Harapan Indonesia Bebas Pungli

   Harapan Indonesia Bebas Pungli
Genderang perang terhadap Pungutan Liar (Pungli) terus berlanjut setelah Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT) di Kementerian Perhubungan Selasa 11 Oktober 2016. Berita ini sangat menarik dan menjadi heboh karena Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan dan Kapolda Metro Jaya langsung datang ke lokasi. Menurut informasi operasi tangkap tangan ini menyangkut masalah perizinan dengan bukti uang sejumlah Rp 60 juta dan rekening penampungan dana sejumlah Rp 1,2 miliar ( baca : Satu koma dua miliar rupiah ) angka yang cukup besar dibanding dengan gaji seorang PNS golongan 4 sekali-pun.

Bicara pungli sebetulnya merupakan cerita lama, teringat masa lalu di zaman  Presiden Soeharto, beliau menugaskan Laksamana Soedomo untuk membentuk Operasi Tertib ( Opstib) karena saat itu dianggap banyak yang tidak tertib dan pungutan liar ( pungli ) sudah sangat parah, hampir terjadi di semua instansi pemerintah. Begitu Laksamana Soedomo bergerak semuanya disikat habis dan menjadikan Indonesia heboh, karena operasi tangkap tangan juga terus berjalan saat itu, bahkan Pak Domo ikut turun tangan. Namun setelah berjalannya waktu akhirnya berita pungli hilang dan tidak berlanjut, karena Pak Domo, sebutan untuk Laksamana Soedomo pindah jabatan diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja. Waktu terus berjalan dan pungli-pun berjalan kembali sepertinya sudah membudaya, hampir terjadi di setiap instansi. Banyak yang bercerita di Pos Ronda tentang pungli, dari membuat Surat Izin Mengemudi ( SIM C ) sampai Rp 400.000 ( baca : empat ratus ribu rupiah ) padahal saat itu  hanya dibutuhkan biaya Rp 78.000 ( tujuh puluh delapan ribu rupiah ). Belum lagi pada saat membayar pajak kendaraan, bila BPKB di bank dan hanya foto copi yang sudah di beri keterangan sebagai agunan di bank, tetap harus di cap lagi di Kantor Samsat dan membayar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) dengan tidak ada bukti kuitansi. Tidak ada KTP juga harus membayar dan yang lain, banyak ceritanya dan itu sudah terjadi di masa lalu. Saat ini semua pelayanan di lingkungan samsat dan pembuatan SIM yang saya tahu sudah sangat baik, ini bentuk progres dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pungli di Lingkungan Pendidikan

Parah lagi pada saat pendaftaran siswa baru, saat itu di suatu SMA milik Pemerintah, masih menggunakan Nilai Ebtanas Murni. Ada siswa yang nilai NEM ( Nilai Ebtanas Murni ) hanya 36 koma sekian dapat diterima dan yang 39, 92 tidak diterima. Siswa yang nilainya 39,92 mengatakan lho itu kok bisa diterima padahal NEM-nya 36 koma, ada yang bertanya kok kamu tahu, jawabannya. Itu kan teman sekelas jadi saya tahu. Ternyata pada pendaftaran siswa baru ada istilah “ bilung “ artinya bina lingkungan, yaitu keluarga sekolah atau orang dekat bisa diterima walaupun nilainya kurang asalkan membayar dengan sejumlah uang, itu kata wali murid yang ikut mendaftar dengan kesal, karena mereka juga kecewa. Pasti itu merupakan contoh ketidakadilan yang betul nyata terjadi di masa lampau.

Pendaftaran era online-pun masih juga dapat diakali dengan permainan yang tidak fair. Suatu saat dengan adanya Pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB ) online, maka setiap wali murid atau siswa yang akan mendaftar sekolah dapat mengakses lewat internet. Rancangan itu sangat baik dan sangat membantu peserta didik baru. Siapa-pun dapat melihat secara terbuka dan transparan katanya, bahkan pada sosialisasi PPDB online juga dijelaskan bahwa dengan cara ini maka merupakan salah satu cara untuk mengurangi kecurangan, bukan menghilangkan kecurangan. Nyatanya bahwa peluang kecurangan masih saja terjadi, sekolah yang diunggulkan masih dapat bermain dengan sangat baik, kursi yang sudah penuh nyatanya masih ada yang dapat masuk dengan membayar sejumlah uang. Pertanyaannya : Uang itu untuk siapa ? Itu di sekolah menengah, dan mungkin juga terjadi di sekolah yang lebih tinggi. Siswa tersebut juga mengerti dan bangga bahwa dia dapat diterima, sehingga tanpa disadari kita sudah mendidik kecurangan yang dilegalkan, yang tidak sesuai dengan amanat pendidikan itu sendiri. Semoga saat ini tidak terjadi lagi, itu suatu harapan masyarakat kecil.

Pungli di Berbagai Sektor

Dari informasi masyarakat bahwa pungutan liar banyak terjadi di berbagai sektor termasuk di sektor paling bawah. Salah satunya adalah di tukang parkir kendaraan, barangkali Pemerintah Kabupaten / Kota tidak pernah mengerti bahwa dalam karcis parkir tertulis katakan Rp 500 ( lima ratus rupiah ) atau saat ini menjadi Rp 1000 ( seribu rupiah ). Karcis parkir ini tidak pernah diberikan pada pemilik kendaraan, dan mereka menarik dana Rp 2000 ( dua ribu rupiah ). Itu bukan katanya, namun betul terjadi. Parkir di terminal bus saat itu tertulis menginap satu malam Rp 1.500 ( seribu lima ratus rupiah ) dalam karcis tertulis Rp 1500.  Nyatanya pada saat mengambil kendaraan ditarik Rp 6000 ( enam ribu rupiah ). Angka itu kecil tetapi bila dikalikan dengan katakan 400 kendaraan sehari, dan dikalikan sebulan. Angka itu menjadi sangat besar, lalu dana itu dikemanakan, disetorkan ke pemerintah atau masuk kantong sendiri atau juga di bagi semua karyawan atau hanya kepada pimpinan terminal. Masih banyak terjadi kasus seperti ini, termasuk parkir di Rumah Sakit Pemerintah, di pasar, di depan toko dan yang lain. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Peristiwa ini memang pernah terjadi pada masa lalu. Saat ini tidak terjadi barangkali dengan gencarnya berita pungutan liar, sehingga mereka tidak mau  melakukan pungutan dengan penuh kesadaran, atau ketakutan.

Banyak cerita masyarakat tentang pungutan liar termasuk pungutan di jalan bila ada petugas kepolisian  ( orang Jawa mengatakan ada cegatan ). Saat itu bila lampu tidak menyala maka katanya denda Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ). Petugas mengatakan sidang atau damai, banyak yang memilih damai karena bersidang di pengadilan itu ribet sekali, karena jarak rumah dengan Pengadilan sangat jauh barangkali sedang dalam perjalanan keluar kota. Ini baru salah satu contoh dan itu terjadi waktu dulu, semoga saat ini tidak terjadi lagi.

Masih banyak keluhan masyarakat yang tidak pernah didengarkan, dan saat ini mulai didengar melalui pemerintah Presiden Joko Widodo dan Pak Jusuf Kalla. Terima kasih kepada pemerintah.Yang lalu biarlah berlalu, dan pemerintah perlu mengecek pihak-pihak yang dianggap belum baik untuk memperbaiki diri sehingga ke depan akan lebih baik untuk menuju Indonesia jaya. Yang pasti lembaga yang berpeluang untuk melakukan pungli agar memperbaiki diri, sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi. 

Perubahan Mental

Dengan banyaknya kasus yang berhubungan dengan uang untuk kepentingan pribadi atau dibagi bareng, memang diperlukan kesadaran berbagai pihak dan ini menyangkut mental para pengelola, dan juga petugas pemerintah, agar dapat melaksanakan kewajibannya atau tanggung jawabnya dengan baik. Mestinya perubahan mental  yang harus di perbaiki dengan dibekali dengan kekuatan iman yang tangguh, bahwa mengambil hak orang lain itu salah dan bahkan berdosa, menurut agama apapun. 

Presiden Jokowi pernah menjelaskan tentang nawa cita, salah satunya adalah adanya revolusi mental, yaitu mengedepankan pembangunan karakter bangsa, sehingga bangsa Indonesia memiliki jati diri memiliki identitas mampu beretika, mengerti  nilai kesopanan. Karena itu untuk mendidik perubahan karakter sungguhpun tidak dalam sekejap karena membutuhkan waktu yang panjang, pentingnya peran lembaga pendidikan melalui barangkali pembiasaan nilai moral yang masuk dalam kurikulum sekolah.  Saat ini banyak orang dengan enaknya saling menyalahkan orang lain melalui media sosial, dan bersyukur bagi yang selalu dipojokkan dan dipersulit tetapi tidak pernah marah, bahkan mendoakan kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, termasuk mengambil uang orang lain secara terstruktur. Pendidikan Karakter memang harus diawali dari setiap keluarga, karena keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama.
Semoga Bermanfaat !

Bila mau berusaha dengan tekun pasti tidak pungli, silakan klik baner ini !

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :