Sertifikasi Guru Akan Dihapus

Sertifikasi Guru Akan Dihapus


Sertifikasi Guru Akan Dihapus, sangat menarik judul berita ini yang membuat penasaran bagi Para Guru yang selama ini menikmati Tunjangan Profesi, selengkapnya ikuti info selanjutnya.  Dengan pengumuman penggantian menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II oleh Presiden Joko Widodo Rabu, 27 Juli 2016 minggu lalu. Salah satu posisi Menteri yang diganti adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang semula Bapak Anies Baswedan digantikan Bapak Muhadjir Effendy mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

Salah satu visi beliau adalah meniadakan atau menghapus Program Sertifikasi Guru, baik Guru Pegawai Negeri Sipil maupun guru non PNS. Memang saat ini masih ada Guru yang belum menikmati dana sertifikasi, sungguhpun mengajar sudah cukup lama, dan sudah memenuhi syarat mengajar. Selain itu juga banyak Guru non PNS di Sekolah Negeri dan non PNS di Yayasan Pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta, banyak yang belum pernah menerima tunjangan sertifikasi, dan hanya menjadi pendengar bila rekan kerjanya menerima tunjangan yang jumlahnya besar.

Sepintas memang Tunjangan Profesi Guru yang dikenal dengan TPG ini menyejahterakan para Guru, namun di lain pihak menjadikan tingkat konsumsi Guru meningkat, yang mestinya dana sertifikasi untuk meningkatkan profesionalitas, namun ada yang untuk peruntukan lain. Sehingga dana yang diterima tidak sebanding dengan nilai Uji Kompetensi Guru yang dilaksanakan setiap tahun. 

Bapak Menteri Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa Sertifikasi membuang-buang uang negara. Memang untuk memberikan Tunjangan Profesi  untuk  Guru dan Dosen membutuhkan dana yang sangat besar. Termasuk untuk  biaya Pelatihan Guru juga membutuhkan banyak biaya, karena itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berencana akan menghapuskan Tunjangan Sertifikasi Guru mulai tahun ini, yang dirancang Agustus 2016. Karena selama ini dianggap Biaya Sertifikasi Guru Mahal

Para Guru yang pernah menerima Tunjangan Profesi Guru juga menanyakan, mau diganti istilah tidak masalah yang pasti kesejahteraan Guru tidak diabaikan, dan konon kabarnya pemerintah akan mengganti dengan Program baru yang disebut Resonansi Finansial. Dengan pengertian semua yang berstatus Guru langsung mendapat tunjangan yang cukup, dan layak mestinya dengan syarat melampirkan bukti berupa Surat Keterangan bahwa ia benar-benar seorang Guru, dan tidak perlu melewati proses yang panjang melalui pelatihan, para Guru langsung mendapatkan Tunjangan Profesi. Bersyukur bila Guru non PNS baik di Sekolah Negeri maupn di Yayasan Pendidikan juga ikut menikmati tunjangan ini, itu yang selalu diimpikan sejak dulu. 

Apapun namanya kesejahteraan Guru harus diperhatikan dan tidak membeda-bedakan antara Guru PNS dan yang bukan PNS, sebab pada hakekatnya mereka berjuang untuk Mendidik Generasi Muda untuk Indonesia Hebat 

Semoga gagasan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini betul-betul terwujud yang menjadikan dambaan Guru selama ini. 

Selamat buat Bapak Mendikbud !

Sumber referensi : http://www.republikunews.com, pengamatan pribadi sebagai Praktisi Pendidikan.



Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :