Tata Kelola SMA/ SMK serta Honor GTT dan PTT

Tata Kelola SMA/ SMK dan Honor GTT dan PTT 

Sebagai akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka terjadi peralihan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga Sekolah Menengah Atas (SMA ) dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi. Karena itu sejak mulai Tahun 2017 tepatnya Oktober 2016 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mesti mengelola 364 SMA dan 234 SMK se Jawa Tengah dengan para Guru yang berjumlah 28.640 orang. Pengelolaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi bukan perkara mudah karena diantara guru tersebut terdapat sekitar 16.220 guru yang berstatus non-PNS atau Guru Tidak Tetap yang bahasa umumnya disebut Guru Wiyata Bakti. Sedangkan pengelolaan SD dan SMP masih tetap dalam kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

  Ilustrasi SMK Mardikenyo Purwokerto

Dengan pengalihan ke Provinsi, maka tidak semua Guru non PNS dibayar oleh provinsi. Menurur penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Provinsi Jawa Tengah  Bapak Urip Sihabudin, S.H., M.H. dalam Derap Guru, mengatakan bahwa yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi hanya GTT dan PTT yang mengajar di SMA dan SMK Negeri. Bagi Guru PNS yang ada di SMA/ SMA penggajiannya tidak ada  masalah karena sudah dianggarkan oleh APBN.

Honor GTT dan PTT

Bagi GTT dan PTT di SMA/ SMK Negeri mesti dibayar oleh pemerintah melalui APBD Provinsi,  pemerintah akan memberikan dengan jumlah yang layak dan manusiawi, serta berdasarkan aturan yang jelas. Menurut informasi bahwa gaji bagi GTT dan PTT akan dilakukan dengan sistem kontrak kerja yang jumlah nominalnya disesuaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota. Sehingga penerimaannya akan berbeda antara kabupaten satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/50 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016.

 Ilustrasi :Unjuk rasa Guru GTT

Gaji yang mereka terima juga ada syaratnya yaitu mereka harus S1 sesuai amanat UU Guru dan Dosen  ( UU No 14 Tahun 2005 ). Pendidikan S1 yang mereka miliki harus Linier dengan bidang tugasnya, atau mata pelajaran yang diampunya, selain itu jumlah jam mengajar minimal 24 jam perminggu. Yang tidak memenuhi 24 jam perminggu akan dibayar perjam Rp 50.000 dikalikan jumlah jam mengajarnya. Bagi Guru non PNS di sekolah swasta, penggajiannya merupakan kewenangan sekolah masing-masing melalui Yayasan tetapi pembinaannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi, selain oleh Yayasan itu sendiri.

Kekurangan Guru

Saat ini dengan sedikitnya pengangkatan Guru PNS, dan besarnya guru yang pensiun masal sebagai akibat dari pengangkatan Guru Inpres secara masal pada tahun tujuh puluhan di era Presiden Soeharto, saat ini sudah memasuki masa pensiun masal. Maka praktis sekolah kekurangan Guru, sehingga kekurangan ini harus diatasi dengan mengangkat Guru Tidak Tetap atau Guru Wiyata Bakti yang diangkat oleh Sekolah atau Komite Sekolah. Sungguhpun pengangkatan Guru Wiyata Bakti juga tidak dibenarkan setelah terbitnya PP 48 Tahun 2005 tanggal 11 November 2005. Tetapi sekolah menuntut keberadaan Guru untuk mengajar sehingga solusinya adalah mengangkat Guru Tidak Tetap atau Guru Wiyata Bakti yang jumlahnya sangat banyak.

Guru Tidak Tetap/ Guru Wiyata Bakti

Data dari Kemendikbud dalam 15 tahun terakhir tercatat Guru Tidak Tetap dari jumlah 84.600 orang menjadi 812.064 Guru Honorer, meningkat 850 %, dibanding  Guru PNS yang hanya 23 prosen. Jumlah Guru  Tidak Tetap ini, baru yang terdata di Dinas Pendidikan, sedangkan yang tidak terdata jumlahnya juga banyak, karena pengangkatannya oleh sekolah masing-masing tidak koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Pendanaan untuk honor Guru Tidak Tetap atau Guru Wiyata Bakti ini dialokasikan dari dana BOS yang jumlahnya dibatasi sekitar 10-15 %, dibagi jumlah Guru. Sehingga setiap Guru Wiyata Bakti menerima di kisaran Rp 300.000 sampai Rp 400.000 perorang perbulan ditambah bantuan dari Pemda setempat yang jumlahnya kisaran Rp 300.000 - Rp 400.000 yang diterimakan 3 atau 4 bulan sekali. Dengan pengalihan SMA/ SMK ke Dinas Provinsi, maka menurut hitungan penerimaannya akan naik karena disesuaikan dengan UMR, sungguhpun itu juga belum layak dibanding Guru PNS yang menerima Gaji besar dan menerima Tunjangan Sertifikasi. Oleh karena itu untuk membantu honor GTT, sekolah-sekolah tetap meminta bantuan dari orang tua murid untuk menambah honor para Guru Tidak Tetap ini, menurut pendapat umum itu sah-sah saja, karena pendapatan mereka memang sangat tidak layak


Besaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota Tahun 2017 
Sebagai Pedoman Penggajian GTT dan PTT oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

 No.                           Nama Kabupaten Kota                             Besaran UMK/ Rp
1  Kota Semarang2.125.000
2   Kabupaten Semarang 1.745.000
3   Kabupaten Demak 1.900.000
4   Kabupaten Kudus 1.740.900
5   Kabupaten Jepara 1.600.000
6   Kabupaten Pati 1.420.000
7
  Kabupaten Rembang
1.408.000
8   Kabupaten Grobogan 1.435.000
9   Kabupaten Kendal 1.774.867
10   Kabupaten Batang 1.603.000
11   Kabupaten Pemalang 1.460.000
12   Kota Pekalongan 1.623.750
13  Kabupaten Pekalongan1.583.697
14   Kota Tegal 1.499.500
15   Kabupaten Tegal 1.487.000
16   Kabupaten Brebes 1.418.100
17   Kabupaten Boyolali 1.519.289
18   Kabupaten Sragen 1.422.585
19   Kabupaten Sukoharjo1.513.000
20   Kota Surakarta 1.534.985
21   Kabupaten Klaten 1.528.500
22   Kabupaten Karangnanyar 1.560.000
23   Kabupaten Wonogiri 1.401.000
24   Kabupaten Magelang 1.570.000
25  Kota Magelang1.453.000
26   Kabupaten Temanggung 1.431.500
27   Kabupaten Wonosobo 1.457.100
28   Kabupaten Purworejo 1.445.000
29   Kabupaten Kebumen 1.433.900
30   Kabupaten Banyumas 1.461.400
31
  Kabupaten Purbalingga
1.522.500
32   Kabupaten Cilacap 1.693.689
33   Kabupaten Banjarnegara 1.370.000
34   Kota Salatiga 1.596.000
35   Kabupaten Blora 1.438.100






Anda dapat mendapatkan info tentang Pendidikan di Jawa Tengah melalui pdkjateng.go.id
Kata kunci :  tata kelola
                    SMA/ SMK
                    honor GTT
                    UMK Jateng

 Semoga Bermanfaat !

Referensi : Teguh Wibowo Derap Guru dan Sumber lain
Penulis    : Drs. Yulianto, M.Pd.K. Praktisi Pendidikan, Dosen STT Diakonos


Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :