Presiden Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Presiden Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mengumumkan langsung pencabutan Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Kepala Daerah yang bermasalah di Istana Presiden Senin sore 13 Juni 2016. Sebelum pencabutan atau pembatalan, istana telah melakukan telaah secara mendalam tentang Perda dan Peraturan Kepala Daerah tersebut. Kebijakan pencabutan dan pembatalan ini sesuai dengan semangat pemerintah untuk membuat percepatan pembangunan di bidang perekonomian. Perda yang dibatalkan ini memenuhi unsur menghambat proses perizinan dalam berinvestasi, memperpanjang proses jalur birokrasi dan juga karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan diterbitkan perda tersebut maka kebijakan pemerintah pusat tidak dapat berjalan dengan baik di daerah. Yang dibatalkan bukan hanya perda yang bertentangan dengan daya dukung ekonomi dan investasi saja, akan tetapi juga perda yang terkait dengan intoleransi. Presiden mengharapkan bahwa Indonesia yang penuh kemajemukan tetap harus dipertahankan, karena perda tidak bisa bertentangan dengan kebhinekaan dan persatuan. Kita sudah sepakat bahwa negara ini dibangun dengan berlatar belakang suku, ras agama dan budaya yang berbeda. Perbedaan ini akan menjadi indah bila ada kebersamaan yang saling menghargai satu dengan yang lain. 

Radar Banyumas mengabarkan bahwa perhatian warga masyarakat tertuju pada razia warung makan oleh Satpol PP di Serang Banten, yang membuka warung pada siang hari di bulan Ramadhan. Pihak Satpol PP mengatakan bahwa dia melaksanakan Perda. Razia ini mendapat banyak kecaman dari masyarakat karena dipublikasikan mewat media elektronik dan di lihat masyarakat. Satpol PP melaksanakan tugas karena adanya Surat Edaran Walikota Serang Nomor 451.13 / 556-Kesra / 2016 tentang Imbauan Bersama Menyambut Bulan Suci Ramadhan, ddalam edaran disebutkan ada larangan buka rumah makan sebelum pukul 16.00.

Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahyo Kumolo menanggapi tentang kejadian ini, bahwa edaran atau perda yang tidak mempertimbangkan semangat toleransi, sehingga menteri akan menindaklanjuti dengan mengirim Surat Kepada Pimpinan Daerah agar Pimpinan Daerah lebih cermat dan sensitif, terutama pada Perda yang bernuansa mengganggu kemajemukan bangsa. 

Pramono Anung sebagai Menteri Sekretaris Kabinet juga meminta kepada Pimpinan Daerah agar perda yang sudah dibatalkan oleh Presiden untuk tidak dihidupkan kembali. Barangkali yang dimaksud dengan dimodifikasi tapi rohnya tetap sama.

Semoga Bermanfaat!

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :