di Yayasan Pendidikan Swasta saat ini sebagian besar menerima Rp 1,5 juta perbulan ( baca : satu setengah juta rupiah ), kecuali yang sudah inpasing, namun jumlahnya sangat terbatas, karena proses inpasing juga tidak mudah. Sebagian besar Guru di Yayasan belum bisa menyesuaikan tunjangan profesinya sesuai masa kerja yang dimiliki. Namun demikian mereka sangat bersyukur dengan pemberian Tunjangan Profesi Guru ini, karena kemampuan Yayasan yang tidak sama dalam menggaji Guru atau pegawainya, sehingga membantu meringankan  Yayasan dalam menyejahterakan pegawainya. Rasa syukur juga karena banyak Guru sampai saat ini belum pernah menerima tunjangan profesi. 

Guru Belum Tersertifikasi


Hingga batas akhir amanat Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatakan bahwa selambat-lambatnya 10 tahun setelah diundangkan tanggal 30 Desember 2005 yaitu mulai 1 Januari 2016 semua Guru harus sudah S1 dan sudah memiliki sertifikat pendidik. Sepertinya belum dapat terselesaikan secara menyeluruh, karena kuota sertifikasi  2015 juga menurun, dibanding tahun sebelumnya. Diberitakan hingga tahun 2015 masih sekitar 45% Guru di seluruh Indonesia yang belum menerima sertifikasi ( SM, 19 Juni 2015 hal. 9 ). DR Sulistyo Ketua PB PGRI menyampaikan bahwa kuota sertifikasi tahun ini turun 50.000 dibanding tahun sebelumnya antara 200.000 - 250.000 Guru. Informasi penurunan ini karena ketidaktersediaanya anggaran, dan di APBN juga tidak di anggarkan, kata Sulistyo. Mestinya karena banyaknya Guru yang belum tersertifikasi, logikanya anggaran ditambah supaya cepat selesai, bukan dikurangi, katanya.  Pasal 82 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2005 mengatakan bahwa Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat   pendidik   seperti dimaksud  pada   Undang-Undang  Guru dan Dosen  ini,    wajib   memenuhi   kualifikasi  akademik  dan memiliki sertifikat  pendidik  paling  lama  10  (sepuluh )  tahun  sejak berlakunya Undang-Undang ini yaitu tanggal 30 Desember 2015. Sehingga mulai 1 Januari 2016 semua Guru harus S1 belum bisa terpenuhi. Kondisi riel di lapangan masih banyak Guru yang belum bisa memenuhi amanat tersebut, yang konon dianggap tidak layak mengajar alias dikantorkan sebagai tenaga fungsional umum. Masalah pelaksanaannya nanti seperti apa,  kita tunggu saja kebijakan pemerintah. Pasti pemerintah punya solusi yang terbaik sehingga tidak merugikan aparatnya.

Prestasi dan Hasil Kinerja


Bapak Tagor Alamsyah sebagai Pelaksana Harian Kepala Subdirektorat Program Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas, mengatakan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menyusun ulang skema pemberian Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan yang  diberikan selambat-lambatnya dua belas bulan sejak disyahkan Undang-Undang ini, sehingga mulai 1 Januari 2006 TPG diberikan secara merata, akan dihitung kembali secara profesional dengan mempertimbangkan prestasi dan kinerja yang telah dicapai oleh Guru. Memang selama ini pemerintah belum menjalankan amanat Undang-Undang dengan benar, karena keterbatasan infrastruktur yang belum memadai, dan saat ini sedang disiapkan, katanya.
Mudah-mudahan penghitungan ulang penerima sertifikasi ini tidak menghilangkan  sertifikasi Guru bagi yang sudah menerimanya. Karena sertifikasi adalah bentuk pemberian kesejahteraan bagi Guru Indonesia, yang pada masa lalu sangat menderita, sehingga banyak Guru saat itu yang nyambi ngojek. Penulis pernah mengalami pahitnya  menjadi Guru pada waktu itu, banyak yang berharap bahwa saat ini mestinya guru tidak miskin
 
Sertifikasi sebagai Penghargaan

Selanjutnya Bapak Tagor mengatakan bahwa instrumen pencapaian Guru Profesional ini bisa dilihat dari jumlah ideal Guru, pembinaan karir dan penghargaan serta perlindungan yang diberikan. Jumlah ideal guru dapat dihitung melalui beban kerja minimal 24 jam perminggu dan ijazahnya linier sesuai dengan tugas mengajarnya atau sertifikasinya. Guru penerima sertifikasi memang harus memenuhi kualifikasi akademik, memiliki kompetensi dan jenjang karir. Karena tunjangan profesi adalah bentuk penghargaan dan perlindungan karena prestasi, selain itu juga Guru mendapat maslahat tambahan dan perlindungan hukum. Sehingga bentuk pemberian Sertifikasi Guru   adalah  penghargaan bukan hak.

Pengukuran Kompetensi

Pengukuran kompetensi Guru dapat dilihat melalui Penilaian Kinerja Guru ( PKG ), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ( PKB ), serta Uji Kompetensi Guru ( UKG ). Diawal tahun Guru akan disiapkan untuk melakukan tahap Uji Kompetensi Guru melalui UKG, bila nilai Uji Kompetensi Guru kurang maka Guru harus masuk ke PKB, baru diukur kembali. Jika nilainya meningkat pemerintah akan memberikan penghargaan dengan kenaikan jenjang karir, tetapi bila nilainya kurang, maka Guru harus menyisihkan sebagian Tunjangan Profesi yang diterimanya untuk melakukan peningkatan kompetensi.  Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru akan dilakukan secara berjenjang, pertama untuk Golongan IIIa-IIIb untuk PKB Guru Pertama, yang fokus pada pengembangan diri. Golongan IIIc-IIId  untuk PKG Guru Muda yang fokus pada pengembangan siswa, serta PKB Guru Madya Golongan IV a-IV c fokus pada pengembangan sekolah, dan PKB Guru Utama untuk Golongan IV d-IVe yang fokus pada pengembangan profesi. Dengan pengukuran ini maka Tunjangan Profesi Guru bukan lagi hak melainkan kewajiban Guru yang harus dilaksanakan, maksudnya bahwa Tunjangan Profesi diberikan pada Guru karena Guru mampu mengembangkan kompetensi diri. Lalu bila tidak mampu maka tunjangan akan dihentikan. Lalu bagaimana, tunggu saja ? Baca Pola Sertifikasi Guru Tahun 2015.

Kesulitan Membuat Karya Ilmiah 

Sebagian besar Guru menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit adalah dalam menyusun karya ilmiah atau karya inovatif. Harapan pemerintah lewat Bapak Tagor ini bisa dilakukan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau Kelompok Kerja Guru. Wadah ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi Guru, dengan cara “samirun” maksudnya sami-sami urun yaitu Guru bersama-sama mendatangkan nara sumber yang bisa membantu mereka untuk menyusun karya ilmiah biayanya ditanggung bersama dengan cara iuran atau urunan. Prof. DR. Sulistiyo, M.Pd. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia pernah mengatakan “ sangat prihatin dan nggreges “ karena pernyataan Pejabat di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendikan dan Kebudayaan, yang menyatakan bahwa guru wajib meneliti dan menulis karya ilmiah. Pasti akan semakin banyak guru stres, katanya.  Kebijakan ini menurut Ketua Umum PB PGRI harus dikoreksi, diluruskan dan diperbaiki, karena saat ini lebih dari 800.000 orang Guru dan Pengawas tidak dapat naik pangkat karena kewajiban itu. Sehingga banyak Guru dan Pengawas Sekolah yang harus berhenti di Pangkat Pembina IVA. Dengan demikian maka Pengawas Sekolah bisa dibebaskan dari Jabatan Pengawas karena terganjal tidak bisa membuat karya ilmiah. Sebetulnya bukan tidak bisa, tetapi tidak sempat menulis karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, itu hanya alasan, katanya.

PGRI Mendukung Profesionalitas Guru

Organisasi Guru terbesar di Indonesia pasti sangat mendukung upaya pemerintah untuk mengkatkan profesionalitas Guru. Menulis penelitian karya ilmiah merupakan kewajiban dalam rangka memenuhi angka kredit Guru untuk naik pangkat dari Golongan IVA ke IV B, yang sangat menyengsarakan Guru.  Bila tidak bisa melakukannya tidak dapat naik pangkat dan Tunjangan Profesi Guru yang telah diterimanya terancam putus, kata DR. Sulistyo,  merupakan kebijakan yang keliru, yang bisa berdampak pada gagalnya tugas utama Guru. Semua sudah mengetahui bahwa Guru dan Dosen adalah Pendidik, namun tugas Guru tidak sama dengan tugas Dosen

                                                                                      Prof. DR. Sulistyo Ketua Umum PB PGRI
Tugas utama Guru adalah  pendidik   profesional   dengan   tugas   utama mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih, menilai,  dan  mengevaluasi peserta  didik  pada  pendidikan anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar, dan pendidikan menengah   ( Pasal 1 ayat 1 UUGD ). Peran Guru  yang utama adalah sebagai pendidik dan pengajar bukan peneliti atau ilmuwan, demikian kata DR. Sulistyo. Bila sertifikasi belum cair atau diberhentikan, barangkali ini bisa menjadi solusinya, klik di sini

Bantu aku mengerjakan survey di sini

Semoga Bermanfaat !

Sumber : kemdikbud.go.id, UU No 14 Th 20015, Pengalaman Pribadi

Tag : tunjangan sertifikasi guru, tunjangan prestasi guru,sertifikasi guru, tunjangan guru


Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :