Korupsi Sebagai Bukti Keserakahan

Korupsi Sebagai Bukti Keserakahan

Korupsi Sebagai Bukti Keserakahan sengaja ditulis karena amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu menyejahterakan seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.  Itu sudah dilakukan dengan berbagai daya dan upaya, baik berupa fasilitas sarana dan prasana umum yang dapat kita nikmati, antara lain prasarana jalan umum, penerangan jalan dan kelistrikan, fasilitas kesehatan, air minum dan kemudahan mendapatkan pendidikan serta yang lain. Yang pasti semakin hari kualitas hidup harus kita semakin baik, dibanding zaman dahulu.

Namun terkadang keuangan negara ada yang diambil hanya oleh segelintir orang yang justru sudah memiliki penghasilan yang sangat layak dan mendapatkan fasilitas negara karena mereka memiliki jabatan penting di pemerintahan baik sipil maupun militer. Dari beberapa informasi media yang kita dengar dan baca,  para  koruptor adalah kebanyakan oknum yang memiliki kedudukan yang mapan dan mempunyai banyak kesempatan, sehingga andaikan tidak korupsi-pun mereka sudah sangat cukup untuk hidup keseharian. Penghasilan mereka sudah sangat  layak dibanding dengan pegawai negeri sipil pada umumnya, apalagi bila dibandingkan dengan Guru WiyataBakti yang memiliki ijazah Sarjana dengan masa kerja ada yang 20 tahun ( baca dua puluh tahun ),  namun penghasilan mereka sangat tidak layak dan tidak manusiawi, karena mereka hanya dibayar kisaran Rp 250.000-Rp 400.000 dengan beberapa anggota keluarga.

Pengertian Korupsi dan Keserakahan

Korupsi menurut penjelasan KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain; penggunaan waktu dinas untuk kepentingan pribadi. Mengorupsi dijelaskan adalah  menyelewengkan atau menggelapkan ( uang dsb). Yang termasuk korupsi adalah gratifikasi, menurut KPK adalah  pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Kata keserakahan berasal dari kata serakah berasal dari kata Bahasa Jawa artinya selalu hendak memiliki lebih dari yang sudah  dimiliki; loba; tamak; rakus; meskipun sudah kaya, ia masih juga ingin  menguasai  harta lebih banyak lagi. 

Dalam perbincangan di Pos Ronda komentar yang muncul tentang korupsi, adalah bahwa pelaku korupsi disebut koruptor. Koruptor menurut perbincangan itu pelakunya kebanyakan orang yang memiliki kedudukan penting baik di pemerintahan, sebagai bupati, gubernur maupun pejabat pemerintah dan pejabat  di kepolisian yang memiliki banyak kesempatan untuk korupsi. Atau ada yang memiliki jabatan politik sebagai anggota legislatif, baik anggota DPR, DPD maupun pejabat di lingkungan kejaksaan atau kehakiman yang justru mengerti tentang hukum dan yang lain. 
Andaikan tidak korupsi mereka sudah sangat cukup hartanya untuk hidup dengan gaji yang banyak dan mendapat fasilitas rumah, kendaraan dinas dan yang lain. Namun mereka masih korupsi juga karena barangkali hartanya kurang banyak atau tidak pernah cukup sehingga ada yang mengatakan rakus. Dengan fakta ini menurut perbincangan di pos ronda disimpulkan dan membuktikan bahwa mereka sangat serakah, atau karena faktor keserakahan sehingga mereka melakukan korupsi. 

Penyelenggara Negara Yang Bersih

Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan bahwa  dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek yang menguntungkan kelompok tertentu dengan wujud melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga hanya menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Praktek ini disebutkan melibatkan para pejabat negara, sehingga dibutuhkan pejabat negara atau penyelenggara negara yang bersih dan dapat dipercaya, dengan cara melaporkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat., melalui LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ) yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan ini dikandung maksud untuk memantau dan mengetahui kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Sehingga bila terjadi peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak logis maka bisa diindikasikan korupsi.

Karena itu penyelenggara negara pada lembaga-lembaga pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif  harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Sumpah ini selain disaksikan oleh yang hadir juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak Bersyukur Atas Berkat Tuhan

Terjadinya korupsi bisa diakibatkan karena tidak pernah beryukur atas berkat yang diterimanya, sehingga terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang, juga pungutan liar. Banyak terjadinya pungutan karena adanya pembayaran secara langsung muka ketemu muka, Ini dapat diatasi dengan sistem baru yaitu pembayaran online, sehingga mengurangi adanya pungutan. Karena itu diharapkan Jangan Mengandalkan Pada Kekayaan, harga diri kita bukan diukur dari kekayaan yang dimiliki, sehingga orang selalu berusaha agar kelihatannya kaya, sungguhpun dengan mencuri, pungli, gratifikasi dan yang lain. Bersyukur saat ini dengan OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) dan pemerintah cukup tegas dalam mengatasi ini, yang tertangkap mestinya di pecat dan tiada ampun. Itu komitmen Presiden Joko Widodo, sehingga menjadikan efek jera pada pelaku suap baik penerima maupun pemberi suap. Masyarakat sudah jenuh dengan berita-berita seperti ini, suatu kemajuan bagi kinerja KPK, selamat bekerja dan jalan terus. Pemerintah juga giat dalam penanganan Operasi Pemberantasan Pungli ( OPP), yang baru-baru ini terjadi di Kementerian Perhubungan.
Antikorupsi.org, akhir Agustus 2016 mengabarkan bahwa sebanyak 183 Kepala Daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang terjadi tahun 2010 sampai 2015, demikian pantauan ICW. Disebutkan paling banyak jabatan Bupati ada 110 orang, Walikota 34 orang disusul Wakil Bupati sebanyak 16 orang dan Gubernur yang korupsi sebanyak 14 orang, Wakil Walikota 7 orang dan Wakil Gubernur ada 2 orang. Bila di rata-rata maka setiap tahun ada 30 pejabat pemerinta yang terjerat kasus korupsi. ICW memantau terhadap penanganan kasus korupsi mulai 2010 – 2015. Tujuannya untuk mendorong transparansi data kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum.( sumber data ICW).

Koruptor agar Dimiskinkan

Dalam perbincangan di Pos Ronda ada yang berpendapat bahwa koruptor yang menggunakan uang negara dengan  jumlah milyaran dan mendapat vonis dihukum, setelah selesai melaksanakan hukuman dengan beberapa kali remisi, maka ia akan bebas. Namun koruptor masih memiliki simpanan yang banyak sehingga setelah bebas mereka bisa menikmati hasil korupsinya untuk tujuh turunan, katanya. Bahkan pernah terjadi belum bebas, tapi bisa jalan-jalan keluar tahanan,  dengan leluasa. Benar apa tidak perbincangan mereka juga tidak mengerti, namun bila dinalar benar juga perbincangan di Pos Ronda itu. Dan kata mereka kadang hanya di vonis beberapa tahun, yang tidak sebanding dengan hasil korupsinya. Karena itu ada yang berpendapat agar harta kekayaannya diambil untuk negara, dengan kata lain dimiskinkan. Sehinga menjadi efek jera bagi para pelaku korupsi. Bagi yang tidak puas dengan putusan hakim dan mengajukan banding, itu sah-sah saja karena memang ada aturannya, namun sangat diharapkan, putusan banding itu agar hukumannya diperberat saja, kata mereka. Oke setuju-setuju saja.

Solusinya

Pendidikan Anti Korupsi penting masuk dalam kurikulum sekolah dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Lingkungan Pendidikan juga harus memperbaiki diri dengan tidak melakukan KKN, misalnya melalui Penerimaan Siswa Baru atau apa namanya, regulasi harus ditegakkan, bila aturannya jelas maka Pejabat tidak boleh memaksakan putranya atau keponakannya untuk diterima di suatu sekolah, karena jumlah kursi yang terbatas dan sudah terisi semua. Cerita ini bukan katanya, dan sebagai Tenaga dan Praktisi di lingkungan pendidikan sering menyaksikan sandiwara serupa ini. Namun kita tidak bisa berbicara, karena tak punya kuasa untuk bicara, biarlah Tuhan yang tahu. Banyak terjadi penyelewengan di sekitar penerimaan siswa baru atau mungkin penerimaan mahasiswa baru. Lalu ada yang bertanya : Bila tidak memiliki kemampuan intelgensi dan dapat diterima karena uang, lalu bagaimana bila suatu saat menjadi pemimpin karena pendidikannya ? Aku tidak tahu !
Kondisi ini harus diperbaiki dikurangi dan dihilangkan, memang menyakitkan karena permainan ini bisa menyejahterakan pejabat tertentu, tapi menyakitkan bagi orang lain. PPDB online yang mestinya tidak bisa ditembus dengan KKN, karena jumlah kursi sudah penuh dan tidak ada yang dapat masuk dan bisa dikontrol banyak orang secara online, tapi nyatanya bisa masuk dan diterima, bahkan mereka bangga dengan menyanyi merdu artinya dia bercerita pada temannya, dengan  mengeluarkan uang jumlah tertentu sehingga dapat diterima. Secara tidak langsung siswa atau anak-anak kita menyaksikan lagu merdu ini, dan pelanggaran yang seperti ini menjadi maklum dan sepertinya bukan kesalahan, bahkan menjadi suatu kebanggan dan memang perlu kearifan semua pihak agar negeri ini betul-betul bersih.

Semoga Bermanfaat !

Penulis : Drs. Yulianto. M.Pd.K Praktisi Pendidikan, Pengurus Yayasan Pendidikan



Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :