Sejarah Kurikulum di Indonesia

Sejarah Kurikulum di Indonesia



Sejarah Kurikulum di Indonesia, sejak Indonesia merdeka tahun 1945, kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan, sejalan dengan perkembangan zaman. Ada suatu anggapan di masyarakat bila ganti Menteri akan ganti kurikulum. Anggapan itu bisa benar dan bisa juga tidak. Perubahan Kurikulum adalah suatu yang wajar, karena zaman terus berkembang sehingga tuntutan pendidikan juga berubah sesuai dengan tingkat kemajuan ilmu dan teknologi. Selain itu bisa juga terjadi karena perubahan sistem politik di Indonesia, bisa juga karena pengaruh budaya maupun tuntutan perkembangan ekonomi di era globalisasi. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi kurikulum adalah suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Karena itu kurikulum harus selalu diperbaharui atau disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, yang pasti terjadi sebagai akibat kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi. Satu yang tidak bisa berubah dalam perubahan kurikulum di Indonesia, yaitu harus tetap berdasarkan landasan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Perubahan kurikulum memang harus dilakukan karena kurikulum itu sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka harus selalu menyesuaikan dengan perubahan masyarakat yang terus terjadi, karena tidak ada satu-pun kurikulum yang berlaku abadi.

1. Kurikulum 1947

Merupakan kurikulum pertama kali di Indonesia setelah 3 tahun kemerdekaan, saat itu disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 lebih populer dengan sebutan Leer Plan / Rencana Pelajaran. Karena pengaruh Belanda masih sangat kuat saat itu, dan kurikulum ini melanjutkan kurikulum yang pernah digunakan bangsa Belanda, situasi politik saat itu sangat kuat dalam masa transisi merebut kemerdekaan Indonesia. Karena situasi politik terus bergejolak maka Kurikulum 1947 ini baru disahkan pada tahun 1950. Sehingga ada yang menyebutkan Kurikulum 1950. Kita bersyukur walaupun pengaruh Belanda masih sangat kuat, namun dasar kurikulum sudah disepakati dan disahkan yaitu Pancasila.

Kurikulum tersebut masih sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pelajaran serta garis-garis besar pengajaran. Yang diutamakan dalam isi kurikulum saat itu adalah tuntutan pendidikan karakter atau perilaku, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pendidikan olah pikir belum mendapat prioritas karena tuntutan masyarakat adalah perubahan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang perhatian pada kesenian dan pendidikan jasmani. Pelajaran Bahasa Daerah hanya diberikan khusus bahasa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa Madura. Daftar mata pelajaran Sekolah Dasar saat itu yang disebut Sekolah Rakyat ada 16 pelajaran, meliputi: 1). Bahasa Indonesia, 2). Bahasa Daerah, 3). Berhitung, 4). Ilmu Hayat, 5). Ilmu Alam, 6). Ilmu Bumi, 7). Sejarah, 8). Menggambar, 9). Menulis, 10). Seni Suara, 11). Pekerjaan Tangan, 12). Gerak Badan (Pendidikan Jasmani), 13). Ketrampilan keputerian, 14). Kebersihan dan Kesehatan, 15). Budi Pekerti, dan 16). Pendidikan Agama. Pendidikan Agama hanya diberikan di Kelas 4 - 6, namun sejak tahun 1951 Pendidikan Agama sudah diajarkan mulai Kelas 1. 

2. Kurikulum 1952

Kurikulum 1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947, nama yang lebih dikenal adalah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada Sistem Pendidikan Nasional, yang sangat menonjol perbedaannya atau fitur khusus kurikulum ini yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi materi pelajaran, dan harus dihubungkan dengan kehidupan keseharian siswa. Itulah perbedaannya dan semuanya diuraikan secara rinci, sehingga disebut Rencana Pelajaran Terurai. Silabus disusun dengan sangat jelas dan rinci. Siswa yang tidak bisa melanjutkan ke SMP ditampung di Kelas Masyarakat, yang saat ini disebut Kejar Paket, dengan diajarkan keterampilan bertani, pertukangan sejenis life skill dan lain-lain.

3. Kurikulum 1964 

Di penghujung kekuasaan Presiden Soekarno, kurikulum mengalami penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, karena tuntutan zaman yang terus berubah sesuai dengan dinamika masyarakat. Kurikulum 1964 ini dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini mengedepankan ajaran Ki Hadjar Dewantara yaitu cipta, rasa dan karsa. Sehingga Kurikulum 1964 ini berbasis pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya dan moral, yang disebut Pancawardhana, nama ini merupakan usulan Presiden Soekarno. Sehingga ada lima kelompok mata pelajaran dalam Kurikulum 1964 yaitu, 1). Pendidikan Moral, 2). Pendidikan Kecerdasan, meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung dan Pengetahuan Alam, 3). Pendidikan rasa / emosional / artistik / kesenian, 4). Pendidikan Keprigelan / Ketrampilan, dan 5). Pendidikan Jasmani / Olahraga dan Kesehatan. Pendidikan yang bersifat dasar masih sangat sederhana yaitu menekankan pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat praktis, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dari isi materi pelajaran, pemerintah sudah mulai menekankan aspek akademik bagi siswa sekolah dasar, selain itu juga daya cipta, kreatifitas dan inovasi. 

4. Kurikulum 1968  

Setiap pergantian kurikulum pada hakekatnya merupakan penyempurnaan dan pembaharuan dari kurikulum yang berlaku sebelumnya. Perubahan bisa terjadi karena menyesuaikan struktur, isi atau menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Perubahan ini terjadi setelah lahirnya Orde Baru, sehingga tatanan pemerintahan supaya kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen segera terwujud. Dampaknya antara lain bahwa isi kurikulum menuntut adanya pembinaan jiwa Pancasila bagi masyarakat Indonesia melalui dunia pendidikan. Selain itu tuntutan pengetahuan dasar dan tuntutan agar memiliki kecakapan khusus. Sehingga Kurikulum 1968 memiliki arah dan tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat, sehat jasmani dan mempertinggi kecerdasan, memiliki ketrampilan serta bermoral, berbudi pekerti luhur, serta melakukan keyakinan sesuai dengan agamanya. Kurikulum ini sangat dipengaruhi situasi politik, dengan jatuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru, untuk kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen di bawah pemerintah Presiden Soeharto.

5. Kurikulum 1975 

Perubahan kurikulum menjadi Kurikulum 1975 terjadi saat Menteri Pendidikan waktu itu DR. Syarif Thayeb, kurikulum ini sangat menekankan pada aspek tujuan, semua materi berorientasi pada tujuan, dengan maksud agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan yang harus dikuasai siswa, yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum (TIU), dan tujuan instruksional khusus (TIK). Kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh konsep MBO (managemen by objektive) yang sedang terkenal saat itu. Rencana Pelajaran dikenal dengan SP atau Satuan Pelajaran dengan TIU dan TIK-nya, TIK merupakan penjabaran TIU yaitu Tujuan Instruksional Umum. Materi kurikulum 1975 sangat banyak, sehingga guru terkesan hanya mengejar materi saja, takut materi tidak selesai dan tidak memenuhi target. Guru di buat sangat sibuk dengan menyusun SP yang berorientasi pada tujuan dalam setiap pertemuan melalui tujuan yang operasional. 

Pada awal era Orde Baru, pemerintah Soeharto mengangkat hampir 20 ribu Guru baru terutama Guru Kelas SD dan Guru Pendidikan Jasmani, selain itu pemerintah membangun ribuan gedung sekolah baru melalui proyek instruksi presiden, sehingga saat itu ada sebutan Guru dan Sekolah Inpres, yang sekarang menjadi Guru PNS dan sekolah negeri. Sehingga dengan penuh semangat para Guru baru dalam melaksanakan tugasnya. Tuntutan tugas para Guru dalam menyusun Rencana Pengajaran berupa SP terasa sangat berat, namun tetap harus dibuat, karena ada anggapan bahwa guru mengajar tapi tidak membuat Rencana Pengajaran atau SP, dianggap tidak melaksanakan tugasnya. Sehingga banyak Guru yang hanya mengejar administrasi tetapi melupakan tugas tatap muka. Kurikulum ini banyak mendapat kritik dari berbagai pihak, namun demikian pemerintah sudah melakukan banyak perubahan dalam kurikulum 1975 ini, antara lain dengan lahirnya matematika modern yang resmi diterapkan di sekolah. Khususnya di Sekolah Dasar mendapat buku paket untuk 5 mata pelajaran dengan jumlah yang cukup, yaitu buku ajar untuk siswa berupa buku pelajaran Matematika, buku pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial. Namun untuk pelajaran di luar 5 pelajaran tersebut ada yang tidak memiliki buku ajar dan pegangan guru, bahkan sampai Kurikulum 1975 di revisi, ada buku ajar yang tak pernah ada.

6. Kurikulum 1984 

Kurikulum baru muncul sebagai penyempurnaan dan revisi kurikulum sebelumnya, ini terjadi karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum ini masih menekankan tujuan dengan pendekatan proses. Dalam kurikulum ini lahir istilah baru yaitu CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau Student Active Learning (SAL), yaitu pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif baik secara fisik, mental, emosional dan bahkan intektual agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara maksimal. Tokoh dibalik lahirnya kurikulum 1984 adalah Rektor IKIP Jakarta, sekarang Universitas Negeri Jakarta yaitu Prof. DR. Conny R. Semiawan, yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 1980-1986. Sebelum diluncurkan CBSA telah diuji coba di sekolah pelatihan, baru di laksanakan secara nasional. Banyak reaksi antara Guru saat itu, adalah wajar karena sesuatu masih baru pasti ada pro dan kontra. Yang terjadi memang dengan CBSA diharapkan siswa menjadi aktif untuk belajar menemukan sendiri dalam diskusi kelompok yang hidup. Justru dimaknai sebagai pembelajaran yang gaduh, karena siswanya banyak. Konsep yang bagus tapi dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan. Apanya yang salah? Barangkali karena Guru belum siap berubah, guru belum bisa menerima perubahan. Kurikulum ini memang sudah cukup maju dengan mengenalkan pendidikan teknologi komputer meskipun baru untuk sekolah menengah.

Alasan pemerintah untuk merevisi kurikulum antara lain karena adanya kesenjangan yang terjadi, baik perbedaan tingkat kemajuan pendidikan antar daerah dalam layanan teknologi modern yang tetap tak bisa dihindarkan, belum adanya kesesuaian program kurikulum dengan tuntutan yang terjadi di lapangan. Pada Kurikulum 1975 ada 3 jurusan di SMA yaitu IPA, IPS dan Bahasa.
Dalam  Kurikulum 1984 penjurusan di SMA diubah menjadi Program A dan B. Program A1 yaitu konsentrasi pada Fisika, A2 pada Biologi, dan A3 pada bidang Ekonomi serta A4 pada Bahasa dan Budaya. Sedangkan pada Program B diarahkan pada bidang ketrampilan dan kejuruan dengan harapan, langsung siap kerja bila harus terjun ke masyarakat. Namun dalam perjalanan waktu Program B ini membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak sehingga dengan alasan ketiadaan dana, Program B ini untuk sementara ditiadakan, sampai kapan.?

7. Kurikulum 1994  

Kurikulum ini lahir setelah disyahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memengaruhi sistem pendidikan yang berlaku sehingga ada akibat yang timbul yaitu perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran, dari sistem semester (6 bulanan) menjadi sistem caturwulan (4 bulanan), dalam satu tahun pelajaran ada 3 caturwulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan pada materi pelajaran yang padat. Dalam perjalanan waktu siswa Indonesia selalu ketinggalan bila mengikuti kegiatan tingkat dunia, olimpiade matematika misalnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendidikan kita belum mampu membekali siswa untuk memecahkan suatu masalah. Siswa belum mampu memecahkan problem yang dihadapi. Banyak kritik yang disampaikan bahwa lulusan pendidikan kita belum siap menghadapi tantangan kehidupan. Lahirnya kurikulum 1984 ini dikandung maksud untuk mengantisipasi agar lulusan anak-anak kita mampu mengatasi masalah kehidupan yang dihadapi. Oleh karena itu materi kurikulum sudah di desain sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa.

Fitur yang dominan dalam Kurikulum 1994 adalah:
a. Perubahan waktu studi dari satuan semester ke caturwulan.
b. Berorientasi pada materi pelajaran.
c. Pelajaran dimulai dari yang mudah ke yang sulit, dari yang nyata ke yang abstrak.
d. Kurikulum 1994 sebagai kurikulum inti yang berlaku secara nasional, daerah diberi kebebasan untuk
    mengembangkan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan daerah.
e. Pelaksanaan ditekankan untuk melibatkan Cara Siswa Belajar Aktif.
f. Materi pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikhologi anak didik.

Namun demikian Kurikulum 1994 ini memiliki kelemahan antara lain:
a. Beban siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan materi.
b. Materi kadang tidak relevan dengan kondisi kehidupan sehari-hari.

Dengan berbagai masalah yang dihadapi siswa dan Lembaga Pendidikan termasuk Guru, apalagi  setelah jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, muncul suplemen Kurikulum 1999 sebagai konsekuensi logis berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tertanggal 4 Mei 1999. Perubahan ini sangat cepat sebagai akibat lahirnya Masa Reformasi tanggal 21 Mei 1998.

8. Kurikulum 2004 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, terjadilah perubahan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga terjadi penyesuaian dan perubahan kurikulum. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan seperti kurikulum sebelumnya, dan lebih dikenal dengan kurikulum KBK 2004, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi. Perubahan ini juga akibat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan disahkannya Amandemen UUD 1945 pada perubahan ke-2 tanggal 8 Agustus 2000. Kurikulum KBK 2004 lahir karena tuntutan reformasi sebagai dampak otonomi daerah, di sana disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menetapkan standar materi pelajaran pokok, berkewenangan mengatur persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik, berkewenangan mengatur pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan penerimaan, perpindahan sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
Di sebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Sehingga Kurikulum 2004 tidak lagi mempertanyakan proses pembelajaran, karena semuanya diserahkan pada Guru yang memiliki kewenangan, dan kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran. Dalam kurikulum ini dikenal dengan istilah kompetensi, misalnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yaitu kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah lulus menempuh satuan pendidikan, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Standar Kompetensi adalah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dicapai setelah mempelajari suatu mata pelajaran.  

Kurikulum 2004 ini tetap berlaku dan dilaksanakan satuan pendidikan, tetapi tidak ada Surat Keputusan pelaksanaan, sehingga terkesan seperti coba-coba yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006 dengan kurikulum KTSP 2006.


9. Kurikulum KTSP 2006 

Kurikulum 2006 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, dikenal dengan sebutan kurikulum KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP dilandasi dengan terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP dilaksanakan pada tahun pelajaran 2006/2007 dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu: 1). Standar Isi, 2). Standar Proses, 3). Standar Kompetensi Lulusan, 4). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5). Standar Sarana dan Prasarana, 6). Standar Pengelolaan, 7). Standar Pembiayaan dan, 8). Standar Penilaian. KTSP sendiri merupakan bagian dari Standar Ini yang pengembangannya diserahkan kepada Satuan Pendidikan atau sekolah. Penyusunan KTSP sudah ada panduannya dari BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Penyusunan KTSP diserahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk membuat Surat Ketetapan atau SK pemberlakuan dengan mempertimbangkan Komite Sekolah dan TPK (Tim Pengembang Kurikulum) terdiri atas Kepala Sekolah dan Unsur Guru, Komite dan Pengawas Sekolah. Tujuan KTSP diserahkan ke sekolah dikandung maksud untuk memberdayakan sekolah melalui kemandirian, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dalam perencanaan pembelajaran, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, pengembangannya dilakukan oleh sekolah. Dengan berlakunya 8 Standar Nasional Pendidikan, maka perangkat akreditasi sekolah juga berubah karena menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan.

Komponen penting dalam KTSP yaitu:
1. Sekolah memiliki Visi dan Misi, yang merupakan pandangan atau visi ke depan yang bisa dicapai
    oleh sekolah dalam kurun waktu tertentu.
2. Misi sebagai penjabaran dari Visi.
3. Tujuan Satuan Pendidikan.
4. Kalender Pendidikan.

10. Kurikulum 2013 

Perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan pemerintah termasuk Kurikulum 2013 merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah kurikulum sebelumnya menjadi Kurikulum 2013, perubahan yang paling mendasar adalah pendidikan akan berbasis pengetahuan. Yang paling esensial dari kurikulum 2013 yang mulai diluncurkan pada tahun pelajaran 2013/2014 untuk Sekolah Dasar, pendekatan yang di gunakan semua berbasis science. Itu mulai diperkenalkan pada anak untuk bertanya dan observasi, sehingga tidak berorientasi pada hafalan-hafalan saja, jelas Mendikbud M. Nuh. Mendikbud mengatakan bahwa untuk pendekatan pembelajaran digunakan tematik integratif, jumlah pelajaran dikurangi dari 10 mata pelajaran menjadi 6 mata pelajaran, tetapi waktu pembelajaran ditambah sedikitnya 4 jam dalam 1 minggu. Mata pelajaran pelajaran dalam kurikulum 2013 adalah Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, Pendidikan Agama, Seni Budaya dan Pendidikan Jasmani. dengan pendekatan pembelajaran tematik integratif.
Kurikulum 2013 secara resmi dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2013/2014 untuk beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai uji coba, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Dan tahun 2014/2015 dilaksanakan untuk kelas 1, 2 dan 4, 5 dan seterusnya pada tahun 2015/2016 dilaksanakan secara komprehensif untuk kelas 1-6 Sekolah Dasar. Oleh karena itu pada tahun 2014 ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di tiap provinsi bertugas mendiklat Kurikulum 2013 untuk semua Guru di sekolah Dasar, karena tahun pelajaran 2014/2015 harus melaksanakan kurikulum 2013 untuk kelas 1, 2 dan 4 dan 5 secara bersamaan. Sepintas memang terkesan terburu-buru dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 ini, karena Petugas yang baru selesai diklat, langsung diperhadapkan untuk memerikan pendidikan dan pelatihan kepada para guru.


Sumber referensi Bahan Ajar dan sumber lain yang relevan

Tag : kurikulumsejarah kurikulumkurikulum 2013kurikulum KTSP

Pengalaman Pribadi sebagai Praktisi Pendidikan 



Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :