Biaya Sertifikasi Guru Mahal

Biaya Sertifikasi Guru Mahal


Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di amanatkan bahwa sepuluh tahun sejak diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005, sertifikasi guru harus sudah tuntas. Sehingga mulai 1 Januari 2016 tepat sepuluh tahun UUGD maka sudah tidak ada lagi Guru yang belum tersertifikasi, termasuk Guru yang belum lulus Strata 1. Namun kenyataannya masih cukup banyak Guru yang sampai saat ini belum tersertifikasi karena belum lulus S1. Aturannya Guru yang diangkat pemerintah, yayasan pendidikan maupun diangkat oleh sekolah, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen harus memenuhi persyaratan yaitu memenuhi kulifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 dan memiliki Sertifikasi Pendidik.
Mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen maka pemerintah berkewajiban untuk menyertifikasikan Guru dalam Jabatan yaitu Guru yang diangkat sebelum terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Guru dan Dosen yang diangkat sampai tahun 2005. Bila sampai akhir tahun 2015 masih ada Guru yang belum tersertifikasi yang diangkat sampai tahun 2005, maka masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun Guru yang diangkat setelah terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen, atau yang diangkat mulai tahu 2006, maka biaya sertifikasi sudah bukan tanggungan pemerintah artinya mereka harus menangung biaya PPG secara mandiri.

Biaya Mandiri dan Mahal

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa bekerjasama dengan Dirjen Dikti untuk melaksanakan pendidikan dan latihan profesi guru / Pendidikan Profesi Guru bagi Guru yang diangkat mulai tahun 2006. Namun Guru yang diangkat sejak tahun 2006 Pendidikan Profesi Guru / PPG harus dengan biaya mandiri, artinya pemerintah tidak lagi membiayai Pelatihan Profesi Guru dan Guru harus mengeluarkan biaya sendiri yang jumlahnya diperkirakan cukup besar yaitu mencapai Rp 15.000.000 (baca: lima belas juta rupiah). biaya ini dianggap mahal dan memberatkan oleh Para Guru peserta PPG. Karena sebagian besar Guru ini adalah Guru sekolah swasta dengan gaji yang sangat terbatas sesuai dengan kemampuan Yayasan. atau karena Guru Yayasan atau Guru di sekolah swasta dengan gaji yang sangat minim. Mereka terlalu berat bila harus membiayai PPG dengan kisaran nominal 15 juta rupiah.

Diperlukan Subsidi Pemerintah

Ikatan Profesi Guru Indonesai menyampaikan pada pemerintah bahwa mestinya Guru dipelakukan sama, karena kembali biaya sertifikasi dibiayai oleh pemerintah, dan saat ini justru sebagian besar Guru swasta yang penghasilannya kecil justru tidak lagi didanai oleh pemerintah. Bahkan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia ibu Retno Listyarti mengatakan bahwa berat bagi para Guru untuk membiayai dan menanggung biaya sertifikasi Guru. Dia meminta seharusnya pemerintah memberikan bantuan biaya sertifikasi setidaknya mencapai 50% dari total biaya yang dibutuhkan. dan bagi Guru yang sudah menjelang pensiun tetapi belum S1 mestinya langsung diberikan sertifikasi sebagai penghargaan dan mereka bila harus kuliah membutuhkan waktu dan sudah tidak efektif lagi karena usia sudah menjelang pensiun, katakan sudah tua (bahasa Jawa: sepuh).

Butuh ruang Kepada LPTK

Rektor Universitar Negeri Makasar Prof. DR Arismunandar, M.Pd. menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan ruang yang lebih besar kepada Perguruan Tinggi yang berstatus LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) untuk mencetak lulusan PPG. Pengangkatan Guru harus menyaratkan sertifikat PPG, maksudnya Guru yang diangkat oleh pemerintah harus sudah memiliki sertifikat pendidikan Profesi Guru, termasuk yang dijabarkan melalui pendidikan Guru terluar, terdepan dan tertinggal. Selama diua masalah tersebut tidak dilaksanakan maka terbengkelainya sertifikasi Guru tidak pernah akan tuntas, katanya. Selama ini lulusan PPG yang dicetak oleh LPTK hanya 30.000 orang guru sedangkan kebutuhan mencapau 60.000 orang guru. Sehingga sampai awal tahun 2016 ini masih tersisa sekitar 1,2 juta guru yang belum tersertifikasi, dari jumlah guru sekitar 2,1 juta guru TK / SD sampai SMA / SMK di seluruh Indonesia.

Pengangkatan Guru Mulai 2016

Bila ada pengangkatan guru diharapkan mulai tahun 2016 maka Guru yang baru diangkat harus sudah memiliki Sertifikat Pendidika. Namun bila biaya tetap mempertimbangkan bagaimana mungkin mereka memikili sertifikat pendidik karena Guru yang ada di sekolah negeri yang disebut guru Honorer dan Guru Wiyata Bati tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan Profesi Guru secara mandiri, mereka rata-rata hanya diberi honor kisaran Rp 200.000 - Rp 400.000 .

Semoga tetap Sabar!

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :