Pilkada Serentak 2017 Cerdas Memilih


 Pilkada Serentak 2017 Cerdas Memilih

Pilkada Serentak 2017 Cerdas Memilih, sangat diharapkan untuk dapat dilaksanakan dengan aman dan damai karena tahun 2017 sudah ditetapkan untuk dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) secara serentak di seluruh Indonesia. Serentak maksudnya adalah Pilkada dilaksanakan dalam  waktu yang sama. Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak yaitu daerah yang Kepala Daerahnya selesai masa baktinya pada akhir Juli 2016 sampai Desember 2016. Waktu yang dipilih untuk melaksanakan Pilkada serentak yaitu pada hari Rabu Legi, 15 Februari 2017. Tanggal tersebut sudah diperhitungkan agar tidak berhubungan langsung dengan nomor urut Daftar Calon yang berpotensi sebagai alat kampanye Bakal Calon. Dipilih hari Rabu diharapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sebab bila hari libur atau mendekati libur katakan Senin atau Sabtu, dimungkinkan hak pilihnya tidak digunakan karena alasan libur akhir pekan atau mudik.  Penentuan tanggal ini sudah sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ada 7 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2017 yaitu sesuai abjad (1) Provinsi Aceh; (2), Provinsi Bangka Belitung; (3) Provinsi Banten;  (4) DKI Jakarta; (5) Provinsi Gorontalo; (6) Provinsi Papua Barat dan (7) Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah kota yang akan melaksanakan pilkada ada 18 kota, dan ada 76 Kabupaten di seluruh Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada. Sesuai siaran KPU  di Jawa Tengah adalah Kota Salatiga, di Papua adalah Kota Jayapura dan Sorong. Untuk kabupaten di Jawa Tengah yaitu (1) Kabupaten Banjarnegara;(2) Kabupaten Brebes; (3) Kabupaten Batang; (4) Kabupaten Jepara; (5) Kabupaten Pati; dan (6) Kabupaten Cilacap.

Pemilih Pemula

Berdasarkan informasi melalui Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam Pilkada Serentak 2017 diperkirakan ada sekitar 2 juta pemilih pemula, demikian siaran KPU. Mereka adalah yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum, karena mereka baru memasuki usia 17 tahun atau baru/ sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik   ( e-KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil   ( Disdukcapil ) masing-masing kabupaten-kota. Barangkali permasalahannya karena masih ada yang belum memiliki KTP elektronik, karena blangko e-KTP kehabisan stok. Bagi penduduk yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) dan sudah memiliki hak pilih dapat menggunakan e-KTP. Pemerintah sudah mengumumkan bagi penduduk yang belum memiliki e-KTP agar segera menyelesaikan di Disdukcapil setempat, agar pada saatnya nanti tidak menjadi masalah atau dapat menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil setempat bila memang belum terekam di e-KTP. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi atau kepada pemilih pemula, karena peristiwa ini merupakan momen yang sangat penting bagi mereka sebagai pendidikan politik dan barangkali menjadi pengalaman pertama mengikuti pemilukada. Sosialisasi akan lebih efektif bila masuk ke sekolah-sekolah karena sebagian besar mereka usia sekolah, namun bagi yang tidak sekolah dapat menggunakan jalur masyarakat. Tetapi sekolah bukan untuk kampanye Bakal Calon.

Pemilih yang Cerdas

Selama ini barangkali banyak yang terjebak untuk memilih Bakal Calon karena bujuk rayu oleh Tim Sukses, karena pemilih tidak memiliki pengetahuan tentang latar belakang Bakal Calon. Namun pemilih pemula ini sebagian masyarakat terdidik karena mereka pelajar di tingkat Sekolah Lanjutan Atas. Mereka bukan lagi anak kecil yang mudah di bohongi, namun mereka sudah mengerti yang baik dan yang tidak baik. Diharapkan pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas, sungguhpun fanatisme pemilih kepada Bakal Calon bisa saja terjadi. Kita akan membuat Kepala Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan, bukan untuk satu atau dua hari saja, karena itu dibutuhkan kecerdasan dalam memilih bakal Calon. Banyak pendapat masyarakat karena mereka membutuhkan bukti bukan janji, bagi Bakal Calon yang baru akan dipilih jelas mereka baru merancang program untuk memajukan daerahnya, bila pada saatnya nanti terpilih. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa yang penting bukti bukan hanya janji. Terserah pada pemilih, agar memilih figur yang tepat sesuai pilihan mereka karena ini untuk memimpin daerahnya dalam masa lima tahun ke depan. Dan faktor emosional kepada Bakal Calon sangat melekat, karena saudara atau karena kedekatan dan lain-lain..

Hindari Isu SARA

Negara ini dibangun oleh segenap rakyat Indonesia  sesuai amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan oleh kelompok suku tertentu, atau agama tertentu. Karena keberagaman atau kebhinekaan. bangsa Indonesia, maka kampanye dengan mengangkat isu Sara sudah bukan zamannya lagi karena masyarakat juga sudah cerdas. Siapapun boleh menjadi pemimpin di negeri ini, asalkan mampu dan dapat memajukan bangsa dan negara apapun agamanya dan apapun sukunya. Membangun daerah juga harus cerdas, supaya semua wilayah dan  berbagai sektor diperlakukan adil dan tidak diskriminatif. Semua sektor mendapat bagian sungguhpun dengan tetap mengedepankan skala prioritas, yakin aparat pemerintah sudah sangat memahami aturan itu, karena mereka juga bekerja bersama dengan legislatif. Tim kampanye harus cerdas dan perlu mengajak warga agar kreatif, inovatif serta mengangkat nasionalisme dalam membangun negara dan bangsa.

Kami warga masyarakat sangat menunggu persiapan pilkada dengan baik dan masyarakat juga sangat peka bila ada yang mengangkat isu Sara. Karena itu peran Bawaslu sangat diharapkan kinerjanya, dan selama ini sudah cukup mantap. Tempat ibadah bukan untuk kampanye, sungguhpun sering terdengar ada yang kampanye seperti itu, bahkan Pemilihan Kepala Daerah di Jakarta, di daerah ada yang ceramah yang dikemas seperti kampanye lewat tempat ibadah. Saat ini peran media sosial juga sangat maju, bahkan cenderung kelewatan, sungguhpun kebebasan mengeluarkan pendapat dijamin oleh undang-undang, namun sering bahkan acap kali, adanya tulisan yang tidak etis bahkan cenderung tidak sesuai dengan adat ketimuran. Berpendapat di media sosial itu hak pribadi dan sah-sah saja, namun tetap harus beretika, artinya bukan asal berpendapat dengan mengadu domba, menyampaikan provokasi ( Bahasa Jawa : ngompori supaya masa terbaka emosinya ). 

Waspada dengan Golput

Golput singkatan Golongan Putih yaitu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Karena pada saat pilkada ada kepentingan mendadak misalkan saudara sakit, harus ke rumah sakit dan tidak membawa keterangan apapun kecuali KTP. Atau harus bepergian karena suatu kepentingan. Atau dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya sungguhpun ikut datang ke Tempat Pemungutan Suara, atau tidak datang sama sekali namun orangnya ada di rumah. Bila mereka tidak menggunakan hak pilihnya maka akan mengurangi besaran angka prosentase partisipasi pemilih. Hal ini bisa terjadi karena kekecewaan pada pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kekecewaan itu banyak wujudnya barangkali karena pelayanan pemerintah yang tidak baik, adanya pungutan dalam mengurusi persuratan di pemerintahan, membayar pajak yang dikenai pungutan atau kekecewaan pada perorangan di pemerintahan. Bisa juga kecewa karena menonton berita sehingga adanya anggota legislatif atau pejabat pemerintah yang kena Operasi Tangkap Tangan. Penonton salah dalam menangkap berita, dengan adanya pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan berarti pemerintah semakin jeli dalam memberantas korupsi dan sejenisnya, termasuk keberhasilan KPK. Bukan dibalik, banyak pejabat yang korupsi sehingga terkena Operasi Tangkap Tangan berarti semuanya seperti itu. 
Pemerintah yang dimaksud bukan hanya pemerintah secara struktural tapi juga pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Pembagian raskin yang tidak adil dapat menjadi potensi Golput, atau pemberian bantuan kartu sehat, kartu pra sejahtera, bedah rumah atau bantuan lain yang tidak adil dapat menjadi peluang potensi Golput. Pemilihan perangkat desa juga bisa menjadi isu Golput, termasuk keprihatinan dan Harapan Guru Wiyata Bakti yang tidak kunjung ada pengangkatan, dapat menjadi peluang adanya Golput. Potensi golput bisa diantisipasi dengan kinerja yang baik, jujur dan tidak ada pungli bagi aparat pemerintah. Dan pemerintah memperhatikan kesejahteraan warganya, hak-hak warga negara supaya diberikan sesuai aturan, dan itupun membutuhkan waktu, bukan seperti membalik telapak tangan. Pasti suatu saat Indonesia akan bersih dari berbagai pungutan, korupsi dan sejenisnya.

Waspada Penebar Kebencian

Banyak cara yang dilakukan orang yang tidak suka pada kemapanan dan kedamaian, mereka memang dengan sengaja membuat agar suasana menjadi tidak kondusif dengan mengeluarkan isu Sara, menebar kebencian pada Bakal Calon baik melalui media internet atau sosial media, sungguhpan sudah ada Undang-Undang IT. Tetap saja potensi ini dapat muncul. Berpendapat di media tidak menjelek-jelekan pihak lain, mengejek bahkan merendahkan pihak lain, termasuk menghujat dengan nada emosional. Demikian pula dalam orasi kampanye ucapan demikian tidak boleh karena itu melanggar etika, bahkan ucapan kafir-pun mestinya tidak muncul dalam kampanye, karena kata-kata demikaian sangat peka dan menjadikan pihak lain menjadi terganggun. Sungguhpun kelompok yang tersinggung sudah memaafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang diucapkannya. Kampanye itu untuk menyampaikan pesan moral dan rancangan program pembangunan yang akan dikerjakan, bukan saling membantai, karena itu bukan kepribadian Indonesia. Mereka mengeluarkan kampanye hitam dengan menjelek-jelekkan Bakal Calon, atau membuat ulasan yang tidak seimbang. Memang masih ada orang yang tidak suka pada kemapanan, dan kedamaian. Karena itu peran Kementerian Komunikasi dan Informasi sangat dibutuhkan untuk tetap memantau perkembangan informasi melalui media internet. Tulisan atau situs yang menanamkan kebencian serta paham radikal perlu di blokir bahkan di tutup. Bukan tidak mungkin isu kebencian itu dapat juga terjadi. Sehingga diperlukan kewaspadaan kita semua. Pembicara dalam kampanye diharapkan oleh Tim, yang diketahui oleh KPU maupun Bawaslu, sehingga bila ada penyelewengan dapat mudah di ketahui. Tidak menebar isu yang menyesatkan, bicaranya santun dan tidak provokatif ajakannya untuk membangun daerahnya. Perbedaan itu untuk menyatukan bukan untuk menjadikan perpecahan, karena Tuhan  sudah merancang bangsa Indodnesia itu terdiri dari berbagai golongan suku, aliran rasn dan agama serta adanya perbedaan kebudayaan dan latar  belakang.

Politik Uang

Dalam pelaksanaan pemilihan umum praktek politik uang sudah biasa terjadi di masa lalu,  dan bahkan mungkin juga di pilkada serentak, sungguhpun sulit membuktikan dan sulitnya mendapatkan saksi, karena mereka takut. Tetapi bila ditelusuri bisa juga mendapatkan bukti yang akurat. Sebagai warga Indonesia kita sudah berulang kali mengikuti pemilu, cerita politik uang itu selalu ada. Hanya biasanya dalam pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, jarang ada politik uang ditingkat bawah atau di masyarakat. Bila Pilkada Bupati bisa juga ada politik uang, namun yang menerima bukan orang kecil tetapi orang yang memiliki jabatan tertentu dan punya masa, katakan sebagai pengurus tertentu dan yang lain, termasuk di lingkungan pemerintahan,  dana itu untuk biaya kampanye karena mengumpulkan masa. Orang kecil dikumpulkan untuk mendengarkan ajakan dan mendapat makan serta minum. Menurut peraturan kepegawaian, aparat pemerintah mestinya harus netral dalam pilkada, tetapi nyatanya bisa juga tidak netral karena mereka juga mengharapkan jabatan tertentu setelah pilihan selesai. Terbukti setelah pilihan selesai mereka berbondong-bondong datang ( bahasa Jawa : sowan ) kepada Bapak Bupati, atau Walikota, barangkali sebagai bentuk tunjuk muka, dan mengharapkan bila ada lowongan jabatan. Nyatanya memang demikian, tim sukses bisa mendapatkan kompensasi jabatan struktural di pemerintahan. Yang pasti ini tidak baik, karena yang diangkat belum tentu memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya, sehingga setelah pelantikan banyak komentar yang miring tentang jabatan tersebut. 

Politik uang dan yang lain terjadi karena diawali dengan mental masyarakat kita, yang tidak baik bila tidak boleh disebut mental pengemis. Lebih gencar lagi bila pilihan anggota legislatif, maka bakal Caleg yang banyak uang akan dapat menebar uang dengan serangan siang, bukan fajar. Dengan dikemas dalam seminar, sarasehan atau sosialisasi tertentu dan pulang mendapat amplop isi uang, katanya untuk ganti transport itu sah-sah saja karena datang ke suatu tujuan memang membutuhkan biaya transport. Jadi dari awal sudah dimulai dengan ketidakjujuran, karena awalnya tidak jujur maka ujung-ujungnya juga bisa tidak jujur, walaupun sifatnya kasuistis, bukan semuanya demikian.

Mari kita laksanakan Pemilukada yang jujur, aman, damai  dan sukses, yang menang adalah kita semua, dan Bakal Calon ada berapapun jumlahnya, yang menang dan jadi pasti hanya satu pasangan. Para pendukung Bakal Calon yang kalah harus dapat menerima kenyataan. 

Semoga Bermanfaat !

Penulis     : Drs. Yulianto, M.Pd.K Pengamat dan praktisi pendidikan, pengajar di STT Diakonos                            Banyumas, Jawa Tengah Indonesia.
Referensi : Diolah dari berbagai sumber dan pengalaman pribadi.
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :