Rasionalisasi PNS, Ditanggapi Beragam

Rasionalisasi PNS, ditanggapi Beragam

Informasi tentang rasionalisasi bagi PNS sudah didengar, dibaca lewat runing teks di media televisi dan sudah ditanggapi berbagai macam oleh para PNS itu sendiri. Banyak yang mengharapkan rasionalisasi ini membuat tambah sejahtera karena berharap mendapatkan pesangon yang banyak sehingga dapat menjadikan modal usaha di masa yang akan depan . Namun juga banyak yang cemas, karena kehilangan pekerjaan, sedangkan anak belum tuntas dalam menyelesaikan pendidikan, cicilan rumah belum lunas dan masih banyak tanggapan dari para PNS terutama yang berpendidikan SD, SMP sampai SMA / SMK yang akan terkena rasionalisasi. Yang pasti info tentang rasionalisasi ini membuat PNS yang masih aktif, maupun yang menjelang pensiun mulai merasa cemas. Sementara para PNS ada yang mengatakan bahwa selama ini pembangunan dan pengawasan pada Pegawai Negeri Sipil agak lemah namun tiba-tiba ada informasi bahwa Pegawai Negeri Sipil yang pendidikan hanya setingkat SD-SMA akan dipensiun dini, yang berkinerja buruk dan tidak memiliki kompetensi akan menjadi sasaran rasionalisasi . Bagi PNS sendiri tidak mengerti yang kinerja buruk dan berkompetensi rendah. Sungguhpuan yang menjadi sasaran rasionalisasi yang berijazah SD-SMA, namun dikatakan tidak semua yang berijazah SMA terkena rasionalisasi, bila mereka berkinerja baik dan sangat dibutuhkan dalam instansinya.

Bagi PNS yang akan dipensiun dini ini ada yang berharap banyak mendapat pesangon yang layak sehingga dapat sebagai modal usaha, bagi yang dapat berwirausaha, namun bagi yang tidak siap maka pensiun dini akan menjadi malapetaka. Pesangon yang akan diterimakan, syaratnya bekerja minimal sudah mengabdi 10 (sepuluh) tahun, dan dihitung sampai Batas Usia Pensiun (BUP) kantor yang bersangkutan yaitu usia 58 tahun.

Simak Video berikut ini 


Sumber youtube
Pengertian rasionalisasi menurut KBBI adalah proses, cara perbuatan menjadikan rasional; proses, cara perbuatan merasionalkan (sesuatu yang mungkin semula tidak rasional); proses, cara perbuatan yang rasional (menurut rasio); perbuatan diperusahaan dengan menghemat tenaga kerja dan biaya serta mempertinggi produksi; perbaikan rasio antara berbagai komponen di perusahaan sehingga perusahaan menjadi sehat. rasio adalah perbandingan antara spek kegiatan yang dapat dinyatakan dalam angka.

Bahasa sederhananya adalah pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah pegawainya (PNS) karena jumlah yang ada saat ini diangap tidak rasional karena terlalu banyak dibanding dengan jumlah penduduk, sehingga PNS yang dianggap tidak produktif akan dipangkas dengan cara pengurangan tenaga kerja (PNS) sehingga jumlah PNS- nya menjadi rasional.
Pemangkasan jumlah PNS sebagai sebuah kebijakan ini diawali dengan analisis jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Sehingga setelah dihitung dengan membandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan total populasi masyarakat, ditemukan angka 1,77%. Sementara pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi menyampaikan rasio yang ideal dibanding jumlah populasi masyarakat adalah 1,5%. Temuan angka inilah yang menjadikan dasar pengambilan kebijakan karena jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia saat ini berjumlah kisaran 4,5 juta orang dinilai terlalu banyak. Selain itu juga kelebihan Pegawai Negeri Sipil menjadi beban anggaran dalam APBN untuk belanja pegawai, karena menyentuh angka 16% dari APBN.

Regulasi Rasionalisasi

Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sedang mematangkan rencana peraturan tersebut, rencana regulasi tentang pemangkasan jumalh Pegawai Negeri Sipil sedang digodog pehak kementerian dan menurut rencana akan selesai setelah lembaran tahun ini.
Bapak Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan informasi Publik Kemenpan-RB menyampaikan bahwa Regulasi Pemangkasan jumlah Pegawai Negeri Sipil akan diatur dalam Peraturan Menteri. Direncanakan pada Juli 2016 Aturan Teknis perampingan Pegawai Negeri Sipil ini sudah bisa disosialisasikan kepada PNS di seluruh Indonesia, dan terget pemangkasan PNS akan dimulai pada Maret 2017, sampai empat tahun kedepan yaitu tahun 2019. Disampaikan juga bahwa pemangkasan PNS tidak mencapai satu juta orang (1 juta), karena secara alami pengurangan pegawai tetap berjalan melalui pegawai yang pensiun, namun karena pemerintah memiliki target bahwa tahun 2019 pegawai Negeri Sipil berjumlah 3,5 juta orang, maka harus ada kebijakan rasionalisasi. yang dirasionalisasi katanya PNS yang bekerja buruk dan itu yang terbanyak pada PNS Jabatan Fungsional umum, yang berjumlah 47% dari total PNS di Indonesia. Demikian penjelasan Bapak Bima Haria Wibisana Kepala BKN dalam Rakornas Kepegawaian BKN Kamis, 26 Mei 2016 lalu yang dilansir jpnn.com.

Semoga Bermanfaat!


Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :